Oleh : Dessy Fatmawati, S. T 
(Pengajar dan Aktivis Remaja)

Mediaoposisi.com- Pernyataan Prabowo Subianto tentang ‘Indonesia Bubar’ seketika membuah kehebohan. Banyak pihak yang tercengang dan ramai-ramai menyangkal. Indonesia tidak akan bubar semudah itu. Pernyataan Indonesia bubar tentu tidak serta merta keluar tanpa alasan. 

Jikalau kita amati, ada banyak hal yang mendukung pernyataan Indonesia (menuju) bubar. Sebagai sebuah negara, kedaulatan seolah menjadi barang langka. Semua dalam cengkraman kapitalis. Kebutuhan pokok bergantung pada impor. 

Pembangunan disetir hutang. Kebijakan publik didesain asing. Maka tak heran di negeri yang kaya ini, inflasi tak terbendung, mata uang negeri menjadi sampah, pajak beraneka rupa menjerat rakyat. Tentu akumulasi suasana ini menyuburkan adanya kerusuhan dan mendesak adanya perubahan.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyadari hal itu dan berupaya melepaskan negeri ini dari cengkraman kapitalis. HTI memahami betul Indonesia akan benar-benar (menuju) bubar manakala masih menerapkan kapitalisme untuk mengatur kehidupan bernegara. 

Maka selain membongkar kebusukan-kebusukan kapitalisme, HTI juga menawarkan sistem yang lebih mumpuni, Islam yang diterapkan dalam bingkai khilafah Islamiyah. 

Dulu Remeh Kini di Hati

         Pada awal perjuangannya tak banyak yang memandang ide-ide yang dibawah oleh HTI. Bahkan julukan ‘utopis’, ‘mimpi di siang bolong’, dan makna yang semisal kerap kali menghampiri ketika menjelaskan penerapan Islam dalam bingkai khilafah. 

Namun bak bola salju, sepuluh tahun setelah reformasi ’98, laju opini khilafah kian membesar secara eksponensial. Memaksa siapapun yang dulu meremehkan kemungkinan realisasi ide khilafah untuk memperhatian. Bahkan gelombang haters to lovers menjadi tren. 

Karena bagaimanapun di tengah kejumudan arah perubahan bangsa, ide khilafah yang paling menjanjikan.

Para penjaga status quo berupaya penuh menghadang penderasan laju opini khilafah. Semua perangkat dikerahkan untuk menunda lonceng kematian kapitalisme. 

Hingga terakhir gugatan HTI atas pencabutan BHP oleh Kemenkumham ditolak oleh PTUN pada 7 Mei kemarin. Seperti pepatah, makin dilarang makin jadi. HTI, paska pelarangan, stigmatisasi negatif dan persekusi mengalami percepatan penerimaan ide. 

Dukungan mengalir dari tokoh-tokoh intelektual kampus ternama, advokad, ulama, mahasiswa, santri bahkan artis yang telah hijrah. Tak sedikit para tokoh yang terkena ‘semprit’ dari institusi tempat bernaung namun tidak sedikitpun dukungannya surut. 

 “Setahu saya, para professional bukan bekerja bagi siapa yang membayarnya. Dia melayani publik untuk kebajikan publik” komentar Prof. Daniel M Rosyid, PhD, M. RINA, Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya terkait keberatan beliau mencabut pernyataan tolak perpu ormas yang digunakan untuk membungkam HTI. 

(https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20180509/281672550576999)

HTI Serius Selamatkan Negeri

Berulang dan tidak selesainya krisis multidimensi dinegeri ini menggambarkan bahwa krisis tersebut bukan sekedar kasus, melainkan buah dari sistem. 

Maka solusi paripurna tentu saja solusi sistemik, mengganti sistem. Ini yang selalu dilakukan oleh HTI, melakukan penyadaran ummat akan keburukan sistem demokrasi dan mengajak seluruh elemen untuk meninggalkannya dan beralih menerapkan sistem yang baru, sistem Islam (khilafah).

Jejak-jejak digital menjadi bukti perjuangan HTI dalam menyadarkan negeri ini dari cengkraman kapitalis asing. Mulai dari masiroh (demo) dukungan pada RUU pornografi tahun 2008. Penolakan kenaikan BBM pada tahun 2005, 2010 dan 2012. Penolakan perda miras pada tahun 2010. 

Penolakan kenaikan TDL pada tahun 2010. Penolakan papua merdeka pada tahun 2011. Penolakan liberalisasi migas dan penolakan SJSN dan BPJS pada tahun 2012. Penolakan kedatangan Obama dan aksi sollidaritas untuk Suriah tahun 2013. Penolakan perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 2015. Penolakan penyebaran LGBT pada tahun 2016 dan masih banyak lain. 

Pada  tanggal 29 April 2018 telah terselenggara Simposium Nasional Peduli Negeri, Telaah Kritis dan Komparatif Implementasi Sistem Pemerintahan Demokrasi : Upaya Mencari Alternatif Solusi Bagi Pemasalahan Negeri  di Bandung. 

Dihadiri oleh ketua ICMI Jawa Barat dan jajaran dosen dan ilmuan, simposium ini membahas demokrasi yang self dectrustive dan alternatif solusinya. Membahas keduanya secara intelektual, ilmiah, berdasarkan data dan dalil. Tersepakati bahwa khilafah adalah solusi untuk negeri.

Ini adalah satu dari bentuk keseriusan HTI dalam perbaikan masalah negeri. Mengajak seluruh elemen termasuk para intelektual untuk bergandengan bersama menegakkan syari’at Islam dalam bingkai khilafah. Sebab khilafah adalah mahkota kewajiban. Keberadaannya membawa kebaikan tertinggi, ketiadaaanya membawa petaka terburuk bagi umat manusia.[MO/sr]

Posting Komentar