Oleh : Noveratufaeni

Mediaoposisi.com- Perum Bulog kembali menegaskan bahwa stok beras nasional sangat aman menghadapi Ramadan dan Lebaran 2018. Stok beras yang berada di gudang Bulog saat ini tercatat melebihi 1 juta ton, yakni sekitar 1,2 juta ton.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso menyampaikan, jumlah stok beras yang mereka kelola senantiasa berubah secara jumlah, dari waktu ke waktu.

"Stok Bulog itu kan ada dua, yang cadangan beras pemerintah (CBP) dan beras komersil. Itu jumlahnya tidak diam, setiap jam terus bergerak. Pengadaan serapan lokal bergerak," tutur dia di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (11/5).

Karyawan menegaskan, ketersediaan beras saat ini terhitung cukup, bahkan berlebih untuk Bulan Ramadan nanti, dan bisa menyanggupi kebutuhan beras nasional hingga enam bulan ke depan. (Merdeka.com, 15/5/18).

Namun ternyata di lapangan berkata lain. Pemerintah melalui kementerian Perdagangan memutuskan untuk menambah impor beras sebanyak 500.000 ton.

“Asal tambahan (asal beras) ditentukan oleh Bulog, ada Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, Pakistan dan India,” kata Direktur Jenderal Pedagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Detik Finance, 15/5/18).

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengaku impor beras 500.000 ton merupakan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), guna menambah pasokan beras dalam negeri. Sebab, stok beras di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berada di bawah angka 1 juta ton.

“Berdasarkan arahan Bapak Wakil Presiden dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) pada tanggal 9 Januari 2018, impor beras dapat dilakukan jika cadangan beras pemerintah atau stok beras Bulog di bawah 1 juta ton,” ungkapnya. (merdeka.com 19/1/18)

Dalam waktu bersamaan,menjelang bulan puasa harga beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan, detikFinance merinci kenaikan harga beberapa komoditas tersebut berdasarkan pantauan di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat.

Seperti daging ayam yang saat ini dijual dengan harga Rp 38.000-40.000 per ekor dari harga normal sekitar Rp 35.000 per ekor. Bobot ayam tersebut memiliki bobot sekitar 9 ons per ekornya.

"Udah naik dari kemarin, biasanya ini kan dijualnya Rp 35.000 per ekor. Tapi sekarang dari Utan Kayu (peternak/agen) aja yang ayam hidup Rp 32.000/ekor," kata salah satu pedagang ayam potong, Martini kepada detikFinance.

Sementara itu kenaikan juga terjadi di beberapa komoditas lain seperti cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp 35.000 per kilogram (kg), sementara itu pada minggu lalu cabai rawit merah dijual dengan harga Rp 30.000/kilogram.

Ada juga komoditas lain seperti cabai merah keriting dijual dengan harga Rp 30.000 per kg dari harga sebelumnya Rp 27.000 per kg. Kemudian cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp 30.000 per kg dari minggu lalu Rp 25.000 per kg. (Detik Finance, 15 Mei 2018).

Keberpihakan Pemerintah,pada siapa?

Menyikapi hal ini, pemerintah seharusnya mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras.

Terlebih, beberapa daerah menyatakan surplus beras. Selain itu, banyak pula kepala daerah yang lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah lain. Kebijakan impor beras, tidak mensejahterakan petani dan bertentangan dengan program nawacita yang digagas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terutama soal kedaulatan pangan.

Carut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan implikasi dari politik beras yang telah diterapkan pemerintah. Perburuan rente ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan perberasan di Indonesia.

Supply dan demand (mekanisme pasar) semata. Akibatnya ketika harga beras melambung penyebabnya disandarkan pada tingkat supplydemand masyarakat. Sehingga untuk mengatasi gejolak harga solusi yang ditempuh dengan menyeimbangkan tingkat supply.

Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras. Dengan berlindung di balik argumentasi melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau oleh masyarakat, pemerintah hanya melihat harga beras dan pemenuhan pasokan beras dari sisi beras lokal yang tidak mampu memenuhinya.

Pola pikir mekanisme pasar serta supply dan demand merupakan watak Kapitalis yang menjadi asas kebijakan pemerintah. Dalam kasus kenaikan harga beras awal tahun ini, pemerintah seperti yang dinyatakan wapres Jusuf Kalla menganggap kenaikkan harga beras antara Rp 5.000 – Rp 6.000 sebagai cermin mekanisme pasar telah berjalan dengan baik.

Untuk menurunkan harga beras yang telah naik tersebut, harus ditempuh dengan menambah pasokan beras. Karena petani belum panen, pemerintah menganggap impor beras sebagai jalan terbaik.

Menurut pemerintah kebijakan impor beras sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan harga beras pada tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan.

Sebab dengan menjaga harga beras melalui pasokan beras impor, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup orang miskin termasuk di kalangan petani sendiri. Dengan kata lain pemerintah menjadikan impor beras sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Memang benar kenaikkan harga beras sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tetapi kemiskinan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh pelarangan impor beras melainkan karena struktur ekonomi yang timpang sebagai akibat kebijakan Kapitalisme pemerintah.

Adalah sangat menggelikan jika negeri ini dalam menuntaskan kemiskinan melalui metode impor beras dan pencabutan subsidi. Masalahnya daya beli masyarakat juga betul-betul sangat rendah akibat penerapan berbagai kebijakan ekonomi pro kapitalis/pro liberal yang berhasil memiskinkan rakyat secara structural.

Kenaikan harga BBM, privatisasi sector-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak semisal pendidikan kesehatan, listrik, air dll adalah contoh kebijakan-kebijakan pro lib, di bawah diktean WTO, IMF dan Bank Dunia, yang jelas-jelas telah membawa dampak yang begitu berat atas kondisi ekonomi masyarakat.

Adanya kenaikan harga pangan dunia tentunya kian memperburuk keadaan. Masyarakat kian kesulitan mendapatkan kebutuhan pokoknya yang berarti tambahan daftar panjang orang miskin di Indonesia.

Terkait hal ini Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick menuturkan, ”Sebuah penilaian terkini di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 3/4 orang miskin merupakan pembeli beras sepenuhnya. Peningkatan harga beras relatif sebesar 10 % akan menghasilkan tambahan dua juta orang miskin, yakni sekitar 1% dari jumlah penduduk”.

Tak hanya itu, kondisi krisis diatas diperparah dengan fakta kelangkaan barang akibat problem distribusi dan produksi komoditas pangan. Tak jarang untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya masyarakat harus antri berjam-jam.

Terkait masalah distribusi, pola/rantai distribusi pertanian senyatanya memang masih sangat panjang yang tak jarang berpengaruh terhadap tingkat harga. P

anjangnya rantai distribusi ini bisa diakibatkan oleh bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah antar musim serta jarak dan aksesibilitas antar wilayah yang belum terpecahkan, maraknya praktek penimbunan yang dilakukan para spekulan, maupun akibat pola distribusi pangan yang diterapkan pemerintah saat ini.

Sebagaimana diketahui, untuk mempermudah distribusi bahan pangan pokok, pemerintah telah menetapkan Bulog sebagai penanggungjawab resmi. Sayangnya pola distribusi yang dijalankan lembaga ini selain belum efektif pelaksaannya, juga sangat kental dengan unsur kapitalistik.

Bulog yang seharusnya berfungsi sebagai stabilisator ketersediaan bahan pangan pokok untuk kepentingan rakyat (Public Service Obligation/PSO) malah bertindak sebagai pedagang yang cari untung. Adapun terkait masalah produksi, pada faktanya tingkat produktivitas pangan di Indonesia memang terus merosot.

Tercatat, rata–rata produktivitas padi hanya 4,4 ton/ha, sementara jagung hanya 3,2 ton /ha. Jika dibandingkan dengan negara produsen pangan lain di dunia khususnya beras, produktivitas padi di Indonesia ada pada peringkat ke 29.

Dalam hal ini, Pemerintah sebenarnya bukan tidak berusaha sama sekali. Hanya saja berbagai program yang dicanangkan alih-alih mampu meningkatkan produksi pangan, malah arahnyapun kian tidak jelas.

Program ekstensifikasi pertanian yang dulu –antara lain—digalakan melalui program transmigrasi dan pembukaan lahan sawah sejuta hektar misalnya, nasibnya juga tidak jelas, terutama pasca penerapan otonomi daerah, dimana tak sedikit daerah yang justru menolak program-program tersebut. Disisi lain, konversi lahan di daerah-daerah subur terus terjadi.

Di Pantai Utara, Barat sampai Timur Pulau Jawa misalnya, tiap tahun terjadi konversi lahan pertanian beririgasi tidak kurang dari 500 ha. Padahal, lahan beririgasi Indonesia yang sebesar 10.794.22 ha setengahnya berada di pulau Jawa, dan telah menyumbangkan padi sebanyak 48.201.136 ton, lebih dari setengah kebutuhan padi Indonesia.

Dapat kita bayangkan, konversi lahan beririgasi tentu berdampak nyata terhadap penurunan produksi pangan. Begitupun dengan program intensifikasi pertanian yang tetap tak mampu mendongkrak tingkat produksi pangan.

Ditengarai, tetap rendahnya produktivitas ini terjadi karena pilihan terhadap metode peningkatan produksi seringkali tidak didasari oleh pertimbangan ketepatan dengan kondisi setempat, melainkan didikte oleh kepentingan-kepentingan industri pertanian Negara-negara maju atasnama program bantuan pertanian FAO.

Bank Dunia dan Bank – Bank pembangunan nasional lainnya. Diketahui, mulai dari penggunaan bibit unggul, system pengairan, pupuk, dan anti hama (pestisida) memang di dominasi oleh perusahan-perusahaan besar yang menguasai 60 % pasaran dunia seperti Ciba-Gergy, Monsanto, Pfizer, Sandoz, Cargill, Shell, ITT, General Foods.

Kondisi ini dikuatkan oleh keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian sebagai penyedia kebutuhan pangan yang juga sering kalah oleh industri atau pertanian berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa untuk membiayai impornya dan akibat desakan Bank Dunia, IMF dan Lembaga Bantuan Internasional lainnya demi kelancaran pembayaran bunga dan cician utangnya.

Tidak mengherankan jika dana dan perhatian terhadap pertanian tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri (food crops) sering tersisihkan oleh tanaman untuk dijual (cash crops).

Kondisi ini kemudian diperparah dengan penerapan kebijakan swastanisasi penguasaan air sebagai milik umum, atau pada kondisi tertentu pemerintah menyerahkan pengurusan air dan sarana irigasi kepada petani, padahal umumnya kemampuan mereka terbatas.

Dalam bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi World Trade Organization (WTO).

Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif.

Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.......[MO/sr]

Posting Komentar