Oleh : Merli Ummu Khila 

Mediaoposisi.com- Terbitnya Pepres No 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP) membuat publik bertanya-tanya seperti apa kerja dari badan ini sehingga mendapat gaji yang sangat fantastis hingga 100 juta.

Sekilas tentang BPIP yaitu badan ini bermula dari pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) unit ini di bentuk berdasarkan Perpres no 54 tahun 2017 tentang UKP-PIP

Keorganisasian ini terdiri dari dua: 


  • Pertama, Dewan Pembina terdiri dari sembilan orang. Mereka berasal dari tokoh kenegaraan tokoh agama, tokoh purnawirawan TNI, Polri dan pensiunan PNS serta akademisi.



  • Kedua, Pelaksana, yang terdiri dari seorang kepala yang membawahi tiga deputi, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Advokasi dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.


Lalu apa tugas mereka?. Apakah sedemikian berat nya sehingga perlu di gaji tinggi?. Jika di lihat dari nama badannya yaitu Pembinaan Ideologi Pancasila tentu hal ini bukan sesuatu yang real atau terlihat tetapi sesuatu yang abstrak dan ideologi tidak bisa di ajarkan tetapi dipahamkan sehingga akan muncul melalui proses berpikir. karena makna Ideologi itu sendiri adalah ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia dan hidup.

Dan Ideologi di dunia hanya ada 3:

  • Kapitalisme yaitu tegak atas dasar pemisahan agama dalam kehidupan(sekulerisme) ,karena ide dasarnya sekulerisme sehingga seluruh perbuatan manusia tidak lagi di atur oleh tuhan melainkan diatur sebebas-bebasnya oleh manusia.



  • Sosialisme-komunisme yaitu memandang bahwa alam semesta, manusia dan hidup adalah materi,jadi mabda ini tidak mempercayai adanya tuhan yang menciptakan.



  • Islam yaitu menerangkan bahwa dibalik alam semesta ,manusia dan hidup terdapat Al Khaliq yang menciptakan segala sesuatu yaitu Allah SWT


Sedangkan di Indonesia menganut system demokrasi yaitu turunan dari ideologi kapitalis yaitu manusia berhak membuat peraturan atau undang-undang,jadi rakyat adalah sumber kekuasaan, jika bicara tentang pancasila itu adalah falsafah negara yaitu: berketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan dan keadilan.

Jika ditanya apakan pancasila sudah diterapkan?. Belum, bahkan pemerintah tidak mencontohkan, apakan selama ini pemerintah sudah adil dalam berhukum?

Apakah BPIP menjaga kerukunan beragama? bukankah mereka justru memecahbelah ummat?
Jika pemerintah konsisten mengamalkan pancasila tentu tidak akan ada kekisruhan sana sini, jika pemerintah konsisten mengamalkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan ;

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tentu tidak akan menyerahkan kekayaan alam ke asing.

Lalu siapa saja yang menjadi target BPIP untuk di bina Ideologinya ? melalui sekolah? Atau seluruh rakyat indonesia? Karena mereka di gaji dari uang rakyat, maka rakyat berhak di bina oleh BPIP tentang ideologi pancasila. Pantas nya yang dibina BPIP itu pemerintah, karena pemerintah sendiri yang nyata-nyata mengangkangi pancasila.

Jadi jangan lah merasa paling pancasilais?. Harusnya seorang Negarawan berusaha memperbaiki negara ini berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan bayaran. Miris sekali jika seorang ulama panutan ummat yang seharusnya menyuarakan kebenaran justru berdiri di belakang pemimpin yang dzolim hanya demi materi.

Ingatlah setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka pimpin, Para ulama itu setidak nya jauh lebih paham. Jika tidak ada manfaat nya badan ini kenapa tidak di bubarkan saja karena untuk membayar mereka adalah suatu pemborosan, pengeluaran yang tidak pada tempat nya. Kalau pun mereka seorang Negarawan sejati seharusnya mereka tidak minta di gaji.[MO/sr]


Posting Komentar