Oleh: Ulfiatul Khomariah
(Koordinator Komunitas Penulis “Qiroah”)

Mediaoposisi.com-  Beberapa hari yang lalu, tepat pada (23-5-2018) puluhan Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jember menggelar aksi penolakan UKT tinggi di depan gedung rektorat IAIN Jember. Besaran UKT yang diberlakukan bagi Mahasiswa baru tahun ajaran 2018/2019 berkisar Rp. 2.400.000 dan nominal tersebut hampir setara dengan UKT Mahasiswa S2.

Hal ini menjadi penderitaan tersendiri bagi Mahasiswa yang tergolong dalam golongan ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan kebijakan Kementrian Agama, setiap kampus harus memberikan peluang 5% bagi Mahasiswa yang akan diberi keringanan sebesar Rp.0 – Rp. 400.000. Namun kebijakan ini belum cukup, karena masih banyak Mahasiswa yang tergolong ekonomi lemah tidak mendapatkan peluang keringanan biaya tersebut. Sehingga kenaikan UKT ini menuai banyak kontroversi di tengah-tengah kehidupan Mahasiswa kampus.

Sebenarnya aksi demo Mahasiswa menolak kenaikan UKT bukan hanya terjadi di kampus IAIN Jember, bahkan banyak Mahasiswa di Perguruan Tinggi lainnya melakukan aksi yang sama. Tingginya UKT yang harus dibayarkan menjadi beban yang sangat berat bagi para orangtua yang tergolong ekonomi menengah ke bawah, padahal mereka pasti juga memiliki impian untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Maka sangat disayangkan jika banyak anak negeri yang tidak mampu melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi karena mahalnya biaya yang harus dibayarkan. Hal itu akan sangat bertentangan dengan salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seharusnya urusan pendidikan bukan lagi menjadi tanggungan yang memusingkan, karena pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa dan negara wajib memenuhinya.

Namun sejak ditetapkannya UU Pendidikan Tinggi (PT) 2012, pembiayaan PT adalah tanggungjawab masyarakat, industri, dan negara. Pada APBN 2015 Negara hanya memberi sedikit sumbangan untuk pembiayaan PT yaitu 4,1 Triliun. Sedangkan kekurangan anggaran dalam proses berjalannya pendidikan menjadi tanggungjawab PT. Perguruan Tinggi diminta kreatif sebagai badan usaha untuk menambah kebutuhan biaya pendidikan sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui, sejak tahun 1995 Indonesia resmi menjadi anggota WTO dengan deratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral. Negara-negara anggota WTO diharuskan menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi, serta jasa-jasa yang lainnya.

Intervensi dalam pengelolaan Perguruan Tinggi telah memunculkan konsep penataan baru dalam PT yaitu Kurikulum Berbasis Ekonomi (KBE).

Bahkan saat ini kurikulum dan metode pendidikan harus sesuai dengan iklim bisnis dan industri yang kompetitif dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dalam kancah revolusi industri 4.0 di berbagai sektor. Maka  tak heran bila kini dirasakan dampaknya biaya kuliah semakin tinggi, orientasi riset dan teknologi cenderung kepada bisnis dan hilirisasi produk penelitian untuk mendapatkan keuntungan.

Seluruh intervensi kebijakan dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh negara ini tak lain karena lemahnya visi negara. Visi negara yang lemah dalam menentukan nasibnya sendiri menjadi lahan bagi pihak lain untuk mengintervensi sektor strategis yang ada. Sektor pendidikan merupakan sektor strategis negara selain sektor ekonomi dan politik.

Selama Negara belum memiliki visi yang kuat dan mandiri dalam menentukan arah pandangnya, selama itu pula kebijakan yang ada akan terus terikat dengan kepentingan dari pihak lain yang memanfaatkannya (baca: penjajahan).

Negara yang memiliki visi kuat seperti ini adalah Negara yang menerapkan sistem khilafah. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan bahwa pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan masyarakat yang harus dijamin oleh Negara dengan dana dari baitul mal (kas Negara). Sebagaimana keputusan beliau saat memimpin Madinah menjadikan pengganti uang tebusan tawanan perang dengan mengajarkan baca tulis kepada 10 (sepuluh) anak di Madinah.

Setelah masa Rasulullah pun, khalifah juga sangat memperhatikan masalah pendidikan. Pada masa Umar bin Khattab, guru mendapatkan gaji sebesar 15 dinar/bulan atau setara Rp 37 juta. Negara sangat memperhatikan kesejahteraan guru tanpa membebankannya kepada penuntut ilmu, apalagi kepada pengusaha pribumi maupun asing karena hal ini menjadi lahan bagi intervensi asing terhadap arah pendidikan atau kurikulum.

Sinergisitas antara ketangguhan kurikulum dan peran negara tanpa intervensi akan mudah terealisasi ketika Islam diterapkan dalam kehidupan. Kejayaan ini dapat disaksikan oleh dunia sebagaimana yang diungkapkan oleh Montgomery Watt dalam bukunya, The Influence of Islam on Medieval Europe.

Setidaknya ada dua kejayaan pendidikan Islam yang membekas sampai sekarang yaitu: (i) keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu; (ii) keberadaan para cendekiawan Muslim terdepan di dunia.

Maka sudah saatnya negara kembali pada peran dan tanggung jawabnya yang mulia. Menjadikan perannya secara utuh dalam melayani rakyatnya. Memahami bahwa ilmu adalah hajat hidup publik bukan faktor produksi. Bersungguh-sungguh dalam mengelola pendidikan dengan mengoptimalkan kekayaan alam sebagai pemasukan untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas umum termasuk fasilitas pendidikan.[MO/sr]




Posting Komentar