Menlu Retno Marsudi

Oleh Chusnatul Jannah 
(Lingkar Studi Perempuan Peradaban – LSPP)

Mediaoposisi.com- Peran Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim terbesar di dunia dalam skala global semakin tampak. Terlebih dalam membahas isu Palestina. Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dalam mendapatkan kemerdekaannya.

Hal itu nampak dari keterlibatan Indonesia dalam pembahasan draf resolusi terkait keputusan Pemerintah AS yang digelar di Jenewa, Swiss pada senin, 26/03/2018.

Resolusi terkait kebijakan pemerintahan Donald Trump mengenai Yerusalem yang ditetapkan sebagai ibu kota Israel telah disampaikan delegasi DPR RI yang dipilih sebagai anggota Drafting Committee on Emergency Item atau Panitia Penyusun Hal-Hal Darurat.

Draf itu secara khusus membahas tanggapan IPU atas keputusan Amerika Serikat mengenai status Yerusalem dan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Indonesia yang diwakili oleh Bara Krishna Hasibuan, menjelaskan draf tersebut terdiri atas lima hal dalam pembukaan dan 10 hal dalam resolusi yang pada dasarnya mengecam keras keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memberikan dukungan kepada Palestina dalam membela hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas Yerusalem, seperti dilansir republika.co.id.

Diterimanya usulan Indonesia dalam pembahasan draf tersebut menunjukkan dukungan Indonesia untuk Palestina. Usulan itu diterima oleh parlemen dunia.

Diantara usulan yang direkomendasikan Indonesia adalah kesepakatan perdamaian antara Palestina – Israel dan mendorong tercapainya solusi dua negara atau two-state solution berdasarkan batas – batas wilayah yang berlaku sebelum terjadinya perang antara Israel dan negara arab pada tahun 1967.

Benarkah masalah Palestina akan selesai dengan solusi dua negara? Solusi dua negara sejatinya sudah diberlakukan sejak deklarasi Balfour pada tahun 1948 dimana PBB resmi mengakui berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Pada tahun 1967, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara arab.

Sejak itu, penderitaan rakyat Palestina tak pernah berakhir. Pendudukan Israel atas Palestina dilakukan secara besar-besaran, hingga yang terbaru pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Solusi dua negara yang diusulkan Indonesa sepertinya tak memiliki pengaruh bagi Israel sebagai bangsa yang kebal terhadap tekanan politik atau hukum internasional.

Berapa banyak kecaman datang dari negara-negara dunia, namun, Israel tetap saja berlenggang dengan santainya atas pendudukannya terhadap wilayah Palestina.

 Hal itu tidak terlepas dari dukungan utama sekutu dekatnya yaitu AS. Terlebih, AS dibawah kepemimpinan Trump semakin ngawur.

Pernyataan kontroversial pengakuannya atas Yerussalem sebagai ibukota Israel mendapat pertentangan dari banyak negara. Namun pertentangan itu juga tak mempengaruhi keputusan AS dan perilaku Israel.

Solusi dua negara yang ditawarkan sejatinya menjadikan Indonesia secara tidak langsung mengakui entitas yahudi itu sebagai sebuah negara. Dukungan kemerdekaan untuk rakyat Palestina sebatas dukungan sosial dan kemanusiaan.

Dukungan itu tidak nampak pada upaya pembebasan seluruh tanah Palestina dari bangsa yahudi. Wilayah yang dikuasai Israel justru semakin melebar. Palestina hanya menguasai wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Maka dari itu, solusi dua negara bukanlah solusi komprehensif, hanya sekedar penggembira di atas derita penjajahan yang berkepanjangan.

Solusi komprehensif yang sesungguhnya untuk Palestina adalah one - state solution bukan two - state solution. Tanah Palestina adalah tanah warisan sejak kekuasaan khalifah Umar bin Khattab. Berabad-abad lamaya kaum muslim mendiamai wilayah itu.

Sungguh dilema. Di satu sisi kita turut mendukung kemerdekaan Palestina, di sisi lain kita justru memberi solusi yang menguntungkan pihak yahudi Israel dengan two-state solution yang sejatinya barat sudah menerapkan itu sejak Israel diakui sebagai sebuah negara.

Bangsa yahudi secara historis maupun geografis tak memiliki hak atas tanah Palestina. Mereka hanyalah sebuah entitas yang sejatinya tak memiliki wilayah. Negara yahudi itu berdiri justru karena pencaplokannya atas tanah milik kaum muslimin.

Satu-satunya solusi untuk Palestina adalah mengembalikan tanah Palestina seluruhnya kepada kaum muslim sebagai pemilik yang sah. Namun, hal itu tak akan terwujud selama negeri-negeri muslim duduk manis dalam dialog atau diplomasi bersama barat dengan  resolusi semu.

Berapa banyak resolusi namun tak memberi arti bagi negeri musim yang dirundung konflik seperti Palestina. Itu artinya peran dunia dan PBB nihil dalam persoalan kaum muslimin. Berharap pada mereka hanyalah angan-angan belaka.

Tanah Palestina akan kembali ke pangkuan kaum muslimin tatkala ada kepemimpinan tunggal bagi kaum muslimin dalam mengerahkan tentaranya melawan Israel dan merebutnya kembali dari tangan mereka.

Kepemimpinan yang menyatukan negeri-negeri muslim dalam satu naungan Islam. Selama negeri-negeri muslim masih terbagi oleh nation state, nampaknya hal itu sulit terwujud. [MO/br]


Posting Komentar