Oleh : Maftucha S. Pd
Pemerhati Politik

Mediaoposisi.com- Maret lalu jaringan aktivis Pro Demokrasi (prodem) melakukan tobat nasuha secara massal di silang monas. Aliansi ini mengaku menyesal dulu mendukung Joko Widodo. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi kecaman pada pemerintahan Jokowi.

Antara lain berbunyi, “Bersihkan NKRI dari Antek-antek Neolib”, “Lindungi Buruh Indonesia, Stop Buruh Asing”, juga “Hapus UU ITE, UU MD3, UU Ormas”. (eramuslim.com)

Jaringan aktivis Prodem juga tengah menyiapkan “Gerakan Sejuta Kaos” untuk menghentikan laju Jokowi di Pilpres 2019. Kaos yang diproduksi adalah kaos bertanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden.

Cukupkah? 

Di tahun 2010 masyarakat menganggap bahwa pemerintahan saat itu korup. Puncaknya adalah kasus Century Gate. Lalu muncul buku "Gurita Cikeas". Masyarakat sudah sedemikian panas. Mereka ingin segera mengganti kekuasaan yang ada dengan pemerintahan yang baru.

Mayoritas masyarakat berharap pada pemimpin baru. Mereka menggantungkan asa bahwa sang calon pemimpin bisa menyejahterakan. Juga mampu membawa nasib Indonesia kepada yang lebih baik.
Tragisnya sejuta harapan itu tidak diimbangi dengan pemahaman politik yang benar. 

Masyarakat hanya terbuai dengan euphoria pesta rakyat yakni pemilu. Sejuta janji diumbar. Ada yang terbius dengan gagahnya sang calon pemimpin sehingga dianggap cukup berwibawa.

Adapula yang terbius dengan tingkah pola sang calon yang katanya suka mampir ke rumah rumah warga walaupun hanya sekadar menyapa. Jadilah diangap dia calon yang peduli rakyat. Begitu jadi presiden ternyata dia melupakan rakyat.

Sadar Politik

Kesadaran politik yang benar di masyarakat harus terwujud. Sehingga persepsi "yang penting ganti rezim" ini tidak terjadi berulang ulang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, kesalahan memahami makna politik. Politik sering hanya bertujuan meraih kekuasaan. Padahal politik adalah pengaturan urusan masyarakat. Kekuasaan harusnya digunakan untuk menjalankan politik yang benar. Yaitu politik Islam. Politik untuk menjalankan aturan Allah. Bukan asal menang, asal berkuasa.

Yang kedua memahami demokrasi hanya sebatas aktivitas pemilihan. Padahal demokrasi intinya adalah kedaulatan bersumber dari rakyat. Kalau rakyatnya menganggap pernikahan sejenis itu halal seperti di Swedia, keluarlah UU yang melegalkannya.

Kalau rakyatnya senang minum bir seperti di Jerman, keluarlah UU yang melegalkan produksi dan peredaran miras.

Ada yang berpendapat, jika masyarakatnya Islami maka bisa memengaruhi keputusan. Ternyata tak pernah ada tempat untuk Islam dalam demokrasi. Meski anggota dewan kita mayoritas muslim. Seharusnya kita fokus berjuang menyadarkan masyarakat dengan pemikiran yang benar. Sehingga masyarakat paham politik Islam.

Ketiga, masyarakat mengira perubahan akan otomatis terjadi jika pemimpin yang terpilih orang sholeh. Masyarakat dinilai hanya kumpulan dari individu individu yang jika masing-masing baik maka masyarakat baik. Padahal masyarakat ibarat sebuah bangunan.

Terdiri dari batu, semen, kayu dan besi. Tidak akan menjadi bangunan yang rapi jika tidak diatur dengan baik. Begitu juga masyarakat. Mereka ditata dengan suatu pemikiran dan perasaan kolektif (kultur). Hingga mau diatur dengan suatu aturan yang disepakati (struktur). Kultur dan struktur ini bersama-sama disebut sistem.

Sejarah perubahan besar dunia justru terjadi karena adanya masyarakat yang menuntut perubahan. Bukan melalui jalur parlemen. Berdiri dan runtuhnya Uni Soviet, bersatunya Amerika, dll adalah bukti perubahan besar terjadi dari luar sistem.

Ganti Sistem

Maka "tobat" politik akan menjadikan Indonesia lebih baik jika diiringi perubahan sistem. Yaitu mengganti sistem demokrasi sekuler. Digantikan oleh sistem politik Islam yang terbukti menyejahterakan.[MO/br]

Posting Komentar