Oleh : Siti Sulistiyani, Spd.

Mediaoposisi.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3). Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar perizinan untuk tenaga kerja asing dipermudah.(Merdeka.Com).

Nampaknya angin segar bagi TKA untuk masuk ke Indonesia. Kebijakan presiden terkait dengan TKA ini aneh. Jumlah pengangguran di negeri ini dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Baik dari pengangguran terdidik maupun tidak terdidik.

Melihat kenyataan ini mestinya pemerintah lebih mengedepankan bagaimana pengangguran berkurang. Kebijakan mempermudah TKA ke Indonesia jelas akan menambah persoalan .

Alasan tidak ada tenaga ahli menjadi alasan utama untuk mempermudah ijin masuknya TKA ke indonesia. Ahli IT , vokasi mesin, dan keperawatan menjadi target rekrut bagi TKA. Bukankah Perguruan Tinggi di Indonesia banyak menghasilkan tenaga-tenaga ahli tersebut.

Jika saat ini banyak dihasilkan sarjana dibidang itu, namun justru kesempatan berkarya diberikan ke TKA, maka pengangguran terdidik akan semakin besar jumlahnya.

Semestinya negara mewadahi mereka untuk berkarya di negrinya. Memang wajar bahwa mereka minim pengalaman. Namun jika tidak diberikan kesempatan, pengalaman tidak akan pernah di dapatkan.

Nampaknya alasan itu jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, bukan alasan yang layak. Tapi jika dikaitkan dengan arus liberalisasi yang terjadi di negeri ini. Dimana banyak swasta asing yang ada di balik proyek-proyek.

Dengan dalih membangun di negeri ini, menjadi hal yang sangat wajar jika mereka lebih suka dengan TKA yang kaya pengalaman. Sehingga alasan yang tepat atas masuknya TKA lebih pada kepentingan para kapital yang mengambil keuntungan di negeri ini.

Walhasil para kapital ini selain mendapatkan keuntungan, mereka juga akan mampu menyeleseikan masalah di negerinya terkait dengan pengangguran. Maka wajar jika proyek-proyek dan industrialisasi di kuasai swasta asing, maka akan wajar juga akan terjadi masuknya TKA.

Swasta asing yang bermain di negri ini dengan dalih investasi inilah sebenarnya yang di jaga oleh penguasa di negeri ini.

Bagaimana nasib para pencari kerja di negerinya sendiri? Jawabnya satu. Tetap asing di negerinya sendiri. Seharusnya ini tidak akan terjadi bila ada independensi dalam pengaturan negara.

Masuknya investor asing justru akan menghilangkan independensi negara dalam pengelolaan SDA atau SDM. Tidak mau rugi jelas menjadi prinsip mereka. Belum lagi jika kesenjangan gaji antara tenaga kerja lokal dan asing. Dampak sosial pun akan terjadi.


Negara seharusnya memberikan atau menyediakan berbagai lapangan pekerjaan. Sekaligus memberikan iklim yang kondusif agar warga negara dapat bekerja atau membuka usaha yang halal. Justru ini yang sulit dilakukan. Mengapa kembali lagi?.

Nampaknya pemerintah lebih mengedepankan investasi asing dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Termasuk arus TKA yang masuk dengan mudah ini dalam kerangka bagaimana Investasi ini tetap berjalan. Padahal justru keberadaan investor asing dengan berbagai MOU akan mematikan potensi dan karya anak bangsa.

Kalaupun sekarang ada upaya untuk mengedepankan usaha-usaha kreatif, maka ibaratnya itu hanya usaha-usaha sisa yang bisa dilakukan. Daripada tidak sama sekali. Sementara sektor-sektor strategis lebih banyak jatuh ke investor asing. Maka Perpres untuk mempermudah TKA masuk ini adalah kebijakan dzalim.

Yang jelas akan bertentangan dengan fungsi penguasa sebagai roin. Pelayanan terhadap kepentingan umat mestinya dikedepankan daripada kepentingan swasta asing di negri ini.[MO/br]


Posting Komentar