ilustrasi


Oleh : Mukhy Ummu Ibrahim

Mediaoposisi.com- Publik kita kembali dihebohkan dengan permasalan utang negara. Bagaimana tidak, per Januari 2018 jumlah utang kita terhitung sebesar 4.915 trilyun. Jumlah itu membengkak menjadi 7.839,7 trilyun jika ditambah dengan Surat Berharga Negara. Jumlah yang sangat fantastis. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, maka setiap jiwa akan menanggung beban utang sebesar 13 juta.

Banyak pihak yang mengkritisi besarnya jumlah utang tersebut. Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya.

Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen. Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta Komisi XI DPR mengingatkan agar pemerintah tidak ‘ugal-ugalan’ dalam mengelola utang negara. Tidak hanya Bambang Soesatyo, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean juga menyampaikan hal senada.

Dia menyebut pemerintah telah bertindak 'ugal-ugalan' dalam urusan utang. Menurutnya negara bisa kehilangan Payment Capacity jika tidak hati-hati dalam urusan utang ini. Sementara menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pemerintah masih memiliki keseimbangan primer yang negatif.

Bahkan untuk membayar bunga utang pemerintah pun mengeluarkan surat utang kembali alias berhutang lagi. Kondisi ini jika terus dibiarkan akan mengancam kelangsungan negara Indonesia.

Menanggapi pernyataan dari berbagai pihak tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan serangkaian penjelasan. Pada intinya menurut beliau, kita tidak bisa melihat permasalahan utang ini secara parsial tanpa melihat komponen ekonomi yang lain secara keseluruhan.

Sri Mulyani menambahkan banyak hasil dari pemberdayaan utang ini baru akan terlihat dalam jangka panjang.

Misalnya saja pembangunan infrastruktur dan program pembiayaan pendidikan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas yang hasilnya tidak bisa diperoleh langsung.

Begitu pun dalam bidang pendidikan. Hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa tahun ke depan.

Berbagai alasan yang dikemukakan pemerintah sejatinya sama sekali tidak memberi solusi. Malah pemerintah terkesan bersikap tenang dengan jumlah utang yang bahkan jauh melampaui pendapatan APBN kita yang hanya berkisar 1.878 trilyun saja.

Dari jumlah tersebut 1.618,1 trilyun diperoleh dari sektor perpajakan. Yang artinya, rakyatlah yang memikul beban 80 persen lebih APBN. Lalu di mana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki negara kita yang konon sangat kaya ini?

 Yang seharusnya bisa dikelola tidak hanya untuk menutup utang tapi juga untuk kemakmuran rakyatnya?

Negara sejatinya adalah pengatur urusan umat, rakyatnya. Namun, dalam negara demokrasi yang terjadi adalah sebaliknya. Rakyatlah yang harus menanggung beban yang seharusnya dipikul oleh negara.

Pembebanan pendapatan APBN pada sektor pajak menjadi bukti nyata. Kenyataan yang berbeda akan kita dapati dalam negara yang menerapkan aturan Islam dalam mengatur segala urusannya. Contoh nyata adalah Daulah Islam yang pernah didirikan oleh Rasulullah di Madinah pada abad ke-7 Masehi.

Daulah atau Negara Islam mempunyai apa yang disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal ini memperoleh pendapatan utama dari 3 pos. Yang pertama adalah pos fai, kharaj, jizyah dst. Kedua, hasil pengelolaan aset kepemilikan umum, seperti barang tambang dst.

Dan yang ketiga adalah zakat mal (zakat ternak, pertanian, perniagaan, emas dan perak). Ketiga pos ini senantiasa mengalirkan harta ke Baitul Mal karena bertumpu pada sektor produktif. Negara Islam tidak terlibat dengan hutang ribawi jadi tidak akan ada pembayaran utang dan juga bunganya yang akan memberatkan APBN.

Rakyat juga tidak terbebani karena Negara Khilafah tidak menerapkan sistem pungutan pajak di berbagai sektor. Sebagai gambaran, jumlah surplus (pendapatan dikurangi pengeluaran negara) di masa Khalifah Harun Al-Rasyid sama besarnya dengan jumlah total penerimaan APBN Indonesia.

Permasalahan utang Indonesia tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan menyelesaikan utang itu sendiri. Yang bahkan tidak mungkin diselesaikan karena jumlahnya yang begitu besar dengan APBN yang selalu defisit.

Permasalahan utang ini bermula dari kesalahan cara pandang negeri ini dan berbagai negeri lainnya bahwa utang bukan lagi sebagai financial bridging untuk memenuhi liquidity mismatch. Namun utang telah menjadi alat fiskal untuk menstimulasi perekonomian.

Atau kita mengatakan negara butuh dana untuk membangun dan menggerakkan roda ekonomi. Akan tetapi karena negara tidak punya dana akhirnya negara pun berhutang.

Maka penyelesaian secara menyeluruh dari permasalahan utang ini adalah dengan adanya sebuah revolusi politik dan ekonomi untuk memiliki sistem keuangan yang kokoh yang tidak berbasis utang sebagai penggeraknya.

Sistem keuangan yang kokoh ini akan terbangun jika negara memiliki sistem politik yang kuat, yang tidak mau didikte negara lain. Sebab kita pun tahu bahwa utang telah menjadi alat penjajahan baru untuk menjerat negara penghutang dalam genggaman.

Yang akhirnya bisa didikte sesuai kemauan.  Tidak hanya revolusi sistem keuangan yang kita butuhkan. Akan tetapi juga revolusi politik dengan mengganti sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan Islam. Hal ini sejalan, walau tidak sepemahaman, dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani.

Bahwa kita tidak boleh melihat permasalahan hutang ini secara parsial. Sebab, pada dasarnya permasalahan yang menimpa negara dan kaum muslim saat ini terkait satu dengan yang lain.

Yang akar dari semua permasalahan itu adalah tidak diterapkannya hukum Allah SWT dalam segala lini. Maka solusi hakiki adalah menerapkan kembali segala aturan Allah SWT tanpa kecuali.[MO/br]

Posting Komentar