Oleh : Denik Dwi W, S.Kom 
(Komunitas Muslimah As-Sakinah Sidoarjo)


Mediaoposisi.com- Ramai spekulasi bermunculan sejak disahkannya Perpres No 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, dari yang bernada positif hingga yang bernada nyinyir. Melansir dari Kompas.com, perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Nyinyir ketika setali tiga uang, di saat para pencari kerja di negeri ini masih harus berjibaku dengan minimnya lowongan kerja yang ada. Namun masih harus dipaksa untuk siap bersaing dengan tenaga kerja asing.

Dibalik serbuan Tenaga Kerja Asing

Sekali lagi, ketidakadilan dan pengkhianatan yang dipamerkan penguasa terhadap rakyat negeri ini. Di sela-sela survivenya rakyat terhadap beratnya masalah ekonomi,  mereka masih dipaksa untuk bersaing dengan tenaga kerja asing demi sesuap nasi. Rakyat di anak tirikan sedangkan warga negara asing tak ubahnya anak kandung.

Bukan sekedar berefek pada persaingan tidak sehat, tapi sengaja tidak sengaja akan terjadi pula ketimpangan hak-hak pekerja lokal dengan tenaga kerja asing. Semisal, stigma bahwa pekerja asing lebih expert dan lebih prestisius akan menyebabkan sistem penggajian yang tidak adil.



Pada akhirnya tidak hanya berimbas pada munculnya gap sosial, dan friksi budaya, bahkan akan memicu ketidakstabilan ekonomi dan politik dalam negeri. Pelan tapi pasti pencari kerja dalam negeri akan tergeser dengan hadirnya TKA yang dipermudah aksesnya oleh pemerintah. Ciri mutlak rezim neoliberalisme yang lebih mementingkan asing dibanding rakyatnya sendiri.

Peran pemerintah dalam pengaturan Tenaga Kerja Asing

Kondisi ideal yang kita harapkan adalah terwujudnya kesejahteraan hidup rakyat. Sejahtera sesuai dengan aturan Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Maka dari itu, harus segera berpaling dari neoliberalisme ke penerapan sistem yang paripurna dan sempurna. Pun berbicara tentang tata kelola tenaga kerja asing.

Tenaga kerja asing adalah tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah negara Islam.

Negera asal mereka ada diluar hukum negeri kaum muslimin. Penduduk asing ini diklasifikasikan menjadi dua:

Pertama kafir harbi, baik secara nyata dan tidak, ketika memerangi kaum muslimin.

Kedua, warga negara kafir mua’hid, yaitu negara yang sedang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dan secara nyata tidak memerangi/ berperang dengan kaum muslimin.



Warga negara asing yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin harus mempunyai izin masuk, ini berarti tenaga kerja asing yang berasal dari negara kafir harbi tidak mempunyai kesempatan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Perlakuan beda bagi warga negara asing dari kafir mu’ahid karena mempunyai hubungan baik dengan negara Islam. Maka negara bisa mengizinkan mereka masuk.

Jika ada urusan bisnis, perdagangan maupun lainnya, sudah dipastikan mereka sebagai warga negara kafir mu’ahid. Dan andai warga asing ini melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, melanggar hukum baik dilakukan secara pribadi maupun pelanggaran umum, dan mengancam kedaulatan negara, maka negara bisa membatalkan izinnya.

Tidak serta merta membebaskan kran masuknya tenaga kerja asing dan mengabaikan kesejahteraan rakyat sendiri, tapi Islam membolehkan masuknya tenaga kerja asing berdasarkan status negaranya, berikut aturan-aturan yang mengikutinya. [MO/br]

Posting Komentar