BBM Naik

Oleh: Noveratufianti SP
(Ibu rumah tangga, anggota Komunitas Muslimah Cerdas (KMC) 
Banjarbaru )

Mediaoposisi.com- BUMN Pengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertalite senilai Rp 200 per liter.

Kenaikan harga berlaku mulai, Sabtu (24/3/2018) pukul 00:00 dan baru ramai diberitakan media massa Tanah Air pada Sabtu malam.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan, kenaikan harga BBM ber-RON (Research Octane Number) 90 tersebut dipicu kenaikan  harga minyak dunia.
Harga minyak mentah jenis brent sudah US$ 60 per barel.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, menyatakan penyesuaian harga BBM jenis Pertalite merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus naik. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Kedua faktor penentu kenaikan harga BBM mengharuskan perubahan harga. Saat ini harga minyak mentah sudah hampir menyentuh angka US$ 65 per barel, ditambah nilai rupiah juga menunjukkan kecenderungan melemah,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/3/2018). ( Liputan6.com)

Akibat dari  penaikan harga BBM ini sudah mulai terasa. Kenaikan harga barang dan jasa terus terjadi.  Bila kita cermati, harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat, semisal beras, sudah merangkak naik sedari sekarang.

Hal ini menjadi bukti bahwa penaikan harga BBM akan menimbulkan efek domino kenaikan harga kebutuhan masyarakat lainnya. Maka, alih-alih mengentaskan kemiskinan yang terjadi malahan akan menetaskan kemiskinan

Kalangan ekonom menyikapi kenaikan BBM ini beragam, secara umum ada yang mendukung dan tentunya ada yang menolak. Ekonom yang medukung memberikan argumentasi untuk menyelamatkan anggara pemerintah akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.


Tetapi mereka menyayangkan pemerintah lamban dalam mengambil keputusan sehingga pasar semakin tidak menentu (uncertainty)  sehingga harga komoditi lain sudah naik terlebih dahulu sebelum kenaikan harga BBM.

Ekonom yang menolak mempunyai argumentasi Indonesia adalah negara Pengekspor minyak seharusnya meraih keuntungan dari kondisi kenaikan harga minyak dunia ini.

Bagi pemerintah tentunya kebijakan ini termasuk kebijakan tak populis jika dikaitkan dengan Pemilu 2019.

Ekonomi Islam Mengatur Pasar

Pengaturan BBM masuk dalam ranah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menjadikan aqidah islamiyyah sebagai pondasinya

Sumber daya alam yang terkandung di langit bumi dan seisinya, semua itu pada hakikatnya milik Allah Swt. Allah Swt berfirman, yang artinya : ”yang kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi” (T.Q.S. Al Furqon[25] : 2).

Inilah pondasi sistem ekonomi Islam, yakni Allah Swt sebagai Al Khaliq dan pemilik semua alam raya ini. Sehingga bila kita ingin mengelola alam ini, mesti mengikuti bagaimana aturan yang telah ditentukan oleh Sang Pemiliknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ath Thabari ketika menafsirkan ayat di atas, beliau menegaskan :

“yang kepunyaan-Nya-lah kekuasaan langit dan bumi. Ia menerapkan perintah dan ketetapan-Nya di seluruh kekuasaan-Nya, juga memberlakukan hukum-hukum-Nya. Ia berkata : maka merupakan hak-Nya untuk ditaati para penghuni kerajaan dan kekuasaan-Nya, serta (mereka) tidak boleh menentang-Nya.”

Dari pondasi inilah kemudian Islam mengatur tentang kepemilikan. Islam membagi seluruh sumber daya dan kekayaan alam ini ke dalam tiga kepemilikan. Yakni, kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan umum adalah ijin Asy-syari’ (Allah Swt) yang diberikan kepada rakyat secara umum. Sehingga siapapun, orang sekaya apapun, perusahaan sebesar apapun, tidak boleh merebut kepemilikan umum ini untuk dijadikan sebagai kepemilikan individu.

Konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah.

Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.

Ibn Taimiyah  mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apa pun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

Pengertian darurat di sini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan  hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi (market failure).

Sejumlah contoh klasik dari kondisi market failure antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional serta masalah dalam distribusi. Atau dalam bahasa lain yang lebih sederhana, intervensi pemerintah adalah untuk menjamin fairness dan keadilan.

Selama ini penetapan harga BBM selalu melalui kebijakan pemerintah atau ada intervensi pemerintah dan tidak dilakukan secara mekasnisme pasar, inilah yang pada akhirnya menimbulkan distorsi pasar.

Andaikan harga BBM menggunakan mekanisme pasar seperti yang terjadi pada pertamax ataupun pertamax plus maka gejolak masyarakat pun tidak terlalu besar begitu pula untuk komiditi yang lainnya.

Kalaupun pemerintah mau mengintervensi pasar maka tidak melalui kebijakan penetapan harga tetapi melalui penambahan jumlah permintaan ataupun penawaran  dan ini yang lebih disarankan dalam sistem ekonomi Islam.

Pengelolaan BBM dan sumber daya alam lainnya dengan sistem Islam tentu akan jauh lebih optimal. Karena akan dikelola oleh orang-orang yang amanah. Bukan oleh orang-orang yang khianat, yang rela merampok dan atau menjual sumber daya alam negaranya, hanya demi kepentingan pribadi, kelompok dan tuannya.

Namun penerapan sistem ekonomi Islam secara utuh tidak bisa berdiri sendiri. Ia mesti ditopang oleh sistem Islam yang lain, seperti sistem politik dan pendidikan. Inilah urgensi penerapan syariah Islam secara paripurna.

Penerapan semua sistem yang terlahir dari keyakinan bahwa Allah Swt sebagai Sang Pencipta, Pemilik sekaligus Pengatur seluruh alam raya ini pasti akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.[MO/br]





Posting Komentar