Oleh : Sayyida Marfuah 
( Aktivis Dakwah dan Praktisi Pendidikan )

Mediaoposisi.com- Akhir-akhir ini, berbagai media baik cetak maupun elektronik ramai membincangkan respon pro dan kontra terhadap isi pidato Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra). Respon masyarakat dari berbagai lapisan dan kalangan tertuang melalui berbagai sarana yang mungkin untuk mereka gunakan.

Kepekaan umat yang ditunjukkan dengan cepatnya mereka menanggapi apa yang ada dan terjadi di sekitarnya sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kepedulian mereka terhadap carut-marutnya kondisi negeri tercinta ini, yang konon orang bilang tanah kita tanah surga.

Seperti diketahui, Prabowo mengatakan Indonesia mungkin bubar pada 2030 jika mengacu kepada buku fiksi ilmiah berjudul Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P.W. Singer and August Cole. Pernyataan dia viral setelah diunggah di akun Twitter dan Facebook resmi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Prabowo menilai Indonesia mungkin bubar lantaran elite Indonesia saat ini tak peduli, meski 80 persen tanah di Indonesia dikuasai 1 persen rakyat. Mereka juga dinilai abai saat sebagian besar kekayaan Indonesia diambil pihak luar.(tempo.co). Bahkan dikatakannya, "Jangan-jangan karena elite kita yang goblok atau menurut saya campuran. Sudah serakah, mental maling, hatinya beku, tidak setia pada rakyat. Mereka hanya ingin kaya". (detiknews).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa sedih, prihatin dan terpukul atas penetapan tersangka 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta kasus ini dapat menjadi pelajaran serupa di daerah lainnya.(okezone news).

Fakta dan berita terkait fenomena praktik korupsi dan gratifikasi yang melibatkan pejabat seakan sudah menjadi menu santapan kita sehari-hari. Masyarakatpun muak dibuatnya. Upaya menyelesaikan melalui jalur hukumpun tak kunjung menuai hasil. Alih-alih menjadikan mereka jera, yang terjadi justru persoalan ini semakin menggurita.

Memahami Akar Masalah
Adalah hal yang lumrah, maraknya kasus ini bahkan dilakukan secara berjamaah terlahir berkat sistem demokrasi yang tegak di atas pondasi kapitalis sekuler. Wajah asli demokrasi yang sejatinya tidak bisa dipisahkan dari azas yang mendasarinya semakin nampak. Polesan cantik di wajahnya dan kemasan apik pembungkusnya semakin tak mampu menjadikannya menarik, namun yang ada justru semakin tercium kuat bau tak sedapnya dan terlihat jelas rupa buruknya.

Faham kapitalis sekuler yang menjadi dasar pijakannya sedikitpun takkan pernah rela agama ini (Islam) ikut serta dalam mengatur urusan kehidupan. Sistem demokrasi yang bertumpu pada pemisahan agama dan kehidupan menjadikan Assiyaadah li Arra’iyyah (kedaulatan ada di tangan rakyat) pasti akan menghasilkan kerusakan (fasad), pejabat yang bobrok, tidak amanah, dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan serta memperkaya diri.

Tiadanya kesadaran politik pejabat akan tugasnya untuk mengurusi umat, mengabaikan akal sehat demi duduk nikmat di kursi kekuasaan.

Oleh karena itu, sistem demokrasi memberikan dampak yang signifikan terhadap korupsi. Bisa kita lihat para calon anggota dewan baik DPR/D mengeluarkan banyak dana kampanye agar terpilih. Setelah terpilih maka ia akan mencari cara untuk mengembalikan uang yang telah keluar baik secara legal maupun ilegal.

Cara legal dilakukan dengan membuat sejumlah peraturan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bisa kita lihat pula pilkada di daerah-daerah semakin menambah suram potret Indonesia yang telah kelam dengan korupsi.

Tidak bisa ditunda lagi, demokrasi yang telah nyata kebathilannya sudah saatnya dicampakkan dalam keranjang sampah peradaban manusia, untuk selanjutnya diganti dengan aturan syariah Islam yang berasal dari Allah Swt, Dzat Yang Menciptakan Manusia dan Mengatur Alam Semesta.

Solusi Komprehensif 
Korupsi, gratifikasi, suap, dan praktek-praktek serupa lainnya merupakan sikap yang buruk dan harus diberangus sampai ke akar-akarnya. Sebagai sebuah ideologi, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna yang memiliki metode yang khas dalam menyelesaikan segala persoalan.

Dalam sistem Islam, ada paradigma dan mekanisme syar’i yang meminimalisir kasus korupsi dan gratifikasi, yakni pemahaman bahwa jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban sehingga tidak akan dikejar-kejar apalagi diperebutkan. Disamping itu, adanya penerapan hukum yang tegas bagi pelakunya sehingga  menimbulkan efek jera.

Secara i’tiqadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam, yakni melalui penggalian hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah oleh para mujtahid pada setiap kurun waktu. Allah Swt berfirman:”Dan Kami turunkan kepadamu Kitab ini untuk menerangkan segala perkara”. (QS. An Nahl (16) : 89). Dalam pandangan Islam, solusi tuntas untuk memberantas korupsi adalah:
Penetapan sistem penggajian yang layak.

Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kondisi demikian tentu sulit terwujud, bila gaji mereka tidak mencukupi. Maka, agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak.

Karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini, sehingga persoalan rendahnya gaji tidak lagi menjadi pemicu korupsi.

Larangan Menerima Suap dan Hadiah
Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar – separo untuk kaum Muslim dan sisanya untuk orang Yahudi – datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Di bidang peradilan, hukum pun ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

Perhitungan Kekayaan.
Perhitungan kekayaan menjadi cara yang tepat untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi Khalifah, Umar bin Khattab menghitung kekayaan para pejabat diawal dan diakhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara ini justru ditentang oleh para anggota DPR untuk dimasukkan dalam perundang-undangan.

Teladan PemimpinPemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih dahulu harus bersih dari korupsi. Dengan ketakwaannya, seorang pemimpin bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, sehingga ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah perlunya keteladanan dari para pemimpin.

Hukuman Setimpal
Pada umumnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Hukuman berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Pengawasan masyarakat. 
Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan.

Khatimah
Sebagaimana telah dipaparkan di awal, korupsi sesungguhnya hanya merupakan cermin dari sistem yang rusak, yaitu sistem demokrasi yang berazaskan faham kapitalis sekuler. Sistem ini mendorong orang menjadi berpandangan materialistik.

Semua hal dihitung dan diletakkan dalam konteks materi, serta untung dan rugi. Tak heran, bila semua hal baik itu jabatan, kewenangan, ijin, lisensi, keputusan hukum, kebijakan pemberitaan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, juga mestinya harus bisa dibuat agar memberikan keuntungan materi.

Dari sinilah sesungguhnya hasrat korupsi itu timbul. Karena itu, bila benar-benar ingin menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, tidak cukup negeri ini dibersihkan dari pejabat dan birokrat yang korup, namun juga harus dibersihkan dari sistem yang telah nyata kerusakannya, yaitu sistem kapitalis sekuler yang darinya terlahir sistem demokrasi, untuk kemudian diterapkan syariah Islam. Karena, secara normatif, kita wajib menerapkan hukum Islam:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan”.(QS4. An Nisaa’(4) : 65).[MO]



Posting Komentar