Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi nggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal. - Sujiwo Tejo

Revolusi| Mediaoposisi.com- Kutipan diatas kiranya sangat patut menggambarkan bagaimana parodi politik demokrasi di Indonesia sejak dulu hingga kini. Alih-alih bangga terhadap budaya Nusantara seperti batik, reog, tari-tarian dan seni rupa lainnya.

Sejatinya jika menimbang budaya paling mahal negeri ini, tak lain tak bukan ialah budaya korupsi yang menjamur dari kalangan eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Bahkan sampai ke sendi-sendi terkecil di sudut wilayah negeri ini.

Lagi-lagi tanah air pun dikejutkan dengan kabar yang cukup mencengangkan. Sebanyak sepuluh kepala daerah menyandang status tersangka korupsi di KPK pada 2018. Beberapa di antaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Enam kepala daerah diantaranya terkena OTT yang dilakukan KPK, dari Bupati Hulu Selatan Abdul Latif hingga yang terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Sementara itu, empat kepala daerah lain menjadi tersangka kasus korupsi karena hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Kebanyakan kepala daerah tersebut juga terjerat kasus penyuapan.
(detiknews.com)

Jargon 'Demokrasi Hebat' yang otentiknya hanyalah ilusi. Visi demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sekadar buaian untuk menina-bobokan rakyat hingga tertidur lelap dan bermimpi demokrasi ialah sistem yang paling jempolan.

Senyatanya yang tepat ialah dari pemodal untuk pemodal. Dengan kata lain demokrasi bukanlah suara rakyat. Akan tetapi ialah suara pemodal (kapitalis). Melalui demokrasi inilah para kapitalis menjadikannya mekanisme untuk mencapai kekuasaan melalui jalur rakyat.

Sudah menjadi hal umum bahwa demokrasi ini mahal harganya. Mereka yang ingin duduk di tampuk kekuasaan harus menggelontorkan dana besar untuk membeli suara rakyat.

Sudah menjadi tabiat negeri ini pula,  serangan fajar yang dilakukan calon-calon pemimpin butuh biaya yang sangat besar. Contohnya, mereka yang memoles pencitraan dengan santunan anak yatim, pembangunan masjid, pembagian sembako, dan sebagainya.

Kemudian mereka pun membayar mahal untuk kampanye iklan di televisi, media cetak, dana untuk perangkat pemilu. Seperti lembaga survei, tim buzzer, saksi dan lainnya.

Belum lagi dana untuk pestanya, konser besar dengan mengundang artis bertarif mahal. Membayar biaya konsultan, juga setoran pada Parpol yang menaunginya. Karena masing-masing Parpol sudah menentukan tarif masing-masing untuk posisi capres-cawapres, cagub-cawagub, bupati-wakil bupati, dan sebagainya. Tak hanya tarif diawal, setoran pun berlanjut saat nama-nama mereka sudah menjabat sebagai pemangku kekuasaan yang terpilih.

Mereka yang notabenenya pengusaha besar mungkinlah memiliki modal, namun yang bukan pengusaha bagaimana? Berbagai kecurangan pun mereka adakan. Contohnya membuat proyek fiktif dan laporan keuangan fiktif.

Para elite kekuasaan pun sangat rawan tersentuh kasus suap. Dalam daftar panjang deretan misi-misi kerjanya. Dilemparkanlah beberapa proyek untuk para kapitalis yang mampu membayar tarif guna meloloskan proyek tersebut.

Sebelum kasus korupsi 10 kepala daerah diawal 2018 ini, Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corrupption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus.
(nasional.tempo.co)

Data kasus korupsi yang terus saja meningkat tiap tahunnya menunjukkan mandulnya fungsi KPK. Terkesan pula tebang pilih, Sehingga tak nampak terang benderang dalam mengungkap fakta tersebut. Memberantas kasus korupsi pun terbilang sangat sulit di sistem ini. Tangkap satu koruptor, di sisi lain muncul bibit koruptor lainnya dalam jumlah yang banyak.

Beberapa faktor pencetus lahirnya koruptor di sistem demokrasi ini antara lain:
 (1) lemahnya keimanan individu
 (2) birokrasi yang tidak transparan
(3) regulasi yang memiliki celah untuk korupsi
(4) lemahnya kontrol sosial antarmasyarakat
(5) lemahnya hukuman bagi koruptor.

Inilah bukti bahwa korupsi merupakan buah busuk hasil penerapan sistem demokrasi. Sudah bukan barang baru, beberapa hal yang dipaparkan diatas ialah episode yang harus ditempuh bagi sebagian orang yang masuk dalam prosedur demokrasi.[MO/ns]


Posting Komentar