Mediaoposisi.com-Menolak lupa. Pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi hebat. Puluhan juta rakyat terpuruk di bawah garis kemiskinan.

Namun International Monetary Fund ( IMF ) dan World Bank memaksa pemerintah Indonesia agar memangkas pengeluaran untuk sektor sosial ( subsidi ), deregulasi ekonomi, melegitimasi upah rendah dan privatisasi perusahaan milik negara. 

Bukannya menyelamatkan krisis, kehadiran IMF menambah beban rakyat Indonesia. Kemiskinan meluas. Ekonomi makin parah. Bantuan yang diberikan justru memperpanjang ketergantungan penguasa Indonesia terhadap kapitalis dunia.

Baca JugaIMF Pemicu Krisis Diberbagai Negara
Kritik pemimpin negeri ini terhadap IMF dan Bank Dunia dalam pidato peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika tahun 2015 lalu, tak lantas membuatnya memutuskan hubungan.

Meski menganggap mereka sebagai lembaga keuangan dunia yang tidak bisa diandalkan menyelesaikan masalah perekonomian bangsa, pemerintah tak berniat melepaskan diri dari utang kepada renternir kelas dunia tersebut. 

Bahkan karpet merah pun digelar untuk menyambut IMF-World Bank Annual Meeting 2018 yang rencananya diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Oktober 2018 mendatang.

Hubungan Antarnegara dalam Politik Islam

Secara teoritis politik luar negeri Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip bebas aktif.

Namun selama beberapa dekade terakhir, politik luar negerinya senantiasa tunduk kepada kepentingan Barat dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Contohnya ketergantungan pemerintah terhadap IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya.

Tak ada makan siang gratis. Tanpa disadari, bantuan luar negeri sejatinya merupakan salah satu cara negara Barat melangsungkan penjajahan ( imperialisme ) kepada negara jajahannya.

Baca Juga : IMF Selamat Datang di Negeri Bangkrut !

Adapun imperialisme merupakan metode khas negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi sekularisme kapitalisme yang mereka anut. 

Politik luar negeri Islam akan mengakhiri kelemahan pola relasi antarnegara saat ini dan menerapkan pola berdasar Islam.

Berdasarkan syariah Islam, khilafah – sebagai institusi penerap syariah - akan membangun hubungan dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, budaya atau pendidikan.


Mandiri Menyelesaikan Masalah

Saat ini telah menjadi kebiasaan penguasa di negeri Muslim - termasuk Indonesia - meminta bantuan negara imperialis seperti AS dan negara Barat lain untuk menyelesaikan persoalannya. Padahal negara kolonialis tersebut telah nyata memusuhi umat Islam dan terus berupaya menguasai negeri Muslim.

Bahkan sebagian problem yang mendera negeri Islam saat ini sesungguhnya sengaja diciptakan oleh negara kolonialis.

Baca Juga : IMF dan Worldbank Corong Kapitalisme

Saat penguasa Muslim meminta bantuan negara kolonialis, sejatinya demi dukungan  untuk memelihara kekuasaan. Mereka paham tanpa dukungan negara tersebut kekuasaan mereka mudah roboh.

Khilafah tidak akan pernah meminta bantuan kepada negara kolonialis yang memusuhi dan memerangi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

Janganlah kalian mencari penerangan dengan api kaum Musyrik.” ( H.R. An Nasa’i )

Tidak Bekerjasama dengan Lembaga Alat Penjajahan

Telah nyata bahwa lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF adalah alat negara kolonialis untuk mengokohkan cengkeraman ekonomi Barat atas negeri Muslim.

Dengan mengikat leher negeri Muslim ke lembaga keuangan tersebut, Barat dengan mudah mengintervensi dan mempertahankan dominasinya atas negeri Muslim.

Allah SWT mengharamkan ketundukan umat Islam dalam lembaga dan organisasi penjajah ini:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.” ( Q.S. An Nisaa : 141 )

Di samping itu, isi piagam dan undang-undang yang menjadi landasan berdirinya lembaga tersebut bertentangan dengan syariah Islam.

Haram bagi khilafah berpartisipasi dan bekerjasama dengan lembaga seperti ini. Sebaliknya, khilafah akan melancarkan kampanye  kuat untuk mengungkap wajah asli dari lembaga tersebut dan mengakhiri hegemoninya agar dunia diselamatkan dari kejahatan mereka.

Urgensi Politik Luar Negeri Islam

Politik luar negeri  daulah khilafah hanya berdasar syariah Islam. Pelaksanaan syariah Islam secara optimal merupakan kepentingan umat Islam. Sehingga jika ada kebijakan luar negeri yang tidak berlandaskan Islam maka tidak termasuk kepentingan umat Islam.

Saat ini urusan masyarakat internasional masih didominasi oleh kekuatan kolonialis.

Yaitu negara-negara kapitalis yang senantiasa memperkuat cengkeramannya baik secara fisik maupun non fisik dan menciptakan konflik di berbagai belahan dunia.

Hal ini dilakukan demi kepentingan eksploitasi sumberdaya dunia dan memperbudak bangsa-bangsa di dunia.

Adapun politik luar negeri Islam tidak berorientasi pada kepentingan materi tetapi kepentingan dakwah.

Yakni misi mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kekufuran menuju terangnya cahaya Islam. Dan dari penindasan negara kufur Barat menuju umat merdeka semata menghamba pada Robbnya.[MO/ps]




Posting Komentar