Oleh : Mizan Abu Sakin 
(Kontributor FUUI Malang)

Mediaoposisi.com- Istilah Masyarakat Madani atau Civil Society seringkali diidentikkan dengan gambaran masyarakat di Madinah pada jaman Rasulullah SAW. Terlebih lagi setelah Nurcholis Madjid memberikan sebuah definisi tentang masyarakat madani. Menurutnya, masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat yang merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah.

Profil Singkat Masyarakat Madinah
Rasulullah SAW setelah berhijrah ke Madinah, beliau berhasil membangun sebuah masyarakat Islam di sana. Terbentuknya sebuah masyarakat tentunya membutuhkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan – kesepakatan tersebut berkaitan dengan asas masyarakatnya, perundang – undangannya, dan pranata sosial lainnya.

Piagam Madinah sebagai legislasi kesepakatan masyarakat madinah waktu itu, mampu mewadahi dan menyatukan keanekaragaman penduduk madinah. Di samping itu, dengan piagam madinah, Rasulullah SAW mampu mengatur pola hubungan penduduk madinah dengan bangsa tetangganya, terutama dari kalangan Yahudi di antaranya adalah Bani Nadhir, Bani Qoinuqo, dan Bani Quraidhoh.

Mari kita simak beberapa klausul dalam Piagam Madinah berikut ini.
Klausul 6. “Tidak boleh seorang mukmin memerangi mukmin yang lain dalam rangka urusan orang kafir”.
Klausul 7, “ Tidak boleh menolong orang kafir yang memerangi orang mukmin”
Klausul 9, “ Sesungguhnya mereka yang terikat perjanjian dengan kami dari kalangan Yahudi, maka sungguh bagi mereka pertolongan dan keteladanan, mereka tidak didholimi dan tidak ada pertolongan bagi mereka yang dholim”
Klausul 16, “ Sesungguhnya di antara kalian tatkala terjadi persengketaan dalam suatu perkara, maka sungguh tempat untuk menyelesaikannya adalah merujuk kepada Allah azza wa jalla (yakni al Qur’an) dan kepada Muhammad SAW (yakni Hadits Nabi)
( diambilkan dari Kitab ar Rahiiqul Makhtuum versi Arab, karya al Mubarakfuriy halaman 187 dan 188).

Sangat jelas sekali bahwa Rasulullah SAW mengatur kehidupan masyarakat Madinah menggunakan rujukan kitab Allah yakni Al – Qur’an dan Hadits Nabi. Dengan kata lain, masyarakat Madinah itu adalah masyarakat Islam yang di dalamnya diterapkan syariat Islam.

Bahkan ketika Rasulullah SAW telah mengetahui persekongkolan Yahudi untuk melenyapkan institusi masyarakat Islam Madinah, maka Rasulullah SAW pun bertindak tegas sesuai dengan hukum Islam. Rasulullah SAW mengusir Bani Nadhir, Bani Qoinuqo.

Adapun kepada Bani Quraidhoh, Rasulullah SAW memberikan keputusan melalui Sa’ad bin Muadz ra dengan memnggal kepala para lelakinya. Bani Quraidhoh telah bekerjasama dengan Pasukan Ahzab guna menyerang Madinah.

Membuka Tabir
Istilah Masyarakat Madani dipopulerkan pertama kali oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim. Istilah masyarakat madani atau civil Society sebagai masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang di dalamnya dijamin adanya kebebasan individu yang bertanggung jawab menjaga kestabilan masyarakat.

Masyarakat madani dipandang sebagai bentuk ideal dari sebuah sistem kenegaraan yang demokratis, tidak otoriter. Jadi sistem kenegaraan dalam kehidupan manusia dikesankan hanya terdiri dari 2 bentuk yaitu Demokrasi dan Otokrasi.  Demokrasi yang menekankan kepada kebebasan individu dalam masyarakat. Sedangkan Otokrasi itu sistem pemerintahan yang ototriter, memaksa dan tidak ada kebebasan bagi individu.

Masyarakat Madinah itu adalah Masyarakat Islam. Bukan masyarakat Madani yang berasaskan demokrasi, juga bukan berasaskan otokrasi. Masyarakat Islam itu dibentuk oleh sistem pemerintahan Islam yakni Daulah Islam atau Khilafah.

Pada sisi yang lain, menurut PBB bahwa unsur dari terbentuknya masyarakat madani adalah adanya sikap toleransi, menghormati hak – hak kebebasan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Paine yang menegaskan bahwa adanya masyarakat madani tatkala terdapat ruang yang leluasa bagi setiap warga untuk mengembangkan kepribadiannya dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan (artikelsiana.com/2015).

Pendek kata, di dalam masyarakat madani terdapat unsur penting berupa hak kebebasan individu.
Hak kebebasan individu yang pokok di dalam Demokrasi adalah mencakup 4 (empat) kebebasan yakni kebebasan bertingkahlaku, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berkepemilikan.

Empat kebebasan ini dilakukan asalkan tidak melanggar Hak asasi orang lain. Jadi wajar jika di dalam negara – negara yang menerapkan Demokrasi terdapat badan khusus yang menangani HAM (Hak Asasi Manusia).

Hak kebebasan bertingkah laku hanya akan melahirkan sikap permissive. Sikap asal dirinya senang dan bahagia. Perbuatan bertelanjang dan atau membuat patung yang menonjolkan seksualitas dipandang sebagai sebuah keindahan dan karya seni.

Hak kebebasan berpendapat akan melahirkan pernyataan, tulisan dan opini yang berkembang di masyarakat bercampur antara yang benar dan yang hoax.

Sedangkan terkait hak kebebasan beragama hanya akan melahirkan sosok – sosok manusia yang berpandangan bahwa agama itu adalah produk budaya.

Sebagai contoh masyarakat Jepang. Angka bunuh diri yang begitu besar menunjukkan akan kosongnya jiwa manusia dari sebuah pegangan hidup berupa agama.

Agama yang dipandang sebagai budaya tidak akan mampu mencegah manusia dari kerusakan dan kehancuran. Apatah lagi dengan hak kebebasan berkepemilikan. Tidak ada lagi itu komoditas milik umum maupun milik negara.

Semua komoditas termasuk kekayaan alam bisa dimliki oleh individu. Yangg terjadi adalah kemiskinan secara struktural karena salah urus.  Maka tidak aneh terjadi legalisasi eksploitasi tambang milik umum atau rakyat oleh perusahaan swasta dan asing.

Di anataranya adalah PT Freeport Indonesia mengeruk tambang emas di Papua. PT Exxon Mobile mengeksploitasi blok cepu, dan PT Newmont yang menguasai blok tangguh di Minahasa.

Pada prakteknya, empat macam hak kebebasan tersebut menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah – tengah masyarakat, dan tentunya hal tersebut mengganggu kestabilan hidup bermasyarakat.

Anggapan mengganggu kestabilan hidup bermasyarkat itu tidak akan muncul, ketika empat macam kebebasan tersebut menjadi legal atas nama Undang – Undang.

Sudah saatnya kita ini melek politik dan punya kesadaran politik. Kita tidak mudah terkecoh dengan jargon – jargon manis yang menipu sengaja dijadikan senjata – senjata oleh para penjajah agar bisa menjamin kelanggengan penjajahannya atas negeri ini.

Hanya dengan menerapkan hukum – hukum yang berasal dari Alloh SWT, maka kita akan lepas dari setiap bentuk penjajahan. Hanya dengan menerapkan Syariat Islam dengan paripurna, akan mampu mengantarkan bangsa dan negeri ini menuju kedamaian dan kemakmuran.[MO]

Posting Komentar