Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menganggap Pancasila bisa menangkal serangan hoaks yang sudah begitu deras menyerang masyarakat dari segala penjuru.

"Kita sebagai orang berpancasila mengambil manfaat dari keterbukaan informasi untuk tidak menyebarkan hoaks," kata Mahfud MD dalam talk show di Universitas Mataram, Sabtu (7/4/2018) malam.

Ia juga memperingatkan hukuman untuk penyebar hoax.
"Kalau kita menyebarkan berita atau informasi hoaks hukumannya bisa enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar," ujar Mahfud.

Sayangnya dalam forum ini tidak membahas hoax versi penguasa serta penguasa yang melanggar janji kampanyenya. Penguasa saat ini diduga kuat melanggar janji kampanyenya.
Belum lupa dari ingatan, presiden Jokowi dalam kampanyenya akan membuat system e-governmnet dalam dua pekan.

"Panggil saja programmer, tidak ada dua minggu bisa dirampungkan." ujar Jokowi saat debat capres edisi pertama (10/6).

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono, Sabtu (1/4/2015) mengecam keras janji yang tidak dipenuhi oleh Jokowi.

"Dulu Pak Jokowi bilang saat debat capres panggil programmer untuk e-government, dua minggu selesai. Kenapa sekarang harus meminta bantuan Singapura?" kecamnya.

Tak hanya itu, presiden yang baru baru ini bergaya bak dilan di tengah kesusahan ekonomi rakyatnya juga pernah menjanjikan untuk membuka 10 juta lapangan pekerjaan.

Jokowi berjanji bakal menciptakan 10 juta lapangan baru, jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Sayangnya janji itu dilanggar sendiri oleh Jokowi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional(PAN) Saleh Daulay mengecam  terbitnya Prepres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Menurutnya kebijakan tersebut mempermudah orang asing bekerja di Indonesia dan justru berdampak negatif terhadap nasib tenaga kerja lokal.

"Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif," ujar Saleh dalam, Jumat (6/4).

Bagaimana dengan janji pertumbuhan ekonomi 8 persen ,tidak bagi kursi menteri untuk pendukungnya, dan tolak hutang luar negeri.

Anda bisa menilai, siapa pembuat hoax terbaik di Indonesia. Apakah rakyat atau justru penguasa ?[MO]

Posting Komentar