Oleh. Tety Kurniawati 
( Ibu dan Pemerhati Generasi) 

Mediaoposisi.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa sedih, prihatin dan terpukul atas penetapan tersangka 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta kasus ini dapat menjadi pelajaran serupa di daerah lainnya.

"Saya sebagai Mendagri tentunya merasa prihatin, merasa sedih karena ini mencakup puluhan mantan dan anggota dewan," kata Tjahjo melalui siaran pers Puspen Kemendagri, Minggu (1/4/2018).
Tjahjo mengaku selalu mengingatkan pemangku kebijakan, termasuk DPRD, untuk selalu memahami area rawan korupsi.

Menurut dia, salah satu lahan yang kerap dijadikan praktik rasuah yakni perencanaan dan penyusunan anggaran. Ia pun bingung masih banyak oknum pemangku kebijakan yang 'bermain' pada sektor ini. Padahal, sudah banyak yang ditangkap oleh KPK.(okezone.com 01/04/2018).

Korupsi semakin merajalela di bumi pertiwi. Hingar bingar pesta demokrasi di daerah ternodai dengan tertangkapnya para pemegang kekuasaan yang terlibat tindak korupsi. Menguatkan fakta bahwa korupsi tumbuh subur ditengah sistem demokrasi. Kebebasan tanpa batas yang diusung, berpotensi melahirkan anarki.

Alhasil korupsi menjadi keniscayaan penerapan demokrasi yang tak dapat dihindari. Cacat bawaan yang pasti terjadi di negara manapun demokrasi diamini.

Faktanya, penegakan supremasi hukum dianggap sebagai solusi atas ketidaksempurnaan demokrasi. Absolutisme kekuasaan yang menyebabkan penyelewengan. Perlu dibatasi formalisasi nilai-nilai yang diyakini bisa menciptakan kebaikan bersama berupa regulasi. Yang pada aplikasinya dilengkapi badan khusus yang menangani korupsi.

Selama ini upaya penegakan hukum  pemberantasan korupsi masih belum maksimal. Sinergi POLRI, Kejaksaan dan KPK sebagai ujung tombak belum membuahkan hasil yang memuaskan. Pasalnya, banyak kasus korupsi yang berjalan di tempat dan justru menyasar kepada upaya serangan balik ke lembaga penegak hukum.

Pada tubuh POLRI, keberadaan tim saber pungli hingga kini hanya ramai pada banyaknya kasus pungli yang ditindak, namun akhirnya dilepas karena tidak ada bukti kuat untuk bisa sampai ke jenjang penuntutan.

Hal senada juga di alami kejaksaan. Keberadaan jaksa yang terciduk KPK maupun  terkena tim saber pungli, besutan POLRI. Semakin menggoyahkan upaya penegakan hukum yang berjalan karena menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

KPK pun mengalami hal yang serupa. Upaya pelemahan terus datang dari pihak -  pihak yang merasa terusik. Mulai dari kasus penyerangan Novel, hak angket sampai sempat munculnya wacana pembubaran KPK.

Membuat fokus KPK senantiasa terpecah hingga banyaknya kasus yang terangkat kepermukaan berbanding terbalik dengan jumlah kasus korupsi yang bisa tertuntaskan.

Disamping itu, terkikisnya budaya malu untuk melakukan kecurangan dan penyelewengan wewenang dikalangan pejabat publik, belum adanya sistem penggajian yang layak serta  ketiadaan hukum yang bisa membuat jera para pelaku tindak korupsi membuat tindak korupsi tidak pernah bisa dihentikan kemunculannya.

Maka wajar jika kemudian muncul anggapan bahwa negara tak berdaya menghadapi merajalelanya korupsi.

Solusi hakiki perlu di temukan untuk memotong rantai korupsi. Demokrasi yang nyata -  nyata meniscayakan terus langgengnya keberadaan korupsi di negeri ini harus diganti dengan sistem yang menjamin tersingkirkannya korupsi. Sistem Islam yang pasti membawa kemaslahatan karena berasal dari sang pencipta kehidupan.

Islam menjadikan halal-haram sebagai  standar mutlak setiap perbuatan. Maka tiap pemegang  kekuasaan tidak akan pernah menyelewengkan wewenang yang dimilikinya atas dasar kesadaran bahwa apapun yang diperbuatnya semasa memangku jabatan akan dimintai pertanggungjawaban.

Islam memiliki sistem penggajian dan fasilitas yang layak hingga tak ada alasan keterbatasan ekonomi yang memicu terjadinya pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, ”Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”

Sabda Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam-,”Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya Rumah, hendaklah dia mengambil Rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR Ahmad).

Islam juga melarang aparat negara untuk menerima suap dan hadiah. Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda, “Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam- berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran.” (HR. Ahmad).

Disamping itu juga dilakukan pengecekan berkala terhadap harta para penyelenggara negara. Amirul Mukminin Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya sebagai langkah pengawasan.

Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi atau disebarluaskan di media sosial), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Demikianlah, jika negara ingin terbebas dari korupsi maka Islam dengan seluruh syariatnya harus di terapkan secara kaffah dalam kehidupan bernegara. Agar pemerintahan yang bersih dan mensejahterakan rakyat bisa diwujudkan.[MO/br]

Posting Komentar