Oleh: Dwi Rahayuningsih, S.Si

Mediaoposisi.com-Ada 10 kepala daerah menyandang status tersangka korupsi di KPK pada 2018. Beberapa diantaranya terjaring dalan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. 

Menurut data detikcom, enam dari 10 kepala daerah tersebut terkena OTT yang dilakukan KPK. Semenentara 4 lainnya menjadi tersangka karena hasil pengembangan kasus sebelumnya. (detikcom )

Nama-nama yang terjaring OTT antara lain: Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif tertangkap pada Rabu (4/1).

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, tertanggap OTT Sabtu (3/2). Bupati Ngada Marianus Sae ditangkap dalam OTT Minggu (11/2).

Bupati Subang Imas Aryumningsih ditangkap bersama tujuh orang lainnya oleh KPK, Selasa (13/2). Bupati Lampung Tengah Mustafa, ditangkap dalam OTT pada 14-15 februari 2018. 

Dari nama-nama yang ditangkap OTT itu juga menyeret nama-mana lain yang terlibat kasus suap. Jumlah uang yang dikorupsi berkisar antara ratusan juta hingga milyaran rupiah. KPPK mengamankan Rp 337.378.000 yang berasal dari beberapa orang. KPK menduga commitment fee lebih dari itu. (detikcom )

Demokrasi Rawan KKN

Sistem PEMILU dan Pilkada dalam sistem demokrasi rawan kasus korupsi. Pasalnya dalam pencalonan wakil rakyat yang diusung membutuhkan dana yang cukup besar.

Belum lagi pesta demokrasi sarat akan akan kepentingan. Banyak pihak terlibat dalam pemenangan paslon yang diusung. Suara terbanyak sebagai penentu kemenangan.

Berbagaimacam cara dilakukan untuk meraih dukungan suara. Bagi-bagi sembako gratis. Mengumbar janji manis.

Memoles citra diri agar tampil menarik. Mendatangi kantong-kantong masa. Semua dilakukan bukan untuk membantu rakyat. Namun justru untuk meraih dukungan rakyat. 

Mahalnya biaya pesta demokrasi memicu korupsi. Bagamana tidak? jika dalam pencalonan sudah menghabiskan dana milyaran rupiah.

Bagimana mungkin mereka bisa menjabat dengan jujur. Yang ada di benak hanya ‘bagaimana caranya agar modal yang dilekuarkan cepat kembali.’ 

Sementara kita ketahui bahwa gaji pejabat tidak lebih dari 40 juta per bulan. Jika dikalikan 5 tahun selama menjabat, apakah modalnya sudah kembali? Tentu saja hal ini masuk logika.

Masa jabatan hanya 5 tahun dengan gaji segitu, jelas tidak mampu mengembalikan modal 100%. Maka tak heran jika banyak pejabat tersandung kasus korupsi. Dalam bentuk apapun. 

Dilain sisi, demokrasi terbukti menjerumuskan pajabat dalam kesesatan. Buktinya para pejabat yang niat awalnya adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat, sering kali mereka kalah telak.

Pasalnya mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang pro kebijakan liberal. Betapun besarnya usah dilakukan untuk mengubah arah kebijakan liberal menjadi kebijakan pro rakyat, tetap tidak bisa. 

Suara terbanyak adalah salah satu senjata demokrasi dalam mengambil keputusan. Tidak peduli meski suara terbanyak itu tidak pro rakyat bahkan haram. 

Ia tetap akan dimenangkan. Alhasil, pejabat jujur yang hendak membela rakyat akan ikut tercebur dalam lumpur hitam kesesatan.


Baca : Kita Dukung Partai Allah Saja ! 

Tetap masuk kedalamnya dengan resiko menyimpang dari tujuan awal atau tetap teguh pendirian dengan resiko kehilangan jabatan. Itulah demokrasi. Selalu memakan korban. Korupsi jadi keniscayaan. Kalaupun hendak menghindar darinya, debu-debu kedustaan tetap akan memercik padanya. 

Islam sebagai Juru Selamat

Telah dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya mengandung petunjuk jalan yang tidak akan pernah menyesatkan umat manusia.

Mulai dari aturan individu, masyarakat hingga negara. Semua sudah ada aturannya. Lalu, untuk apa kita mengambil aturan dari selain Allah?

Pun dengan kepemimpinan. Allah telah menjelaskan bahwa kita wajib memutuskan perkara dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah. Dan tidak diperbolehkan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. 

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah dating kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS. Al-Maidah: 48)

Untuk urusan pemerintahan, Islam telah memiliki aturan yang jelas. Pemimpin dalam Islam adalah seseorang yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan hukum syara’.

Bukan untuk membuat hukum sendiri, apalagi hukum yang merugikan rakyat. Sebagai pengayom dan pengatur urusan rakyat, pemimpin tidak diperbolehkan untuk memperkaya diri dengan cara korupsi. 

Bahkan dalam Islam, penguasa tidak mendapat gaji. Mereka diberi tunjangan untuk kelangsungan hidupnya.

Itulah sebabnya, dalam pemilihan pemimpin juga tidak menghabiskan banyak dana. Tidak perlu melakukan banyak hal untuk pencitraan

Karena setiap muslim yakin bahwa menjadi pemimpin adalah amanah yang berat. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. 

Bahkan sepanjang sejarah Khulafaur rasyidin sebagai sistem Islam, yang mewakili gambaran pemerintahan Islam yang sesuai dengan manhaj kenabian.

Tidak ada satupun diantara keempat sahabat yang berebut kekuasaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Mereka justru menganggap amanah yang diberikan kepadanya sebagai musibah.

Gaya kepemimpinan merekapun sangat bersahaja. Tidak tinggal di istana megah. Tidak menggunakan kendaraan mewah.

Tidak dikawal pasukan khusus untuk mengamankan. Tidak pula hobi pamer barang-barang antik yang harganya wah.

 Apalagi jalan-jalan keluar negeri dengan pesawat pribadi. Karena keimanan telah menuntut mereka dalam memimpin rakyatnya.[MO/un]
     

Posting Komentar