Illustrasi
Oleh: Novita Fauziyah

MediaOposisi.com-Belum lama ini masyarakat mendapat kado pahit lagi dari pemerintah. Kado pahit itu adalah Perpres yang berdampak pada sektor ekonomi khususnya masalah tenaga kerja.

Dikutip dari nasional.kompas.com, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Perpres ini diharapkan bisa mempermudah Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Peraturan Presiden ini menuai berbagai reaksi dari kalangan politisi. Dilansir dari nasional.kompas.com.

Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 ini harus digugat karena lahan pekerjaan itu dibutuhkan oleh tenaga kerja, buruh kita.

Wakil Komisi DPR V juga menyesalkan sikap pemerintah yang mempermudah Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Perpres tersebut.

Menurutnya Perpres tersebut berpotensi melanggar perundang-undangan seperti Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), Undang-Undang No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Perpres ini juga menyisakan kekecewaan yang besar khususnya bagi rakyat kecil. Bagaimana tidak? Di saat angka pengangguran tinggi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan harga-harga melambung tinggi justru mendapat kado pahit berupa Perpres tersebut.

Implikasinya banyak TKA yang berdatangan dan pos-pos yang seharusnya bisa diisi oleh rakyat sendiri justru ditempati oleh TKA.

Meski persoalan masuknya TKA ke Indonesia memang sudah ada sebelumnya, namun kali ini pemerintah benar-benar sudah melegalkannya menjadi Perpres.

Jika kita amati Perpres ini tentu memiliki latar belakang atau alasan. Apakah hanya persoalan skill yang dibutuhkan? Sepertinya tidak.

Sumber daya manusia dalam negeri tidak kalah dengan TKA yang masuk. Para ahli yang mumpuni di bidangnya tentu ada. Demikian pula dengan buruh yang jumlahnya melimpah.

Indonesia Surga Para Kapitalis

Indonesia saat ini benar-benar menerapkan kebijakan yang pro terhadap para pemodal baik asing maupun aseng, dengan kata lain penerapan kapitalisme di berbagai bidang termasuk ekonomi. 

Penerapan kebijakan ekonomi yang pro terhadap asing dan aseng memberikan konsekuensi terciptanya hubungan dekat dengan negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, salah satunya adalah Cina.

Cina yang dikenal sebagai Negeri Tirai Bambu menjadi negara yang saat ini sangat dekat. Berbagai kebijakan dikeluarkan seiring dengan kerja sama berbau ekspansi ekonomi berbasis kapitalisme. 

Seperti kebijakan Turnkey Project yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Turnkey Project ini merupakan konsekuensi atas kerja sama yang dijalankan dengan Cina. Kebijakan ini memiliki sistem satu paket, artinya dari mulai tenaga kerja dari berbagai level dari manajemen sampai pekerja kasar (kuli) disediakan atau berasal dari Cina.

Hal ini memiliki dampak makin derasnya arus masuk TKA ke Indonesia. Dilansir dari databoks.katadata.co.id (9/4), jumlah TKA di Indonesia mencapai 126 ribu pekerja atau naik 70% dibanding posisi akhir 2016.

Baca :Utang Negara Menjadi Celah Penjajahan

Angka tersebut merupakan angka tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. TKA di Indonesia didominasi oleh pekerja asal Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.

Adanya Pepres No 20 Tahun 2018 ini jelas makin melegalkan dan mempermudah TKA masuk ke Indonesia.

TKA tersebut diberikan pos pekerjaan di dalam negeri sesuai dengan permintaan yang memiliki proyek. Ini akan mempermulus proyek investasi asing dan aseng di Indonesia termasuk Cina.

Dikutip dari m.bisnis.com (12/12), Cina dan Jepang menjadi pengembang asing utama yang mulai banyak menancapkan kukunya di tanah air.

Hal ini senada dengan rencana penawaran proyek yang disampaikan pemerintah. Dikutip dari m.merdeka.com (11/4), Menteri Koordinator  Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan menawarkan 15 proyek infrastruktur kepada investor dari luar negeri.

Salah satu negara yang bakal ditawarkan 15 proyek tersebut adalah Cina. Wacana ini memperkuat kebijakan pasca dikeluarkannya Perpres No 20 Tahun 2018. 

Kebijakan Indonesia lewat Perpres tersebut tidaklah mengherankan manakala konsekuensi kerjasama ekonominya memang mengharuskan demikian.

Seperti konsekuensi Turnkey Project dengan Cina yang memberlakukan sistem satu paket termasuk di dalamnya masalah tenaga kerja.

Inilah bukti bahwa Cina memiliki pengaruh terhadap kebijakan Indonesia dalam sektor ekonomi dan Indonesia menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang pro terhadap asing dan aseng. Ini bertentangan dengan Islam.

Islam memiliki kebijakan ekonomi terkait hal ini. Kebijakan itu di antaranya adalah menghentikan investasi asing yang bertentangan dengan syariah seperti investasi asing pada sektor milik umum. 

Dalam islam sektor milik umum hanya boleh dikelola negara. Selain itu juga kebijakan ekonomi yang dibuat tidak akan terpengaruh oleh negara-negara kapitalis.

Semoga pemerintah dan umat Islam makin menyadari bahwa Islam lah satu-satunya yang dapat menjadi standar dalam kebijakan sektor ekonomi.
Biodata Singkat.[MO/un]

Posting Komentar