Jokowi bersama seorang pengusaha yang juga tokoh CSIS Jacob Soetoyo


Mediaoposisi.com- Membahas  Jokowi sebagai simbol negara memang tak ada matinya. Sudah banyak tudingan yang dialamatkan kepada sang Presiden. Salah satunya Jokowi disebut penguasa antek asing dan aseng. Agar lebih memahami terkait hal ini, kita perlu mendefiniskan dulu apa itu antek dan bagaimana ciri mereka.

Dalam KBBI antek  didefiniskan sebagai orang (negara) yang diperalat atau dijadikan pengikut orang (negara) lain, kaki tangan atau budak.  Dari definisi ini kita bisa menilai benarkan Jokowi penguasa antek?

Sebagai penguasa, banyak pengamat politik ataupun pakar ekonomi yang memberikan nilai merah kepada pemerintahan Jokowi. Hal ini beralasan. Rapor merah terbesar dalam kacamata politik adalah berbagai kebijakan yang menyalahi tugasnya sebagai pengurus dan pelayan rakyat.

Salah satunya dalam pelangaran HAM. Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyatakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi janji Presiden Joko Widodo belum juga terealisasi.

Dalam kasus hukum, Jokowi dinilai gagal dalam mewujudkan keadilan. Produk hukum yang represif juga ikut mewarnai, semisal Perppu Ormas dan penetapan pemberlakuan Presidential Threshold pada pemilu 2019.

Dalam bidang ekonomi lebih parah lagi. Diantaranya proyek infrastruktur yang menjadi program andalan, kenaikan BBM, impor pangan, utang negara yang mencapai 4000 triliun. Semua kebijakan ini dinilai bukan untuk kepentingan rakyat, namun lebih banyak menguntungkan asing dan aseng kapitalis.

Baca Juga
Jika kita melihat definisi antek adalah orang yang mengikuti orang lain, Jokowi bisa dikategorikan sebagai antek. Mengapa? Karena kebijakannya senantiasa bertentangan dengan mayoritas rakyat. Lebih banyak menguntungkan asing kapitalis.

Hal ini wajar karena sistem yang diterapkan negeri ini juga berasal dari produk pemikiran negara lain, seperti demokrasi, kapitalisme, sekulerisme, liberalisme, dan isem-isme yang lainnya. Siapapun penguasanya, tak berdaya jika dihadapkan pada pusaran sistem yang sudah menjadi budaya di negeri ini.

Ada dua indikator pengusa bisa disebut antek.

Pertama, mengadopsi ideologi penjajah, yakni kapitalisme-sekularisme. Metode ideologi ini dalam mencengkeram negara jajahannya adalah dengan imperialisme (penjajahan). Penjajahan di semua lini hampir terjadi di negeri ini.

Sebutlah SDA yang kita miliki hampir dimiliki asing. Swastanisasi dan privatisasi harus dilakukan sebagai realisasi ekonomi kapitalis nan liberal. Korbannya sudah ada, seperti freeport, blok-blok migas, dan tambang alam lainnya dijual kepada asing atas nama liberalisasi ekonomi.

Kedua, menjadi agen penjajah. Agen dalam arti yakni kaki tangan penjajah. Kerjasama bilateral, regional dan internasional menjadi buktinya. Salah satunya kerjasama dalam bidang terorisme. Hal ini sejalan dengan agenda WOT yang dilancarakan Amerika dan barat.

Dalam penanganan terorisme lahir UU terorisme dan berdirilah lembaga anti teror, densus 88. Semua itu untuk mewujudkan kepentingan barat dalam menangkal ideologi radikal (baca: islam).

Tak heran, Indonesia mendapat banyak sanjungan dan pujian dari dunia internasional karena berhasil menjadi negeri muslim yang demokratis-moderat serta serius memberantas terorisme dan radikalisme di tanah air.

Bila Jokowi bukan antek asing, lalu mengapa kebijakannya banyak menguntungkan asing? Salah satunya perpres terkait TKA dinilai merugikan tenaga kerja pribumi. Jika bukan antek asing, mengapa kekayaan alam negeri ini dijual dengan mudahnya kepada investor asing?

Merujuk pada dokumen wikileaks yang bocor pada tahun 2010, disebutkan bahwa AS sebagai negara penjajah ingin mengontrol negara-negara berkembang demi menancapkan kekuasaannya di negara tersebut.

Tentu kita tahu siapa yang dimaksud negara berkembang, tidak lain banyak disematkan kepada negeri-negeri islam, termasuk Indonesia. Masih menganggap Jokowi bukan antek? Fakta dan data menjadi buktinya. Silahkan anda mencarinya sendiri sudah cukup rakyat merasakanya.[MO/cj]




Posting Komentar