Oleh : Iis Nawati

Mediaoposisi.com- Kaos dengan tulisan “#2019 Ganti Presiden” akhir-akhir ini menjadi bahan perhatian masyarakat. Kaos ini bisa dengan mudah kita dapatkan baik itu di toko, emperan atau bahkan toko online.

Hebohnya lagi beredar video viral pembuatan sablon kaos “ #2019 Ganti Presiden” di sosial media yang telah ditonton lebih dari 6000 orang. Hal ini ternyata mengusik Presiden Jokowi, di hadapan relawan, Jokowi menyindir dan berkomentar,

"Sekarang isu kaos ganti presiden 2019. Masa dengan kaos bisa ganti presiden, . Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau bisa. yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT," katanya. " kata Jokowi (Tribunnews.com : 18/04/2018)

Presiden Jokowi sepertinya lupa atau bahkan tidak tahu, yang menjadi kunci permasalahan bukanlah kaosnya tapi opini yang ditimbulkan dari kaos tersebut. Saat rakyat Thailand jengah dengan pemerintahan korup PM Thaksin Sinawatra, rakyat bergerak dengan kaos merah dan membanjiri dan melumpuhkan ibukota Bangkok, akhirnya Thaksinpun lengser.

Saat kampanye Pilpres di Taiwan 13 tahun yang lalu, capres Shiu Bian membuat gerakan simpatik dengan kaos dan menjadikannya seorang presiden Taiwan.

Kaos ini adalah bentuk aspirasi non verbal masyarakat atas kejengahan rezim saat ini. Kaos yang secara tidak langsung mewakilkan suara hati mereka  yang memakainya agar 2019 ganti presiden. Viralnya “#2019 ganti presiden” termasuk hebohnya kaos “ganti presiden” juga menandakan bahwa rakyat tak ingin berlama-lama lagi dengan rezim sekarang. Setidaknya rakyat punya banyak alasan kenapa presiden saat ini “tidak perlu” melanjutkan sampai dua periode.

Pertanyaannya, sudahkah Jokowi telah memenuhi janji-janjinya saat pilpres tahun 2014 lalu? Media Survei Nasional (Median) melansir bahwa elektabilitas Presiden Joko Widodo mengalami penurunan dari bulan ke bulan.

Saat ini posisi elektabilitas Jokowi masih jauh dari 50,0 persen, yaitu 35,0 persen pada bulan februari 2018 dari 36,2 persen pada Oktober 2017. Berdasarkan hasil survei, masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan perekonomian di bawah kepempimpinan Jokowi.

"Sebanyak 37,9 persen responden menilai Presiden Jokowi belum mampu mengatasi masalah ekonomi”, Ujar Rico Marbun, Direktur Median. Kesenjangan ekonomi semakin tinggi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan harga-harga bahan pokok yang terus merangkak naik.  Banyaknya kasus korupsi dan dominasi etnis Cina pada ekonomi Indonesia. (Republika.co.id : 22/02/2018).

Dalam 3 tahun awal Jokowi memimpin, para pengamat politik dan ekonomi mengklaim, perekonomian Indonesia di bawah Presiden Jokowi melorot, daya beli merosot. Pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu, jika Jokowi dipilih menjadi Presiden, ia berjanji akan menjadikan pertumbuhan 8 persen per tahun,” demikian kata pengamat dari NSEAS, Muchtar Effendi Harahap.

Jokowi memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% tetapi yang diperoleh adalah sebesar 5% saja. Dari parameter ini sesungguhnya telah gagal mencapai target dan kondisi kinerja Presiden Jokowi dalam mengurus perekonomian makro tergolong buruk. (voa-islam.com : 29/12/2017).

Selain itu Presiden Jokowi dinilai sering diam-diam menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang tentu hal ini menyusahkan masyarakat karena mempengaruhi kenaikan harga barang pokok dan kenaikan barang lainnya. Kurang dari 1,5 Tahun awal Jokowi menjabat presiden, tujuh kali BBM mengalami naik turun (nasional.kontan.co.id : 31/03/2016) Entah sekarang sudah terhitung berapa kali harga BBM diotak atik.

Lalu bagaimana dengan kasus korupsi di negeri ini? Seperti era rezim-rezim sebelumnya, permasalahan korupsi memang tak kunjung selesai, begitupun era Jokowi korupsi pun semakin menggurita. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar mengatakan pemberantasan korupsi masih jauh dari program nawacita yang diusung Jokowi.

"Jokowi kehilangan komitmen pemberantasan korupsi. Komitmen Jokowi ada di posisi parah. Jokowi tidak membayar utang kampanye justru suskes mendorong era kegelapan pada korupsi," ujarnya saat acara 'Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (27/12) (republika.co.id : 27/12/2017).

Selain itu, hutang luar negeri ini di era Jokowi juga telah mencapai lebih dari 4.000 triliun artinya mengalami kenaikan sebesar 10,1 % dibanding tahun 2016 (republika.co.id : 19/02/2018). Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Jokowi menjadi alasan Indonsia menambah hutang luar negerinya. Tentu hal ini menambah kekhawatiran baru karena hutang ini akan terus menurus membebani sampai anak cucu negeri ini nanti.

Cukupkah Hanya Sekedar Ganti Presiden ?
Setidaknya itu menjadi alasan utama (dari sekian banyak alasan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu) kenapa masyarakat saat ini tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi. Namun cukupkah hanya berganti Presiden?

Benarkah hanya dengan berganti rezim permasalahan negeri ini akan selesai? Berapa kali Indonesia berganti presiden, sudahkah Indonesia menuju arah yang lebih baik?
Pengalaman adalah guru terbaik, begitulah kata pepatah.

Dari mulai Era Soekarno hingga sekarang Jokowi. Dari mulai pemimpin dari tokoh nasionalis (Soekarno), tokoh ulama (Gus Dur), tokoh dari kalangan perempuan (Megawati), tokoh dari kalangan militer (SBY) hingga tokoh dari kalangan sederhana (Jokowi) sekalipun belum bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. 

Malah semakin kesini permasalahan di negeri ini semakin kompleks dan semrawut, ditambah hutang luar negeri semakin membengkak yang justru akan semakin menjerat Indonesia.

Sebenarnya, permasalahan yang terjadi tidak hanya pada rezim saja. Jika memang kesalahan terletak pada rezim saja mungkin dari dulu Indonesia sudah menjadi negara maju dan sejahtera. Namun kenyataannya permasalahan negeri ini tidak sesederhana itu.

Ibarat Mobil yang sudah rusak mau berapa kali berganti supirpun (sekalipun supir tersebut yang paling mahir ) mobil tersebut tidak akan pernah bisa jalan.

Begitupun dengan kondisi Indonesia saat ini. Penguasa/ Rezim sejatinya hanyalah menjalankan apa yang telah ada sebelumnya dan menjalankan sistem yang sudah diterapkan. Sistem yang dimaksud disini adalah sistem demokrasi-kapitalis yang diterapkan di Indonesia.

Sistem demokrasi-kapitalis inilah yang seharusnya menjadi konsen kita saat ini. Kenapa? Karena sistem inilah yang melahirkan berbagai kebijakan. Demokrasi kapitalis membolehkan sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang atau bahkan pihak asing.

Maka yang terjadi banyak sumber-sumber daya alam Indonesia tak mampu dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Seperti tambang emas di Papua dikelola oleh PT Freeport milik Amerika, banyak tambang-tambang batubara di Kalimantan dikuasai oleh asing, begitu pula tambang minyak dan gas dan sumber daya alam lainnya telah banyak dikuasi oleh swasta dan asing. Akibatnya yang terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi diantara masyarakat.

Kekayaan alam yang melimpah justru hanya dirasakan oleh segelintir orang saja sedangkan rakyat kebanyakan harus menggigit jari melihat kenyataan bahwa kebutuhan hidup semakin mahal, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin sulit dijangkau.

Dampak lainnya dari kebijakan ini, negara tidak punya lagi pemasukan yang besar untuk kas negara (kecuali hanya sedikit saja dari sumber daya alam yang berupa pajak/royalti dari perusahaan tersebut).

Akibatnya pemasukan APBN sebagian besar hanya mengandalkan pajak dari rakyat yang tentu tidaklah seberapa dibandingkan jika negara berani mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Maka tak heran jika negara “terpaksa” berhutang ke luar negeri  untuk pembuatan infrastruktur atau untuk kepentingan lainnya karena jika mengandalkan APBN sangatlah tidak mungkin.

Bagaimana dengan kasus korupsi sendiri? Pesta demokrasi tidaklah murah, diperlukan mahar politik yang besar agar setiap orang bisa maju untuk mencalonkan sebagai seorang pemimpin, baik itu mulai dari tingkat kabupaten, gubernur termasuk presiden. Dari sini seseorang akan mengerahkan segala kekayaannya termasuk juga bekerjasama dengan pemilik modal untuk tetap bisa mencalonkan diri sebagai penguasa.

Akibatnya setelah dia berhasil duduk dan menjadi penguasa, yang terjadi adalah mereka harus berusaha mengembalikan modal awal saat mereka kampanye, dari sinilah praktek korupsi di mulai. Termasuk juga mereka harus “berterima kasih’’ pada pemilik modal, akibatnya lahirlah kebijakan-kebijakan yang mementingkan para pemilik modal namun jauh dari kepentingan rakyat.

Sistem demokrasi-kapitalislah yang memang melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, yang ada justru melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai yang diinginkan para pemilik modal bahkan Barat.

Maka tidaklah cukup mengganti presiden sedangkan kebijakan-kebijakan yang ada tetaplah lahir dari sistem yang sedang diterapkan saat ini maka hasilnya tetaplah sama bahkan nihil. Maka diperlukan perubahan yang mengakar dan revolusioner yaitu ganti rezim ganti sistem.

Ganti Rezim Ganti Sistem
Jika perubahan harus secara revolusioner artinya ganti rezim dan sistem, lantas sistem yang diinginkan dan ideal adalah sistem seperti apa? Haruskah sistem kerajaan seperti Arab Saudi atau Inggris?

Kita kembalikan pertanyaan diatas sebagai hakikat kita sebagai seorang manusia dan seorang muslim. Manusia itu lemah dan terbatas maka membutuhkan sesuatu dari Zat yang Maha Sempurna. Ternyata Allah swt menciptakan manusia tidak hanya sebatas manusia itu sendiri namun seperangkat dengan aturannya. Aturan inilah yang memang akan membimbing manusia untuk hidup dengan baik, baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Begitupun jika kita menyoroti dari sisi kita sebagai seorang muslim maka setiap muslim dalam perbuatannya terikat dengan hukum syara (aturan Allah swt) dari mulai bangun tidur hingga ia tertidur lagi, dari mulai perbuatan untuk dirinya sendiri seperti makan dan minum hingga perbuatan yang bersangkutan dengan orang lain  (bermuamalah).

Nah aturan inilah yang secara detail tertata dalam kitabullah (Al-Quran) dan Assunah (Hadits Rasulullah). Dua inilah yang menjadi petunjuk dan aturan hidup bagi manusia agar kehidupan manusia selamat.

“Maka barang siapa mengikuti petunjukKu maka dia tidak sesat dan tidak pula celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS. Thaha: 123-124)

Begitupun dengan sistem kehidupan dan pemerintahan semua harus dijalankan sesuai dengan aturan Allah, tidak seperti sekarang roda pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan buatan manusia yang cenderung seringkali keliru dan salah.

Dalam Islam peran negara adalah mengayomi rakyat, melayani dan menjaga kemaslahatan umat. Sedangkan tugas penguasa (rezim) dalam Islam adalah menjalankan roda pemerintahan sesuai kitabullah dan Assunah.

 Karena kekuasaan dan pemerintahan ditujukan untuk melaksanakan apa-apa yang telah Allah syariatkan, sehingga persoalan apapun yang muncul akan dipecahkan oleh syariat Islam.  Sebagai contoh bagaimana Islam mengatasi masalah sumber daya alam.

Islam memandang bahwa sumber daya alam berupa barang tambang, laut, gunung dan sebagainya adalah  milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Maka dalam Islam haram hukumnya jika SDA dikelola oleh swasta dan asing. SDA wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat, baik nanti akan dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, membiayai pendidikan dan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Maka dalam hal ini tidaklah perlu negara berhutang kepada siapapun apalagi pihak asing karena pemasukan kas negara sudah terpenuhi dari SDA yang melimpah ruah.

Di dalam Islam kedaulatan ada ditangan syara’ (Allah swt) sehingga roda pemerintahan harus dijalankan berdasarkan apa-apa yang telah Allah perintahkan dalam kitabullah dan Assunah. Begitupun dalam memilih penguasa, Islam mensyariatkan memilih penguasa yang amanah dan takut kepada Allah swt, karena dialah sebagai pelaksana dari penerapan hukum-hukum Allah. 

Maka dari sini praktek-praktek kecurangan seperti korupsi atau membuat kebijakan sesuai pesanan pemilik modal atau asing tidaklah akan terjadi karena lagi-lagi penguasa harus menjalankan praktek kekuasaan berdasarkan apa-apa yang telah Allah turunkan.

Tidak seperti saat ini, di dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi sejatinya yang menguasai kedaulatan hanyalah segelintir orang yang mampu berkuasa dan para pemilik modal yang menyokong mereka. Sehingga wajar jika kebijakan mudah mereka otak-atik sesuai dengan kepentingan mereka dan pesanan dari para pemilik modal. 

Sebagai contoh lahirlah UU migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal dan sebagainya yang justru syarat dengan kepentingan para pemilik modal.

Islam adalah jawaban dan solusi dari kesemrawutan di negeri ini, karena Allah swt telah berfirman:
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(QS Ar Rum 41)".[MO]


















Posting Komentar