Oleh : Annis Miskiyyah

Mediaoposisi.com- Ketika harga BBM naik diam-diam walaupun hanya Rp 200,-/liter, maka banyak rakyat yang merasa kecewa. Sudah berkali-kali rakyat harus menanggung dampak kenaikan harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan, sebagai akibat kenaikan BBM. Tiap kali terjadi kenaikan harga BBM, tiap kali itu juga rakyat protes.

Tapi tetap saja, rezim boleh berganti, harga BBM naik terus. Wajar kemudian ada yang berpendapat bahwa rakyat tak didengar dan tak direspon positif. Apalagi kalau suara rakyat berisi kritik dan solusi politik, pasti bakal kena kick dengan atas nama ujaran kebencian, intoleran bahkan radikal.

Slogan Demokrasi, dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat-, yang selalu didengung-dengungkan memang begitu memikat rakyat. Seolah-olah, seluruh masalah dari rakyat dapat diakomodir Negara, oleh rakyat diimplementasikan dalam kehidupan, hasilnya untuk rakyat.

Timbul pertanyaan, Rakyat yang mana? Kenyataannya, rakyat secara umum dibiarkan melayani dengan biaya sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, jaminan pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Apalagi berkaitan dengan pajak, rakyatlah sumber utama pemasukan pajak. Bagaimana rakyat bisa sejahtera? Yang ada kesenjangan antara si kaya dengan si miskin semakin menganga.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2005 menyebutkan bahwa rasio gini Indonesia masih 0,33, semakin meningkat di tahun 2017 menjadi 0,40. Wajar kemudian muncul nada pesimis, kalo orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah dll.


   
Demokrasipun menjanjikan kebebasan dan kemerdekaan. Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi menyebar ke seluruh dunia di bawah organisasi internasional. Negara-negara anggotanya terikat perjanjian untuk menjunjung HAM dan mendapatkan pembelaan ketika HAMnya dilanggar.

Tapi, kembali kita dibuat kecewa, demokrasi dengan HAMnya ternyata dijadikan alat penjajahan gaya baru oleh para pemilik modal, baik dari Barat (asing) maupun dari Timur (aseng).

Demokrasi dijadikan alat untuk menguasai dunia demi kepentingan ekonomi, politik dan ideologi. Atas nama

Demokrasi, Negara akan dikontrol oleh korporasi, apalagi jika korporasi multinasional turut bermain maka merekalah yang akan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara dan apa kebijakan Negara tersebut.

Atas nama Demokrasi dengan HAMnya, semua dipaksa untuk menerima nilai-nilai kebebasan yang kebablasan, bahkan norma yang menyimpang dari fitrah manusia. 
   
Demikianlah secuil fakta yang bisa dihadirkan dari Demokrasi yang sedang diterapkan di dunia. Demokrasi memberikan berbagai harapan namun tak sesuai kenyataan.

Baca Terkait :Demokrasi Tanpa Money Politic itu Ilusi !

HAKIKAT DEMOKRASI   
     
Demokrasi memang pantas dipertanyakan, Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos cratos atau kedaulatan di tangan rakyat. Maka harusnya setiap rakyat didengarkan pendapatnya dan dikabulkan, tapi terkendala dengan jumlah penduduk yang semakin banyak.

Menyita tempat serta beda kepala beda pendapat dan kepentingan, jadilah demokrasi bertransformasi menjadi model perwakilan, sehingga lahir Triaspolitika. Demokrasi terus bertransformasi seiring perkembangan politik Negara di dunia, disebarkan seiring kolonialisme Barat pada awainya, hingga neokolonialisme pada abad 21.
   
Demokrasi lahir dari akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan yang berakibat pemisahan agama dari Negara. Negara demokrasi tidak memberikan sedikitpun peran agama untuk turut campur tangan mengatur Negara.



Hanya rakyat saja yang berhak untuk menetapkan peraturan perundang-undangan karena rakyat sumber kedaulatan. Segala ketetapan aturan ditetapkan berdasarkan suara mayoritas.

Maka akan banyak dibuat UU yang disahkan berdasarkan suara terbanyak, meskipun UU tersebut bertentangan dengan agama. Contohnya pelegalan nikah sejenis oleh lebih dari 22 negara di dunia yang menerapkan demokrasi.

Demokrasi harus menjamin 4 kebebasan yang terdapat dalam HAM, yaitu terdiri dari kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan bertingkahlaku. Maka akan berkembang berbagai faham kebebasan di tengah masyarakat yang tidak mau diatur oleh agama.

Akibatnya berkembang dan semakin meningkat kriminalitas, pergaulan bebas, aliran sesat, ajaran-ajaran liberal dsb. di tengah masyarakat.

Termasuk berulangnya kembali penistaan agama melalui puisi yang melecehkan adzan dan cadar sebagai bagian dari syari’at Islam, dibacakan dalam sebuah acara pagelaran busana, yang telah menyulut kemarahan Umat Islam.
 
   
Oleh karena itu, sudah saatnya kita tidak menggantungkan harapan pada Demokrasi yang telah menjerumuskan pada kesyirikan, kerusakan yang semakin meluas dan telah menjadikan negeri ini kembali dijajah.
Tinggalkan segera demokrasi dan beralih pada sistem yang memberi harapan serta solusi pasti sesuai kenyataan bahkan telah terbukti karena sudah pernah diterapkan yaitu Islam.
      
DEMOKRASI BERTENTANGAN DENGAN ISLAM
 
Islam menentang Demokrasi, karena dalam Islam, kedaulatan milik Allah SWT (al-Musyarri’) bukan di tangan rakyat (lihat QS an-Nisa’ [4]: 60 & 65, QS al An’am [6]: 57, QS Yusuf [10]: 40 & 67). Islam menegaskan bahwa Allah SWT sajalah yang berhak membuat aturan hidup, sementara manusia hanya sebatas pelaksananya. Jika manusia sampai memberlakukan hukum buatan manusia, berarti telah memberlakukan hukum kufur yang jelas dilarang Islam (Lihat QS al-Maidah [5]: 50).

   
Berkaitan dengan ide-ide kebebasan yang dianut Demokrasi, Islam pun menentangnya. Islam jelas-jelas telah mengharamkan seorang Muslim murtad dari aqidah Islam. Maka jika ada yang murtad dari Islam akan diberikan tempo untuk bertobat selama tiga hari. Jika tidak kembali, dia akan dijatuhi sanksi dibunuh, disita hartanya dan dipaksa diceraikan dari istrinya (jika istrinya Muslim). Rasulullah SAW telah bersabda: ”Siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah.” (HR al Bukhari dan Muslim).
 
Islam pun sangat memperhatikan perbuatan, lisan dan tulisan seorang Muslim harus selalu berdasarkan dalil-dalil Syariah. Bahkan diperintahkan kaum muslimin untuk menyatakan kebenaran dimana saja dan kapan saja.

Jika sampai berpendapat yang melanggar syariat, bahkan sampai melecehkan dan menodai ajaran Islam, maka wajib dijatuhi sanksi tegas dari penjara sampai hukuman mati.

Demikian pula dalam hal kepemilikan, Islam mengatur secara rinci kepemilikan individu, kepemilikan Negara dan kepemilikan umum, yang harus dijamin oleh Negara. Islam juga mengatur pengembangan harta dan penggunaannya sesuai syariah Islam.

Sedangkan dalam hal bertingkahlaku, seorang Muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT, karena merupakan bagian dari konsekwensi keimanannya.

   
Demikianlah Demokrasi bertentangan dengan Islam dalam berbagai segi, dari aqidah, hukum hingga ide-ide yang dianutnya. Oleh sebab itu, campakkan segera sistem Demokrasi dan segera menggantikannya dengan menerapkan sistem Islam saja.[MO/br]
 

Posting Komentar