Oleh : Shela Rahmadhani
(Pendidik di Sekolah Tahfidz Plus Khoiru Ummah Sleman)

Mediaoposisi.com- Prabowo Subianto melayangkan kritik pedas terhadap pemerintah dengan menyebut ada segelintir elite di Indonesia yang goblok dan bermental maling (korupsi). Tudingannya tersebut disampaikan saat ia sedang mengisi pidato dalam acara Prabowo Menyapa Warga Purwakarta dan Karawang di Cikampek pada Sabtu, 31 Maret 2018 lalu.

Walaupun tudingan Prabowo tersebut dianggap sebagai serangan pra pilpres 2019, namun masalah elit bermental maling adalah sesuatu yang tak bisa dipungkiri.

Elit politik bermental maling tersebut hanyalah produk sistem gagal selaku alat cetaknya. Hasil cetakan akan selalu mengikuti alat cetaknya. Jika alat cetaknya berbentuk persegi empat, maka hasil cetakannya pasti persegi empat. Begitu juga jika  sistemnya perampok (alat cetak) sudah pasti hasil cetakannya bermental maling.

Sistem Kapitalisme Sistem Perampok, Lahan Basah Maling

Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang berlandaskan pada sekulisme atau pemisahan  kehidupan dengan agama.

Sumber hukum  berasal  dari akal dan hawa nafsu manusia berdasarkan kepentingan dan asas manfaat. Politik ekonominya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal untuk kesejahteraan individu-individu tertentu. Ikatan perbuatan manusia didasarkan pada prinsip liberalisasi atau kebebasan. Setiap orang bebas memiliki apapun dan dengan cara apapun tanpa standar halal haram.

Pengadopsian idiologi kapitalisme atas umat Islam adalah aktivitas merampok hak-hak Allah SWT. Pasalnya, pemisahan agama dari kehidupan meniscayakan ruang membuat hukum diberikan kepada manusia. Otoritas Allah SWT berganti menjadi otoritas akal dan hawa nafsu. Standar baik buruk, halal haram harus nya berada di tangan Allah tapi justru berubah menjadi ditangan pemegang kekuasaan.

Padahal Allah berfirman dalam surah al-An'am : 57
"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa hanya Allah yang berhak menentukan standar kehidupan, yang berhak membuat hukum dan aturan, dan menetapkan halal dan haram. Ketika manusia mencoba menggantikan posisi Allah sebagai pembuat hukum, aturan, dan standar, maka hal itu sama saja merampas dan merampokan hak Allah SWT.

Selanjutnya, ketika bicara hasil sistem perampok ini, jelas akan melahirkan dan mencetak orang-orang berkepribadian maling, mengambil hak orang lain secara diam-diam atau terang-terangan, mencaplok sesuka hati, menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, dan melakukan penindasan.

Lebih gilanya lagi, mereka mempermainkan regulasi hukum dengan penuh seting-an sehingga lemah bagi para elit politik, namun setajam tombak bagi kaum tak berdaya.

Dengan prinsip sekuler, korupsi jelas dapat tumbuh subur dan menjadi candu di lingkaran elit politik. Bahkan aktivitas korupsi bagaikan mata rantai yang saling bertautan. Para koruptor malah melakukan persekongkolan dan kerjasama alias berjamaah. Tidak heran jika terbuka satu kasus korupsi, kemudian banyak nama-nama lain yang terseret seperti kasus Hambalang sampai mega proyek e-KTP.

Menjamurnya jumlah koruptor berdasarkan survei Indonesia Corupption Watch (ICW) dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017 memperlihatkan angka yang cukup fantastis. Tercatat ada 226 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 587 orang. Kerugikan negara mencapai Rp. 1,83 triliun dan nilai suap Rp.118,1 miliar.

Elit politik paling terkorup adalah Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan responden dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017.

Dalam survei diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR sebagai lembagai paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50 persen, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) 47 persen, dan direktorat jenderal pajak 45 persen.

Data tersebut semakin memperjelas pada khalayak bahwa korupsi atau tindakan maling uang rakyat oleh elit pemegang urusan rakyat tumbuh sehat dan gemuk di lahan basah sistem perampok (kapitalisme).

Sistem Pendidikan Sekuler Kapitalis dan Ongkos Politik Turut Produksi Maling

Pendidikan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan adalah wasilah utama sistem perampok (kapitalisme) mengantarkan generasi bermental maling. Pasalnya, dalam kurikulum sekuler, generasi dididik dan diajarkan untuk menjadikan manfaat atau keuntungan sebagai asas kehidupan bukan ridho Allah SWT. Materi adalah sesuatu yang diagungkan-agungkan dan menjadi tujuan tertinggi.

Sejak kecil generasi dicetak dengan asas matrealiatis, maka pasti produk akhirnya menjadi matreX atau bahasa familiarnya wani pira ? Jika kecilnya generasi gila dunia dan kurang agama, maka besarnya jadi tamak kekayaan dan berani jadi maling.

Perilaku korup elit politik hari ini merupakan hasil pendidikan sekuler yang tidak mengindahkan larangan agama dan menjauhkan agama. Para elit politik juga tak peka dengan azab atas kemaksiatan mereka karena saraf sensoriknya sudah di putus sejak putusnya tali pusar oleh pendidikan sekuler.

Hal tersebut semakin menjadi-jadi lagi ketika para elit politik harus membayar mahal jika ingin naik ke kursi jabatan. Saat duduk di kursi jabatan, mereka pun beraksi untuk mengembalikan modal dengan cara maling harta rakyat dan menimbun harta sebanyak-banyaknya bukan mengurus rakyat.

Sudahlah keimanan tak ada, otak isinya uang karena penerapan pendidikan sekuler, modal naik kursi besar, dan hukum lemah yang diperoleh dari merampok hak Allah, maka sistem kapitalisme ini memang surga bagi para koruptor.

Kurikulum Anti Korupsi
Menjamurnya maling-maling harta rakyat akhirnya menjadi kekhawatiran, sehingga lahirlah kurikulum anti korupsi sebagai solusi.

Sebagaimana penilaian Komisi Perberantasan Korupsi KPK yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dalam Seminar Nasional di Universitas Brawijaya Malang tahun 2012 bahwa program antikorupsi harus masuk dalam kurikulum dan menjadi bagian dari mata pelajaran di sekolah, bahkan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi (kpk.go.id).

Unversitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu kampus yang secara resmi dipilih oleh KPK untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi tersebut.

Pendidikan antikorupsi di UGM sudah diterapkan secara intensif dalam program pelatihan pendidikan antikorupsi pada Pelatihan dan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB). Lebih lanjut, pihak KPK dan UGM masih berkoordinasi dalam pembuatan materi berisi tentang pembelajaran antikorupsi (www.news.okezone.com, 20/04/2017).

Jika kita berkaca pada solusi yang ditawarkan terhadap pendidikan sekolah ataupun kampus dalam mengatasi kondisi akut korupsi, maka akan hal tersebut pasti berujung pada kegagalan.

Belum lagi, pergantian kurikulum pendidikan sekolah secara berulang-ulang juga memberikan isyarat bahwa negeri ini belum mampu menemukan solusi, masih meraba-raba dan hanya melakukan trial eror.

Kegagalan mendeteksi sumber masalah faktor utama gagalnya solusi. Bagaimana bisa kurikulum anti korupsi menuai hasil jika pendidikan sekuler yang menjadi alat produksinya masih dipertahankan. Anti korupsi hanya akan menjadi slogan kosong yang didengung-dengungkan, setelah itu dicampakkan ke tong sampah. Lalu maling tetap merealisasikan hajat malingnya.

Jadi, kelas kurikulum anti korupsi adalah solusi pragmatis yang sia-sia. 

Sistem Pendidikan Islam Cegah Korupsi
Seharusnya, solusi yang benar dan mampu memberantas elit maling dan perilakunya adalah dengan melakukan perubahan yang revolusioner pada sistem pendidikan dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas. Sistem pendidikan Islam tidak akan pernah bisa berpijak pada sistem kapitalisme, sebaliknya sistem tersebut hanya dapat terintegrasi dalam sistem Islam.

Pendidikan berbasis akidah adalah sarana untuk mewujudkan generasi cerdas dan kesholihan individu.

Pendidikanlah yang mengantarkan generasi mengenal Rabb pencipta alam semesta dan manusia atau disebut sebagai aqidah. Aqidah dikenalkan dari penginderaan-penginderaan terkait ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran (03) : 190

_Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (keber-ada-an Allah SWT) bagi orang-orang yang berfikir_

Tidak cukup hanya sebatas mengenal Allah sebagai Rabb saja, namun generasi diajarkan mengagungkan Rabb mereka dan menaati dengan sebaik-baik ketaatan. Generasi didekatkan dengan Al-Qur'an dan senantiasa distimulus naluri agamanya sehingga ia menjadi orang yang peka dengan kemaksiatan.

Pendidikan juga menjadi sarana generasi mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Bahkan mereka dipacu untuk mengembangkan inovasi dan kreasi terhadap kemajuan IPTEK.

Ketinggian ilmu dan kebermanfaatan ilmu tersebut akan menambah ketaqwaan seseorang kepada Rabbnya. Sehingga seorang muslim tidak akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang durhaka dan celaka. Demikian juga, ia tidak akan menjadi elit negara yang bermental maling dan mengkhianati rakyat. Pendidikan Islam mewujudkan kesholihan individu dan penguasaan IPTEK sekaligus.

Pada akhirnya, sang perampok kewenangan Allah yakni sistem kapitalisme bersama dengan sub sistem pendidikan sekuler adalah pangkal semua elit bermental korupsi. Hanya mengembalikan wewenang Allah dan menerapkan pendidikan yg bersandar pada aqidah Islam dalam sistem Islam sebagai solusi tuntas dan riil untuk kronisnya kasus korupsi (perilaku maling).[MO]

Posting Komentar