Oleh: Fani Ratu Rahmani

Mediaoposisi.com- Isu bahwa Joko Widodo adalah antek asing dan aseng bukanlah hal baru. Ini pun kerap jadi sorotan masyarakat dan membuat gerah mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Ia pun tak segan menampik isu ini pada saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018, yang dihadiri ribuan relawan, di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/4/18).

Sebuah hal yang wajar jika isu ini beredar. Pasalnya, kebijakan rezim jokowi ini memang sering tidak pro terhadap rakyat, apalagi umat islam. Rakyat bukan justru semakin membaik tetapi jatuh pada keterpurukan.

Tidak bisa dielakkan, kebijakan era Jokowi dalam hal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terbukti menyengsarakan rakyat. BBM yang merupakan kebutuhan vital masyarakat justru menjadi beban bagi rakyat.

Dan BBM tentu memberikan "domino effect" dengan diikutinya kenaikan harga kebutuhan pokok dan angkutan umum.  Tapi, Jokowi pun tetap 'stay cool' dengan kebijakannya ini walau harus mengorbankan rakyatnya jatuh pada keterpurukan.

Kasus Freeport pun tidak akan terlupa. Opini di September 2017 bahwa Freeport tunduk di Era Jokowi pasca divestasi saham hingga 10% untuk negeri. Tapi apa itu berarti eksploitasi tambang emas ini berakhir? Tidak ! Perusahaan asal Amerika ini tetap melenggang bebas dan memperpanjang kontraknya di negeri ini, mengeruk emas besar-besaran untuk kepentingan asing. Apa ini berpihak pada rakyat?

Tak hanya itu, masih ingatkah kita kasus yang menimpa Zaini, salah seorang TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi? Bagaimana sikap Jokowi terkait hal ini? Alih-alih memberikan perlindungan, Jokowi memilih untuk bungkam. Padahal, pada tahun 2015 Ia berencana akan stop pengiriman TKI karna berkaitan dengan martabat bangsa (dilansir dari kompas.com). Lantas, apa Ia berpihak pad rakyat?

Baca: Ini Keutamaan Khalifah Umar Bin Khattab Masa Disamakan Dengan Jokowi ?
Belum lagi yang masih hangat, menyoal impor Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018. Perpres ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Walau dengan dalih supaya memunculkan investasi, tapi sebenarnya tidak lebih dari keberpihakan pada kepentingan asing dan aseng.

Perpres hanya menjadi alat bagi kokohnya para penjajah dan menzhalimi rakyat di tengah PHK besar-besaran dan sulitnya lapangan kerja.

Era Jokowi pun dikatakan sarat dengan rezim otoriter. Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 dilayangkan dengan dalih kegentingan memaksa. Ini berimbas memukul mundur Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan pencabutan badan resminya.

Perppu ini pun menihilkan proses peradilan dan erat dengan subjektivitas dari penguasa. Walhasil, beredar tagar #RezimDiktator, sebab efek dari Perppu ini. Apa salah jika masyarakat menilai bahwa Jokowi diktator?

Baca: Jangan Kritik Penguasa , Mereka Maha Benar

Jokowi pun diragukan sikapnya pada umat islam. Kala kaum muslim merasa geram akan penistaan terhadap Al qur'an, Jokowi tidak menanggapi cepat. Banyak ulama yang dianiaya hingga dibunuh pun, orang nomor satu di negeri ini tidak memberikan pernyataan tegas untuk menindak.

Tak heran, ideologi kufur kapitalis-sekuler hanya akan mencetak pemimpin yang berpihak pada kepentingan pemilik modal (kapitalis). Keberpihakan ini tentu membawa efek dengan makin kuatnya hegemoni penjajah di negeri ini.

Pemimpin di sistem kapitalisme hanya 'boneka' yang digerakkan oleh 'tuan' nya. Apa yang Ia lakukan tentu tak jauh dari keinginan tuan-nya. Segala kebijakan bermuara pula untuk memuaskan syahwat asing dan aseng. Melihat hal ini, apa benar Jokowi Antek yang bertekuk lutut pada penjajah?[MO?br]


Posting Komentar