Ilustrasi
Oleh Eva Priyawati, S.Pd
(Pegiat Revowriter Bogor)

Mediaoposisi.com- Kompak, itulah yang terbaca dari beberapa lembaga pemerintahan terkait niat KPK untuk mengumumkan beberapa paslon pada pilkada serentak yang terindikasi melakukan rasuah atau korupsi. Banyak argumen dilontarkan oleh para pejabat negara tersebut.

Dimulai dari pernyataan Menkopolhukam Wiranto, agar pengumuman paslon terindikasi korupsi ditunda demi tidak terganggunya penyelenggaraan pesta demokrasi. Apa jadinya jika calon kepala daerah direpotkan dengan harus bolak-balik memenuhi panggilan KPK. Tentu saja akan berpengaruh pada pencalonannya dan perolehan suaranya.

Tak ketinggalan Kapolri Tito Karnavian, lembaga yang dipimpinnya memilih untuk turut menunda proses peradilannya. Masih berkenaan dengan kasus korupsi. Beliau berpendapat tak perlu memproses hukum jika terduga korupsi mengembalikan hasil kejahatannya.

Menurutnya, jika BPK baru mengumumkan temuan adanya indikasi kerugian negara (korupsi) dan kasus tersebut belum masuk proses hukum, maka pihak yang diduga melakukan korupsi diimbau mengembalikan kerugian negara tersebut. Tidak perlu dilakukan proses hukum.

Setali tiga uang dengan kepolisian, lembaga Kejaksaan Agung pun menyatakan akan menunda proses hukum paslon yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurut Jaksa Agung HM prasetyo, langkah ini diambil agar tidak mengganggu proses pesta demokrasi di Indonesia.

Dari pernyataan tiga lembaga negara tersebut, ada kesimpulan sederhana yang bisa diambil. Yaitu seolah-olah tindak pidana korupsi adalah hal wajar yang bisa dinomor duakan penyelesaiannya, demi lancarnya hajatan pilkada serentak.

Patut disayangkan mengingat ajang pilkada adalah ajang memilih pemimpin daerah secara langsung. Justru rakyat butuh informasi yang terang benderang mengenai siapa yang akan jadi pemimpin mereka.

Penundaan proses hukum hanya akan menciptakan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Apakah pemimpin yang akan mereka pilih terbukti benar melakukan tindak pidana korupsi atau hanya dugaan yang tidak terbukti. Proses peradilan yang seharusnya membuktikan.

Ketika ditunda, bisa dibayangkan jika paslon terpilih adalah terduga koruptor. Pengadilan lalu membuktikan jika kepala daerah tersebut benar melakukan korupsi. Rakyat jadinya kecele, disangka memilih pemimpin yang baik tapi faktanya yang dipilih tak lebih dari sekadar pejabat korup. Selalu rakyat yang jadi korban.

Atau yang lebih parah jika paslon terpilih menyalahgunakan jabatan barunya. Mencampuri penegakan hukum dengan menekan lembaga peradilan agar mereka bebas dari bui. Apakah lagi-lagi rakyat tidak akan kecele?

Mereka dipimpin oleh pemimpin yang curang. Yakin sang pemimpin tidak melakukan kecurangan-kecurangan lain setelahnya?

Prosedur proses hukum tindak pidana korupsi yang tidak sederhana adalah salah satu faktor yang membuat lembaga terkait memilih menunda proses hukum para terduga koruptor, demi tetap berjalannya pilkada.

Meskipun harus menunda proses pembuktian orang-orang yang diduga telah menggelapkan uang milik rakyat. Dan meskipun harus menomorduakan kasus yang selayaknya butuh segera diproses agar jelas.

Itulah dagelan yang terjadi di negeri sekuler ini. Seperti memaklumi rasuah. Tak mengapa orang-orang yang diduga tidak bersih menjadi calon pemimpin rakyat, yang terpenting pesta pemilihannya tetap berjalan. Tanpa memikirkan konsekuensi yang menanti di hadapan. Tanpa juga merasa korupsi atau rasuah itu adalah kejahatan besar, maklumi saja.

Aturan Islam Bagi Tindak Korupsi.

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam, memiliki aturan untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Aturannya relevan bagi tiap zaman dan tempat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam menetapkan aturan hukum syari'ah dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan istilah al-maqashid asy-syar’iyyah.

Yaitu meliputi memelihara agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz an-nafs), memelihara akal (hifdz al-aql), memelihara kehormatan atau keturunan (hifdz an-nasl), dan memelihara harta (hifdz al-mal).

Ketika kelima hal tersebut terlaksana dengan baik maka akan terwujudlah kebaikan di dunia dan akhirat. Sesiapa saja yang telah melanggarnya maka dianggap telah melakukan tindak kejahatan (jarimah) yang pelakunya akan diberi sanksi.

Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan terhadap pemeliharaan harta. Dengan korupsi seseorang telah memakan harta dengan jalan batil.

"Dan Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, pdhl kmu mengetahui." (TQS. Al-Baqoroh 188)

Lebih spesifik lagi korupsi tergolong perbuatan ghulul (pengkhianatan wewenang). Dengan korupsi seseorang telah menyalahgunakan harta negara, perusahaan, atau masyarakat demi kepentingan pribadi.

"Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi." (TQS. Ali-Imron 161)

Dalam Islam seseorang yang telah terbukti korup diharuskan mengembalikan uang hasil kecurangannya. Setelah itu dia juga akan dikenai sanksi ta'zir, yaitu sanksi yang diserahkan pada qodi/hakim dalam pemberian hukumannya.

Menurut Ibnu Taimiyah hukuman ta'zir dapat berupa semua hukuman menyakitkan bagi manusia, bisa berupa perkataan, tindakan atau perbuatan dan diasingkan.

Maka hukuman ta’zir yang bisa diterapkan bagi koruptor  bisa berupa pemberian teguran, denda, jilid, penjara, tasyh’ir yaitu diblow up lewat media massa, diasingkan, dan bisa juga sampai hukuman mati.

Begitulah Islam menyikapi tindak kejahatan korupsi. Tak semudah itu dimaafkan hanya karena sudah mengembalikan uang hasil kejahatannya. Pelakunya diberi sanksi ta'zir agar menjadi pencegah bagi yang lain (zawajir). Orang lain akan menolak melakukan kejahatan serupa karena takut akan sanksinya.

Dan sanksi ta'zir yang diberikan juga akan menjadi penebus dosa (jawabir) sehingga di akhirat nanti mereka tidak akan dihisab untuk kejahatan tersebut.

Kejahatan korupsi mesti diadili segera tanpa prosedur yang berbelit-belit. Begitulah Islam mengatur. Di masa lalu, teladan yang baik telah diberikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiah.

Dengan segera beliau memecat dan memenjarakan wazirnya Yahya bin Khalid ketika terbukti melakukan rasuah.

Khalifah pun menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30,676 juta dinar hasil korupsi ke kas negara.

Hanya dengan kembali pada aturan-Nya keadilan hakiki bisa ditegakkan. Tanpa harus berkompromi dengan birokrasi buatan manusia yang berbelit-belit dan berujung pada memaklumi rasuah.[MO]


Posting Komentar