Illustrasi

Oleh:Novita Sari Gunawan

Mediaoposisi.com-Menimbang sama berat, nampaknya tak kunjung dirasakan oleh kaum Muslim yang menjadi mayoritas di tanah air ini.

Terkukung dalam tirani minoritas yang mempunyai jumlah kuantitatif yang mendominasi dalam beberapa wilayah dengan mengatasnamakan HAM dan Demokrasi. Seperti pada kasus-kasus yang tertera dibawah ini:

Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menuntut pembongkaran menara Masjid Al-Aqsha Sentani karena lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. 
(merdeka.com)

Pembangunan Masjid di Desa Arfai 2, Kelurahan Andai, Kecamatan Manokwari Selatan, Papua Barat mendapat tentangan dari sekelompok pemuda Kristiani.

Kepala Cabang Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Maulana Muhammad menjadi saksi atas aksi pelarangan yang dilakukan oleh puluhan pemuda Kristiani yang terjadi pada Kamis (17/9) lalu. 

Menurut Maulana, alasan pelarangan pembangunan Masjid di Manokwari itu disebabkan karena Manokwari yang diklaim merupakan kota injil. "Jadi tidak boleh lagi mendirikan Masjid," papar Maulana.

"Sementara, jumlah umat Muslim di Manokwari cukup besar karena memang posisinya terletak di kota yang banyak didatangi oleh para pendatang dari Sulawesi, Jawa dan Seram.

Sedangkan jumlah masjid di Manokwari Selatan sedikit bahkan tidak lebih dari 10 bangunan dengan ukuran rata-rata kurang dari 20mx20m." Ujarnya lagi.(Republika.co.id).

Kemudian ditemukan beredarnya surat edaran PGGKJ yang terdiri dari perwakilan 15 gereja di Jayapura.

Isinya diantaranya meminta agar suara azan yang selama ini diperdengarkan kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

"Kami sarankan ibadahmu enggak dilarang, tapi suara azan diarahkan ke dalam masjid saja, jangan keluar," kata Ketua PGGJ Pendeta Robbi Depondoye (cnnindonesia.com)

Diskriminasi yang dilakukan terhadap umat Islam di Kupang, NTT. Pembangunan Masjid Nur Musafir yang sempat terhenti selama empat tahun karena dipersulit dan dihalangi oleh pihak kristiani.
(www.nu.or.id)


Disisi lain, kaum Muslim yang berstatus mayoritas di Indonesia sangat toleran dengan non Muslim. 

Kesempatan beribadah dan merayakan hari raya bagi mereka yang menjadi minoritas di wilayah Muslim tidaklah dipersulit.

Ditambah lagi non Muslim dipersilahkan menduduki jabatan strategis di pemerintahan sampai pernah menjadi gubernur. 

Bahkan kue perekonomian negeri ini dikuasai oleh non Muslim. Indonesia dapat dikatakan suatu negeri anomali. 85% penduduknya Muslim, tapi ekonominya dikuasai non Muslim.

Mulai dari sektor perdagangan hingga manufaktur. Konglomerasi yang merupakan ciri dari perekonomian nasional negeri ini, 90% merupakan terdiri atas keluarga-keluarga keturunan China dengan agama selain muslim.

Sebut saja konglomerat-konglomerat non Muslim seperti Ciputra Group, Lippo Group, Salim Group, Sinar Mas, dan sejenisnya.(nusantarakini.com)

Dalam rezim bernama demokrasi, mayoritas Muslim terpinggirkan dan hak-hak untuk mengamalkan ajarannya terhalangi.

Tokoh, ormas dan ajaranya pun dikriminalisasi. Meskipun begitu, kaum Muslim tetap menunjukan kemuliaannya dengan tidak melakukan anarkisme. Seperti kasus persekusi beberapa ulama sampai pembubaran ormas Islam yaitu HTI belakangan ini.

Rezim ini terus saja bertindak respresif dan otoriter kian harinya terhadap kaum Muslim dan ajaranya.

Perlakuan pilih kasih rezim semakin nyata, terbukti pada ketidakadilan payung hukum pada kasus Ahok dan Buni Yani.

Disaat ulama dipersekusi hingga ditangkap oleh aparat, disisi lain Presiden Gereja Injil di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikmbo yang diduga sebagai aktor intelektual kasus pembakaran Rumah Kios (Ruki) dan masjid Baitul Muttaqin di Tolikara justru diundang ke istana negara.

Setelah rezim ini mengkriminalisasi ajaran Islam dengan melakukan stigmatisasi dan monsterisasi ajaran Islam mereka tanpa malu memeras dana-dana umat yg masih tersisa.

Contohnya kebijakan penggunaan dana talangan haji untuk alasan pembangunan infrastruktur.

Sampai kapan terus begini? Selama sistem demokrasi masih bercokol maka mustahil kondisi kaum Muslim akan berubah. Maka solusi satu-satunya ialah ganti sistem dan ganti rezim.

Kemuliaan kaum Muslim di Indonesia hanya akan ada ketika mereka menerapkan kemuliaan ajaran Islam secara kaffah.

Non Muslim tidak perlu khawatir 

Allah Swt menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah saw sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Tanpa terkecuali bagi apapun warna kulit, agama, ras, dan segala latar belakang mereka.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (TQS. al-Anbiya [21]: 107)

Dalam hukum Islam, non Muslim yang menjadi warga negaranya disebut sebagai dzimmi. Istilah dzimmi berasal dari kata dzimmah, yang berarti “kewajiban untuk memenuhi perjanjian”.

Islam memandang keseluruhan warga negaranya berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi diantara Muslim dan dzimmi.

Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, dan harta benda mereka.

Sejarah pun membuktikan toleransi atas kaum muslim kepada non Muslim saat Islam masih menguasai peradaban.

Dalam buku The Preaching of Islam, T.W. Arnold menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh non Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah.

Dia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa.

Toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen”.

Maka dari itu, hanya penerapan sistem Islam lah yang terbukti secara historis mampu menghilangkan standar ganda toleransi yang dialami oleh kaum Muslim saat ini.

Sudah saatnya kita terus berjuang dan mendukung dakwah untuk terulangnya kembali kejayaan peradaban Islam yang telah dijanjikan oleh Allah SWT.[MO]





Posting Komentar