Menristekdikti bersama Jajaran BRI


Oleh : Eka Muliasari, S.Pd
(Aktivis Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-Dalam pertemuan dengan pimpinan bank umum di istana Negara, kamis (15/03/2018) silam Presiden Jokowi menyindir pimpinan-pimpinan perbankan  tersebut Karena pertumbuhan kredit masih jauh dari target awal yang telah ditetapkan. Jokowi meminta perbankan mengeluarkan produk financial baru berupa kredit pendidikan atau student loan bagi pelajar perguruan tinggi.

Mencontoh kredit pendidikan di AS, Jokowi mengaku kaget melihat total pinjaman kredit pendidikan di AS mencapai 1,3 triliun Dollar AS.  Menurutnya dengan adanya kredit pendidikan ini dapat memberikan nilai tambah di dunia pendidikan. Melalui student loan ini nantinya pelajar/ mahasiswa bisa mencicil biaya perkuliahannya ketika sudah mendapat kerja dengan bunga yang rendah.

Benarkah kredit pendidikan ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan atau sumber daya manusia?. Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi  mengenai rancangan ini. Pertama, membebankan seluruh biaya pendidikan kepada pelajar dengan kredit ini sejatinya akan mendidik budaya hutang dengan riba kepada mahasiswa. budaya berhutang bukanlah budaya yang baik disatu sisi, apalagi dengan riba.

Yang kedua, selain dosa karena riba, kredit ini akan membebani kehidupan mahasiswa dikemudian hari. Dilansir dari CNBC Internasional, di AS sendiri  sekitar 70 % mahasiswa perguruan tinggi lulus dengan beban pinjaman yang signifikan untuk dipikul.

Rata-rata pinjaman yang ditanggung mencapai US$37.172 atau naik sekitar US$20.000 lebih tinggi daripada 13 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan, mahasiswa sebagai aset bangsa menata kehidupannya dengan beban hutang yang tidak sedkit.

Harapan meraih cita-cita dan meneruskan kepemimpinan bangsa akan teralihkan untuk fokus mencari uang demi melunasi hutang.

Ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan yang berkualitas pasti membutuhkan biaya yang mahal. Pertanyaanya siapa yang harus menanggung biaya tersebut?.

Disinilah akan terlihat perbedaan paradigma kepemimpinan.  Dalam kepemimpinan kapitalis neolib yang menjadikan hubungan penguasa dengan rakyat adalah hubungan pedagang dengan pembeli. Sehingga ketika pembiayaan pendidikan berkualitas itu tinggi maka yang harus menanggung adalah pelajar/masyarakat, yang menginginkan pendidikan berkualitas ya harus bayar mahal.

Disinilah prinsip hitung dagang berlaku, penguasa tidak mau rugi dengan biaya pendidikan.  Penguasa yang demikian sejatinya telah abai dalam pengurusan hajat hidup warga Negara di bidang pendidikan.

Dalam kepemimpinan islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh Negara tanpa kompensasi. Ini merupakan salah satu bentuk kepengurusan Negara terhadap rakyat. Rasulullah SAW bersabda : “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya” (HR. Bukhari dan muslim)

 Negara (khilafah) akan berupaya agar biaya pendidikan yang mahal dapat dijangkau semurah mungkin bahkan gratis demi meningkatkan kualitas generasi, ini berdasarkan perbuatan Rasulullah dan ijma’ sahabat.

Rasulullah telah menentukan tawanan perang Badar berupa keharusan mengajar sepuluh kaum muslim  dan ijma’ sahabat telah menetapkan bahwa pembiayaan pendidikan oleh khalifah ditanggung baitul mal (kas Negara). Inilah pengurusan yang sesungguhnya bukan menjerumuskan rakyat dengan aktivitas dosa (riba) dan beban kehidupan yang luar biasa berat.[MO]

Posting Komentar