Ilustrasi
Oleh: Eriga Agustiningsasi,  S.KM

Mediaoposisi.com- Pangan adalah salah satu kebutuhan penting yang dibutuhkan manusia. Manusia bisa bertahan hidup karena terpenuhinya asupan makanan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri, manusia sangat bergantung pada komoditas yang satu ini.

Indonesia, negera agraris seharusnya mampu menyediakan komoditas yang dibutuhkan masyarakatnya, yakni beras. Seorang pakar pertanian dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat, Tualar Simarmata mengatakan bahwa  Indonesia, negera agraris yang memiliki lahan potensial seluas 16,5 hektare yang tersebar di sejumlah wilayahnya sebenarnya mampu dimanfaatkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional.

Luas lahan sawah baku di Indonesia mencapai 8,1 juta hektare dengan luas panen 15,16 juta hektare, padahal potensinya yang dimiliki sekitar 24,3 juta hektare total luas panennya. Hal tersebut cukup menjadikan Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan. Ini akan yang dikembangkanoleh pemerintah Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mewujudkan ketahanan pangan di negara sendiri.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penyampaian dari Staf Ahli II Dian Christini selaku Perwakilan Walikota Metro dalam sosialisasi Program Sustainable Development Goals (SDGs), Senin (12/3/2018) yang lalu. Beliau mengatakan bahwa SDGs diperlukan untuk mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000.

Diantaranya adalah mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang berpihak pada kaum miskin. Dimana SDGs memiliki 17 goals dan 169 target dan 240 indikator untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

SDGs merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MGDs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata, termasuk masalah ketahanan pangan.

Namun timbulah pertanyaan, mengapa angka kelaparan dan gizi buruk masih menjadi PR besar di negeri ini? Usaha perwujudan SDG’s dengan 17 indikatornya yang termasuk didalamnya adalah ketahanan pangan belum mampu menuntaskan permasalahan ini.

Padahal ketahanan pangan sudah tercantumkan dalam tujuan pertama MDG’s sebelum kemudian dilanjutkan kembali oleh SDG’s. Ditambah lagi luas lahan pertanian dan potensi yang dimiliki negeri ini sungguh laur biasa. Ibarat pepatah, “Ayam mati di lumbung padi”.

Buah dari Sistem yang Rusak dan Merusak

Ironi negeri agraris, bumi pertiwisangatlah wajar. Betapa tidak? Seolah olah potensinegeri ini sama sekali tidak dilirik dan pandangan penguasa tertuju pada solusi instan, tawaran negera lain. Tawaran apakah itu? Tawaran tersebut adalah impor beras. Alih alih untuk menstabilkan harga beras di pasaran danmencukupi kebutuhan pangan rakyat, justru impor menguras isi kantong rakyat.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga beras kualitas medium tercatat sebesar Rp11.500 per kg. Harga itu jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp9.450 per kg.

Kebijakaninibukanlah kali pertama diambil penguasa negeri ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan impor beras senilai Rp16,6 triliun dengan volume 2,90 juta ton sepanjang periode 2014-2017.

Mengutip dari pernyataan mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, beliau berkata,

"Dalam sejarah politik Indonesia, uang paling mudah itu dari impor komoditi. Jadi kalau mau main ya main di gula, beras, kedelai, daging. Duitnya gampang buat dicolong," kata mantan kepala Bulog itu.Beliau menambahkan bahwa Kementerian Perdagangan menghendaki adanya impor karena ada komisi 20-30 dolar AS per ton, transaksinya semua di luar negeri, akun banknya juga di luar negeri.

Rizal Ramli menduga kuat bahwa kebijakan impor dilakukan oleh kementerian perdagangan untuk memburu komisi besar impor atau diistilahkan oleh Rizal "Rent Seeker".

Telah jelas bahwa ketahanan pangan yang digadang gadang pemerintahdapat menyelamatkan asupanpangan di Indonesia justru membuat kantong rakyat semakin terkuras. Belum lagikerugian petani lokal yang dialami. Betapatidak? Kebijkan impor ini dilakukan saat petanimulai panen besar. Lalu, untuk siapakah kebijakan ini diambil? Untuk mewujudkan ketahanan pangankah? Menuntaskan kelaparan?

Tidaklain dan tidak bukan adalah untuk mengisi perut-perut pihak terkait? Siapa? Para korporat baik nasional maupun asing.

Ironi di negeri kita, tidak terlepas dari sistem politik sebagai suprasistem yang akan mempengaruhi kebijakan kebijakan yang diambil penguasa. Sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan negeri ini menjadi biang permasalahan yang begitu pelik. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat "government by the people, from the people, and for the people".

Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat. Pertanyaannya, “rakyat yang mana?”

Islam Solusi Hakiki 
Kapitalisme demokrasi adalah ide barat yang dibungkus rapi dan cantik. Berasal dari buah pemikiran manusia yang lemah dan terbatas,. Kedaulatan diserahkan pada manusia bukan kepada Sang Pencipta dan Pengatur manusia, Dialah Allah.

Islam, agama yang shahih (benar) dan sempurna mampu mengatasi persoalan ketahanan pangan negeriini. Negeri kaum muslim adalahnegeriyang kaya akan sumber daya alam, tanah yang subuhr himgga mudah jika memang digunakan untuk kemakmuran makhlukNya. Bagaimana caranya?
Islam, sebagai sistem kehidupan dari Yang Maha Kuasa, Penciptadan Pengatur alam dan seisinya, termasuk manusia, yang diterapkan dalam naungan negara, Khilafah mempunyai mekanisme ketahanan pangan, diantaranya:

1. Negara akan melakukan kebijakan intensifikasi. Pertanian berbasis pada pengelolaan lahan pertanian, dimana tanah-tanah pertanian yang ada harus dikelola dengan baik dan maksimal untuk memenuhi hajat hidup rakyat.

2. Negara akan melakukan kebijakan ekstensifikasi, jika solusi pertama dirasa kurang. Negara akan mendorong masyarakat menghidupkan tanah-tanah mati, sebagai hak milik mereka, atau dengan memberikan insentif berupa modal, dan sebagainya.

Dengan dua kebijakan ini negara akan mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam negerinya sendiri tanpa harus bergantung dengan negara lain.

Selain itu, hasil pertanian (beras) ditopang dengan perdagangan yang sehat, tidak ada monopoli, kartel, mafia, penipuan dan riba yang memang diharamkan dalam Islam.  Dengan begitu hasil pertanian akan terjaga, produktifitas tetap tinggi, pada saat yang sama, harga terjangkau, sehingga negara bisa swasembada pangan.

Allah berfirman:

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Masihkah bertahan dengan demokrasi?[MO]




Posting Komentar