Presiden AS dan Presiden Rusia

Oleh Chusnatul Jannah 
(Lingkar Studi Perempuan Peradaban – LSPP)


Mediaoposisi.com-Sejak tahun 2011 Suriah dilanda krisis. Bermula gelombang Arab Spring yang membahana di bumi Timur Tengah hingga muncul gerakan demonstrasi rakyat Suriah terhadap pemerintahan Bassar Al Assad yang dinilai diktator dan otoriter. Krisis Suriah pun memanas. Terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pro rezim dan oposisi. Pada akhirnya terbagi lagi menjadi empat kelompok. Kelompok pro rezim, kelompok oposisi, kelompok yang mengklaim diri mereka ISIS lalu terakhir kelompok yang mereka disebut pemberontak dan pejuang Suriah. Kelompok terakhir inilah yang disebut kelompk jihadis radikal Suriah yang terindikasi ingin menegakkan syariat dan Daulah Islam.

Dengan munculnya kelompok-kelompok ini, muncul pula para pendukung dari kelompok ini. Kelompok pro rezim didukung oleh kekuatan negara besar seperti Rusia, Iran, dan Turki. Sedangkan kelompok oposisi didukung oleh kekuatan dari negara AS, Arab Saudi, dan negara Eropa lainnya seperti Jerman dan Perancis. Oposisi Suriah setidaknya terdiri dari tiga bagian kelompok milisi: Free Syrian Army (FSA), Jabhat Nusra (JN) dan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS).

Dalam rangka menciptakan perdamaian di Suriah PBB melakukan kontak dengan Rusia. Sekjen PBB, Antonio Guterres membahas situasi di Suriah dengan Rusia. Mereka menekankan pentingnya peran koordinasi PBB dalam memulihkan perdamaian dan mencapai solusi politik di negara tersebut.

Rusia menyatakan siap untuk terus membantu proses Jenewa yang dimediasi PBB, kata layanan pers Kremlin, dikutip laman kantor berita Rusia TASS. Dalam kesempatan tersebut, Guterres pun mengapresiasi peran serta kontribusi Rusia dalam menjaga keamanan dan stabilitas global. (Republika.co.id,22/03/2018).

Pertanyaannya, mengapa PBB malah membahas krisis Suriah dengan Rusia? Padahal seluruh dunia tahu bahwa krisis Suriah berkepanjangan diakibatkan keterlibatan dua kekuatan negara global yang ikut campur dalam masalah Suriah seperti AS dan Rusia.

Mungkinkah tercipta perdamaian tatkala negara yang dilibatkan dalam perdamaian justru menjadi aktor dibalik konflik Suriah ini?

Terciptanya perdamaian di Suriah hanyalah semu belaka. Menjadi hal semu jika penyelesaiain krisis Suriah diserahkan kepada PBB yang sebenarnya juga didominasi perannya oleh negara berkekuatan global semacam AS, Rusia, Perancis, Inggris dan lainnya.

Masalahnya terus berputar di situ saja. Terlebih, krisis Suriah diketahui bukan semata konflik sekte agama. Jika hanya disinyalir pada konflik agama Sunni-Syi’ah lalu mengapa Amerika, Rusia dan para sekutu mereka repot-repot terlibat dalam perang di Suriah? Itu artinya ada kepentingan global yang hendak mereka tuju dalam krisis tersebut. Kepentingan apa itu? Tentu kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Mengapa Suriah menjadi rebutan dua kekuatan global dunia seperti AS dan Rusia? Jawabannya adalah Sumber Daya Alam. Sebelumnya, telah disebutkan bahwa sumber daya alam merupakan motivator utama di balik krisis Suriah.

Perlu untuk dipahami bahwa lokasi geologi Suriah membuat negara itu menjadi sangat penting bagi susunan geopolitik. Perang di Suriah tak ayal membuat pergeseran politik di arena internasional. Lalu, apa sumber daya alam yang begitu berharga hingga nyawa dan instabilitas global menjadi taruhannya?

Gas dan minyak. Pembangunan jalur sutera minyak di Suriah inilah yang  menjadi pemicu konflik ini bergulir.

Pada akhirnya krisis Suriah mengerucut pada persoalan hegemoni negara adikuasa seperti Rusia dan AS dalam menguasai perekonomian dunia dengan ladang minyak di Timur Tengah, utamanya Suriah.

Maka, penyelesaian Suriah bukanlah sesederhana perdamaian dua sekte agama Sunni – Syi’ah di negara tersebut. Atau malah meminta bantuan kepada AS dan Rusia yang sejatinya memperebutkan kekuasaan mereka di wilayah itu.

Namun, penyelesaian krisis di Suriah adalah melepaskan diri dari kepentingan negara Barat (AS dan sekutunya) juga Timur (Rusia dan sekutunya). Selain itu, munculnya kekuatan politik global baru menjadi kewaspadaan bagi Barat. Kekuatan politik ini menjadi ancaman bagi kekuasaan negara adikuasa di kawasan Timur Tengah.

Kekuatan poltik inilah yang hendak mereka padamkan dengan memberi stigma negatif bahwa kelompok teroris tengah berkembang di kawasan tersebut. Kekuatan politik yang dimaksud tidak lain adalah Islam.

Di Suriah inilah mereka menyebutnya sebagai lahan subur berkembangnya kelompok teroris. Dengan dalih melawan terorisme, negara-negara Barat seolah membiarkan bahkan memelihara konflik Suriah terjadi tanpa solusi. [MO]



Posting Komentar