Illustrasi

Oleh: Eriga Agustiningsasi,  S.KM

Media Oposisi-Baru baru ini,  dalam rapat yang membahas soal “Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia” dilaksanakan pada hari Kamis (15/3/2018) di Kantor Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar perbankan mengucurkan dana kredit pendidikan.

Jadi sistem pendidikan yang akan dirancang beliau saat ini bisa dikatakan pasca bayar atau disebut sebagai hutang kredit  (loan).

Hal ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa untuk membiayai studinya, tanpa menghambat proses belajarnya hanya terkendala biaya.

Kebijakan yang dirancang oleh Presiden Jokowi sebenarnya mengacu pada kebijakan Amerika Serikat. Kebijakan AS tersebut dikenal dengan sebutan ‘student loan'.

Beliau menuturkan bahwa perbankan di Amerika mengeluarkan jumlah kredit pendidikan lebih besar dari total pinjaman bagi kartu kredit.

Menurut Jokowi perbankan Indonesia bisa mencontohnya guna memperbaiki taraf pendidikan di dalam negeri.

Oleh karena itu, beliau menegaskan kepada perbankan nasional untuk mengeluarkan produk kredit pendidikan demi menyukseskan kebijakan ‘student loan’ ini. 

Kebijakan student loan diberlakukan kepada mahasiswa yang kesulitan dalam pembiayaan kuliah.

Oleh karena itu Presiden Jokowi yang meminta perbankan membuat kredit pendidikan kepada para mahasiswa untuk memudahkan pembiayaan selama masa belajar dengan meminjam uang dalam bentuk kredit pendidikan melalui perbankan.

Peminjaman akan dikembalikan ketika peminjam dana tersebut sudah lulus dan mendapatkan kerja. Besar harapan Presiden dapat menuntaskan masalah pendidikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di negeri ini.

Riba Dalam Student Loan

Student loan, merupakan salah satu bentuk kredit pendidikan serta produk finansial baru yang digagas pemerintah bersama dengan pihak perbankan.

Kredit pendidikan ini yang digadang - gadang menjadi alat tambal perbankan akibat target pertumbuhan kredit tahun 2017 yang tidak tercapai.

Tentu saja secara otomatis dalam menganut sistem kapitalis sekuler yang diterapkan dalam dunia perbankkan tidak lepas yang namnaya bunga atau interest.

Bunga ini yang akan menjadikan tambahan beban bagi mahasiwa yang tentunya bunga tersebut akan terus menaik.

Begitu pula dengan Donald Trump, pengampunan pinjaman bahkan terancam dihapuskan dan menyeret penunggak hutang ke meja hijau.

Sekitar 70 persen mahasiswa yang lulus di AS, memikul beban hutang hingga ratusan juta selama masa belajar.

Nilai itu harus dilunasi dalam waktu 10 atau 20 tahun. Bila gagal, hutang akan diteruskan kepada pihak keluarga atau nasabah dilaporkan kreditor ke pengadilan.

Tidak dipungkiri bahwa banyak mahasiswa yang mengakses pendidikan tersebut rata-rata gugur di tengah masa perkuliahan (DO).

Angka DO ini mencapai 20% dari keseluruhan peminjam biaya pendidikan. Alih-alih menlanjutkan pendidikan, mahasiswa DO ini bekerja banting tulang untuk membayar hutangnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa student loan bukanlah solusi permasalahan pendidikan, justru menambah cacatan masalah baru yang lebih besar.

Lalu bagaimana nasib output pendidikan yang seperti itu di Indonesia? Lulusan berorientasi akademik, tidak peduli masalah umat?

Pasti. Untuk melunasi hutang biaya pendidikan, mereka harus bekerja keras meraih nilai maksimal dengan anggapan semakin tinggi nilai, maka kesempatan mendapatkan pekerjaan semakin besar. Apakah benar demikian?

Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan jumlah pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang dari 128,06 juta orang angkatan kerja.

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah untuk memudahkan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpres terkait ke-mudahan izin kerja bagi TKA.

Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Jokowi yang meminta para pembantunya untuk memudahkan jalur investasi, jalur ekspor hingga TKA ahli ke Indonesia.

Bisa dibayangkan bagaimana persaingan kerja di negeri ini. Angka pengangguran diprediksi semakin bertambah. Lalu, bagaimana nasib nasabah student loan di negeri ini?

Pendidikan di era Kapitalisme: Jual Beli Jasa Pendidikan

Konsep jual beli pendidikan ala kapitalisme telah membuat negara sebagai penjamin pendidikan lambat laun tapi pasti akan hilang.

Kapitalisme menjunjung tinggi nilai keuntungan dan keuntungan materiil saja. Bisnis menjadi prioritas.

Pemenuhan kebutuhan pendidikan yang menjadi hal yang “urgent” untuk dipenuhi oleh negara, kini menjadi tanggung jawab masing - masing rakyat. Rakyat dipaksa membeli pendidikan di negara sendiri.

Alih-alih mensolusi permasalahan pendidikan, kebijakan student loan ini sudah terbukti gagal di negeri asalnya, Amerika Serikat.

Akad jual belipun dilakukan. Kalau tidak mampu membeli “jasa pendidikan”, maka solusinya adalah “hutang gaya baru” berbentuk studen loan. 

Masih ingatkah berapa hutang yang ditanggung Indonesia? Sekitar 4000 Triliun an. Jumlah hutang yang tidak sedikit bukan?

Kemudian akan ditambah lagi hutang gaya baru dunia pendidikan, ditambah membayar bunga yang tidak sedikit. Padahal pendidikan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi.

Layaknya BBM, mau tidak mau masyarakat akan menggunakan dan membutuhkan jasa pendidikan ini, berapapun biaya yang ditanggungnya.

Kebijakan student loan, kebijakan pendukung untuk mendorong perekonomian agar tumbuh berkesinambungan.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, arah kebijakan ke depan dibuat menjaga keberlangsungan, bahkan memperkuat momentum pemulihan ekonomi dalam negeri.

Bila kebijakan tersebut dijalankan, bisa dikatakan mereka adalah pihak yang dapat keuntungan, sebab tak menutup kemungkinan, mereka akan kebanjiran banyak nasabah berusia 17 atau awal 20 tahun. 

Muhammad Nasir, bersama Kementerian Keuangan, rencana program student loan akan dikaji agar tepat sasaran dan tetap memungkinkan berjalan dari sisi bisnis perbankan.

Bisnis menjadi acuan dalam kebijakan ini, bukan pemenuhan pendidikan bagi rakyat. Jelas, terdapat praktek jual beli jasa pendidikan antara penguasa dan rakyat.


Islam Rahmatan Lil Alamin

Islam, sebagai agama dan aturan hidup manusia menjamin setiap orang mendapatkan pendidikan yang layak. Islam memandang, ilmu bukan hanya sebagai kebutuhan tapi juga kewajiban. Rosulullah bersabda,
“Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah” (HR. Abu Abdil Barr)

Allah berfirman:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan.” (TQS. Al Mujadalah:11).

Islam memenuhi akses pendidikan yang mudah dan berkualitas. Pembiayaan ditanggung oleh negara, karena merupakan suatu kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negaranya.

Lalu, masihkah bertahan dengan Kapitalisme? Atau beralih kepada sistem dari Zat Yang Maha Pencipta dan Pengatur manusia?silahkan pembaca untuk mengomentarinya[MO]

Posting Komentar