Ilustrasi
Oleh: Dwi Rahayuningsih, S.Si

Mediaoposisi.com- Menjelang Pemilu, sejumlah parpol mulai menyusun strategi pemenangan masing-masing paslon (pasangan calon) yang diusungnya. Bagi parpol yang memiliki banyak kursi di parlemen, melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa partai yang dipandang bisa untuk diajak kerjasama membentuk oposisi.

Begitupun dengan parpol yang belum mencukupi untuk mengusung paslon sendiri. Maka tak ayal mereka mulai melirik parpol-parpol yang bisa memberikan kursi kepadanya.

Beberapa parpol berkoalisi dengan parpol lain untuk mendapatkan kursi. Pada pemilu 2019 nanti disinyalir akan ada 3 poros, yaitu poros 1 yang terdiri dari partai pemerintah dan pendukungnya  Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura. Poros 2 yang terdiri dari partai Gerindra dan PKS, serta muncul poros tengah sebagai penyeimbang yang terdiri dari partai Demokrat, PKB dan PAN.

Sementara parpol lain yang belum menyatakan dukungannya, masih membaca situasi untuk berkoalisi dengan poros mana. Tergantung mana yang memiliki peluang besar untuk menang dan memberikan jatah kursi.

Tak Ada Kawan Atau Lawan Abadi, Yang Ada Kepentingan Abadi

Sudah bukan rahasia umum lagi, jika kita melihat adanya Parpol yang tidak konsisten dalam mendukung atau berkoalisi dengan salah satu Parpol. Gonta-ganti oposisi sudah hal yang wajar. Lobi-lobi politik dilakukan untuk mendapatkan dukungan sekaligus membaca arah dukungan dari parpol tersebut.

Dalam sistem demokrasi tidak ada partai oposisi yang langgeng dalam bekerjasama. Semua bisa berubah, saling mendukung atau saling menjegal. Pada satu waktu menjadi kawan tapi pada waktu yang lain bisa menjadi lawan. Semua tergantung kepentingan. Tidak abadi.

Sebagai contoh nyata adalah Partai partai PPP dan Golkar yang sebelumnya tidak mendukung partai pemerintah, sekarang menyatakan diri untuk mendukung partai Pemerintah. Sementara PKB dan PAN, sebagai pendukung Jokowi-JK pada pemilu 2014 lalu saat ini belum menyatakan dukungannya pada pemerintah.

Bahkan kerap kali PAN mengambil kebijakan yang berseberangan dengan Pemerintah. Kedua partai ini disinyalir berkoalisi dengan Partai Demokrat sebagai poros tengah.

 Di lain pihak PKS dan Gerindra sebagai poros dua masih tetap konsisten dengan menyatakan diri sebagai partai oposisi. Dari pemilu 2014 hingga saat ini, kedua partai ini terlihat bergandengan mesra. Meski keduanya memiliki calon Presiden yang diusung masing-masing, namun mereka tetap akan berkoalisi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Fadli Zon  dengan PKS kami sudah konfirmasi (Kompas.com)

Demokrasi Ribet dan Mahal

Jika melihat proses pesta demokrasi, kita bisa menilai betapa sistem ini sangatlah ribet dalam pemilihan seorang pemimpin. Mulai dari pemilihan calon saja, setiap partai harus menentukan siapa calon yang akan diusungnya. Setiap partai juga harus memiliki dukungan yang cukup dalam mengusung calonnya.

Sehingga harus melakukan lobi-lobi politik. Belum lagi untuk menaikkan pamor dari calon tersebut, setiap partai pengusung harus melakukan banyak trik dan intrik agar paslon dikenal dan disukai oleh rakyatnya. Kampanye dengan berbagai cara dilakukan, seperti blusukan, bakti social, bagi-bagi sembako atau kaos gratis, dan berbagai jenis pencitraan lain untuk menarik hati rakyat.

Selain itu, dibutuhkan biaya yang sangat mahal untuk menaikkan seorang pemimpin. Milyaran hingga trilyunan dana yang dibutuhkan untuk pesta demokrasi semacam ini. Tidak  hanya dalam pemilihan presiden, bahkan untuk tingkatan yang paling rendah seperti kepala desa pun membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Islam Sistem Yang Sempurna

Islam adalah system yang sempurna. Pemilihan pemimpin tidak didasarkan pada suara terbanyak atau partai pendukung. Tapi pemimpin dipilih atas dasar ketaqwaannya kepada Allah sekaligus kemampuannya dalam memimpin rakyat. Pemilu dalam Islam hanya sebagai wasilah dalam memilih pemimpin saja bukan hal yang wajib sifatnya. Sehingga cara pemilihan seorang pemimpin bisa dilakukan dengan cara lain.

Pemilihan pemimpin dalam Islam berkaitan erat dengan kekuasaan dan kedaulatan. Dua hal ini yang  membedakan antara sistem Islam dengan sitem yang lainnya. Dalam Islam kedaulatan berada di tangan syara, artinya yang berhak membuat hukum hanyalah Allah.

Manusia tidak boleh sedikitpun membuat hukum sebagaimana yang dilakukan oleh DPR pada sistem demokrasi. Justru sebaliknya, manusialah yang berstatus sebagai mukallaf yaitu pihak yang mendapat beban hukum. Manusia wajib tunduk dan taat terhadap hokum aturan Allah SWT (lihat QS An-Nisa ayat 59-65, 105,115, dan Al Maidah ayat 44-50).

Sedangkan yang berkaitan dengan kekuasaan, rakyatlah pemilik kekuasaan tersebut. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan hukum syara. Tentu saja pemimpin yang dipilih bukan sekedar pemimpin yang pandai membuat pencitraan di depan rakyatnya, atau pemimpin yang berpenampilan sederhana.

Tapi pemimpin yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum syara. Diantaranya adalah Islam, baligh, merdeka, adil, laki-laki, dan mampu. Diutamakan seorang pemimpin adalah mujtahid, karena dia yang akan mengadopsi hukum syara. Namun hal ini tidak bersifat mutlak, hanya sebagai syarat keutamaan semata.

Jadi, di dalam Islam tidak ada perebutan kursi. Tidak ada partai koalisi ataupun oposisi. Karena tujuan pemilihan pemimpin adalah untuk menjalankan hukum syara, bukan untuk mendapatkan kekuasaan semata. Sehingga tidak akan ditemui pindah-pindah teman.

Lobi sana lobi sini, seperti bunglon yang berusaha menyesuaikan diri dengan tempatnya berpijak. Agar dalam posisi aman, bisa berubah wujud dari kawan jadi lawan atau dari lawan jadi kawan. Tergantung kepentingan.[MO]

Posting Komentar