Banjir di Bandung

Oleh: Dian Leonita
 (Pemerhati sosial)

Mediaoposisi.com- Dulu jika mendengar tentang kota Bandung maka yang terbayang adalah  kota sejuk, berada di dataran tinggi dan jauh dari banjir, tidak seperti kota Jakarta. Nyatanya Bandung tidak jauh berbeda dengan Jakarta, selain macet dan masalah kepadatan penduduk, banjir adalah salah satu masalah pelik yang terus menghantui warga Bandung.

Terlebih saat musim penghujan seperti sekarang, Selasa pekan lalu (20/3/2018) aliran deras dan banjir terjadi di sejumlah titik di Kota Bandung. Dinas Pekerjaan Umum  (DPU) Kota Bandung mencatat, ada 8 titik yang menjadi perhatian utama. 

Titik-titik tersebut yaitu Cicaheum, Cikadut (Jalan AH Nasution), Jalan Purwakarta Antapani, Jalan Polo Air Arcamanik, Jalan Terusan Jakarta, Jalan Rumah Sakit, Jalan Terusan Rumah Sakit, dan Perempatan Gedebage Soekarno-Hatta.

Kepala DPU Kota Bandung, Arief Prasetya menjelaskan, aliran air diduga berasal dari luapan Sungai Cileuweung dan Sungai Cipamokolan yang tidak mampu menampung debit air yang terlalu besar. Aliran air yang berasal dari kawasan Bandung Utara itu menghanyutkan berbagai material (pikiran rakyat, maret 2018). 

Di tempat lain di waktu yang sama Banjir bandang menghancurkan sebuah bangunan dan menghanyutkan 17 mobil serta merusak beberapa badan jalan di wilayah Jatihandap, Cicaheum. Banjir yang baru pertama kali terjadi di wilayah ini sempat mengejutkan warga sekitar sekaligus mengingatkan kita betapa Bandung tidaklah berwajah sama.


Pembangunan yang tidak terkendali di area resapan air serta pola hidup masyarakat kota yang kurang memiliki kesadaran akan lingkungan ditengarai sebagai penyebabnya.  Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung Ferdy Ligaswara “Bayangkan tebing jurang saja dibangun, jadi resapan air sudah tidak bisa lagi terlindungi.

Air itu langsung masuk ke aliran sungai dan kali sehingga luapannya membawa lumpur. Tanggul banyak yang jebol,” tutur Ferdy.

Oleh karena itu, Ferdy sangat berharap agar konservasi di wilayah utara Bandung bisa dilakukan secara terintegrasi antar wilayah. “Sekali lagi saya mengingatkan hentikan pembangunan Bandung Utara, yang tidak mengikuti sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Belum lagi kalau kita membahas sejumlah wilayah di Bandung Selatan yang menjadi langganan banjir. Sebut saja Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang selalu mengalami banjir tahunan dan belum ada solusi berarti.

Untuk mengatasi banjir di wilayah kota Bandung Pemkot telah melakukan 3 langkah yang telah dirintis sejak 2016. Hal ini pernah disampaikan oleh walikota Bandung, Ridwan Kamil. "Pertama itu, tol air kita tambah, lalu kita akan menyodet sungai, proyeknya sudah dilakukan.

Dan yang ketiga ada danau sebagai upaya jangka panjang, tapi kan mahal sedang pembebasan lahannya," kata Ridwan. Selain di Gedebage dan Pagarsih, tol air dan perbaikan saluran air juga di buat di 19 titik lain di sekitar Bandung.

Namun upay-upaya pemkot kota dan pemerintah Kabupaten Bandung belum efektif mengatasi banjir. 

Daerah Resapan Air Berkurang, Datanglah Banjir 

Secara geografis, Bandung berada di cekungan menyerupai mangkok raksasa. Luas cekungan itu mencapai 350 ribu hektare dan idealnya 250 ribu hektare di antaranya adalah kawasan lindung untuk menahan limpasan air dari hulu Sungai Citarum.

Dari jumlah itu, kawasan lindung di Cekungan Bandung tersisa 19 persen. Abah Acep, salah seorang warga sepuh di kawasan Dago, Kota Bandung pernah menuturkan,“Di sini dulu banyak kebun, pepohonan, boleh dibilang hutanlah. Dulu yang tinggal di sini jarang-jarang. Sekarang perumahan sudah padat, ada sekitar 1.500 kepala keluarga,".

Salah satu kawasan yang dianggap penting di cekungan adalah Kawasan Bandung Utara atau KBU yang mencakup Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.



Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan KBU, yang kemudian direvisi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016, berupaya melindungi KBU dengan mengharuskan pembangunan fisik hanya 20% dari luas lahan dan sisanya untuk ruang terbuka hijau serta resapan air.

Nyatanya, menurut Supardiyono Sobirin, selaku anggota Dewan Pemerhati Lingkungan Hidup Tatar Sunda,wilayah KBU telah mengalami kerusakan parah. "Luas KBU berdasarkan perda yang ada sekitar 38 ribu hektare. 38 ribu hektare itu seluruhnya adalah kawasan lindung tapi 80 persennya sudah diintervensi oleh pemukiman, hotel, dan lain sebagainya.

Sehingga kita bisa tahu bahwa sebetulnya Kota Bandung itu terancam sebagai risiko kerusakan lingkungan di atasnya," papar Supardiyono.  Tergerusnya kawasan lindung di cekungan Bandung dan Kawasan Bandung Utara dinilai Supardiyono sebagai akibat pemberian izin pembangunan kepada pemodal-pemodal besar.

Terlebih saat ini tidak ada sinergi antar dinas dan juga antar wilayah. Bahkan tidak juga ada sinergi antara mitra usaha, kemudian antar masyarakat, dan juga pemerintah sendiri (bbc.com)

Menanggapi hal ini, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, menyatakan moratorium properti komersial di KBU seharusnya segera dibuat. Tujuannya untuk membatasi terjadinya ekspansi pembangunan. "Moratorium pembangunan komersial harus segera diwujudkan.

Dulu pernah ada wacana moratorium, tapi tidak jadi. Itu harus diwujudkan sebenarnya. Menurut Dadan, masih banyak rekomendasi dari Pemerintah Provinsi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah perlu melakukan audit terhadap properti komersial di KBU.

 "Pemerintah harus mengaudit lagi izin properti itu, mereka kan punya wewenang. Kaji lagi sudah sesuai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau belum," tandas Dadan. Dadan menambahkan, saat ini sudah banyak mata air di KBU yang hilang akibat pembangunan komersial di wilayah tersebut.

Padahal, KBU merupakan salah satu daerah utama resapan air di Kota Bandung selain wilayah Soreang (www.kompasiana.com)

Banjir yang terjadi di wilayah Bandung ini memang memerlukan penanganan komprehensif dan ikut serta semua pihak, mulai dari kawasan hulu hingga hilirnya. Adakah cara lain yang bisa menjadi solusi tuntasnya?

Banjir, Solusi Ideologis Hingga Tataran Teknis

Menilik faktor utama pemicu banjir, yaitu buruknya tata ruang dengan semakin hilangnya ruang terbuka hijau dan rendahnya kepedulian lingkungan, jelas banjir terjadi karena murni kesalahan manusia.

Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan alam ini dengan kapasitas yang tepat, termasuk dalam menampung air hujan, karena siklus air pun bersifat tetap, tidak berkurang ataupun bertambah.


Pun sifat aliran air sudah jamak dipahami, bahwa selalu mengalir menuju tempat yang rendah, maka pada pemukiman dataran rendah harus diupayakan mekanisme penahanan air yang tepat di daerah hulu, agar tidak melimpah menggenangi daerah di bawahnya, dan fungsi penahanan air oleh akar tanaman pun sudah jelas dipahami.

Manusia dengan kelebihan akal yang dimiliki seharusnya mengembalikan semua msalah dan mampu mengaitkannya dengan aturan Allah Swt. Itulah salah satu fungsi aturan dalam Islam, yakni sebagai pemecah problematika manusia.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam syari’at antara lain :

1. Syariat ekonomi Islam.

Islam menetapkan tentang status kepemilikan harta di dunia, terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan umum, negara dan individu. Kepemilikan umum dan negara tidak boleh dikuasai atau diserahkan pengolaannya pada individu, baik lokal maupun asing atau diprivatisasi.

Kepemilikan umum di antaranya mencakup sumber alam seperti minyak bumi, tambang emas, perak, tembaga, dan lain-lain; benda-benda yang pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu-seperti masjid, jalan raya; juga benda-benda vital yang dibutuhkan dan dicari-cari oleh manusia dan memiliki jumlah kandungan (deposit) yang amat besar, misalnya sumber mata air.

Maka kawasan-kawasan pelindung siklus air yang vital yang pada umumnya berupa bukit-bukit, hutan, gunung, pantai, daerah aliran sungai tidak boleh diubah menjadi milik pribadi dan pengontrolan penuh dilakukan oleh negara.

Negara tidak berhak mengubah kepemilikan umum (milik masyarakat) menjadi milik individu, apa pun dalihnya, termasuk membiarkan pembangunan pemukiman yang mengancam keberadaan daerah tersebut.

2. Pengaturan Tentang Tanah.

Islam juga memiliki aturan dalam pemanfaatan tanah. Islam mendorong umat manusia untuk mengelola tanah secara produktif. Tanah-tanah telantar (yang dibiarkan tidak tergarap, meskipun berpotensi subur) akan menjadi hak milik si penggarap. Syaratnya, selama tanah tersebut dikelola dan digarap. Rasulullah saw. bersabda:

Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya. (HR al-Bukhari).

3.      Tata Kota
Prinsip tata kota yang dikembangkan harus memberikan daya dukung lingkungan, karena Islam melarang bersikap dzolim baik terhadap sesama manusia maupun hewan dan tumbuhan. Daerah produktif untuk pertanian misalnya, maka tidak boleh dibuka untuk perindustrian, karena membalikkan tanah menjadi produktif lagi tidaklah mudah.

Pembangunan pemukiman atau fasilitas publik lain harus mengutamakan faktor sanitasi karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, maka saluran pembuangan pun menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan, termasuk saluran drainase yang memudahkan air mengalir dengan daya tampung yang mencukupi.

4.   Sistem Pemerintahan Islam

Dukungan utama pemberlakuan aturan yang sesuai syariah adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, yaitu sistem pemerintahan Islam, yang jelas sangat berbeda dengan sistem demokrasi.

Sistem pemerintahan Islam tidak memberi ruang pada manusia untuk menetapkan hukum kecuali tidak bertentangan dengan syariat, karena kedaulatan ada di tangan syariat, bukan ditangan rakyat.

Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, majelis umat hanya akan memusyawarahkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat dan umat akan mengontrol pelaksanaan syariat.

Maka jelas, tidak akan ada kebijakan yang lahir dari kompromi antara penguasa dengan pengusaha seperti dalam sistem demokrasi, yang melahirkan banyak aturan transaksional, dan menumbuhsuburkan praktek korupsi.

5.  Sistem pendidikan Islam

Kesadaran terhadap lingkungan yang rendah tentu saja berangkat dari sistem pendidikan yang buruk. Sistem pendidikan Islam mentargetkan output peserta didik yang bershaksiyah Islam, dengan pola pikir dan pola sikap Islam, sehingga ketika hal tersebut tidak terbentuk, maka jangan harap mereka akan terstempel LULUS, sekalipun nilai akademiknya memuaskan.

Ketakwaan individu inilah yang akan didorong dalam sistem pendidikan Islam, yang akan melahirkan para professional, para ilmuwan dan para negarawan yang tidak hanya ahli di bidangnya namun juga memiliki ketakwaan yang tinggi

6.   Sistem Sanksi

Islam juga memiliki sistem sangsi yang terkenal dengan ketegasannya, karena Islam memahami bahwa pelaksana sistem adalah manusia, yang bisa saja khilaf dan menyimpang. Maka sistem sanksi dalam Islam haruslah sistem sanksi yang memberi efek jera sehingga mencegah penyebarluasan kemaksiatan yang tak terkendali, dan menebus kesalahan individu yang berbuat jika ikhlas menjalani hukuman sehingga mendapat ampunan Allah di akhirat.

Para qadli atau hakim dalam sistem Islam adalah mereka yang paham syariat, karena pada beberapa kasus keputusan adalah diserahkan pada hasil ijtihadnya.

Adapun secara teknis hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten Bandung ataupun pemrintah pusat adalah :

1. Membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya.  Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. 

Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir. 

Bendungan-bendungan tersebut di antaranya adalah bendungan Shadravan, Kanal Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar, dan Bendungan Mizan.  Di dekat Kota Madinah Munawarah, terdapat bendungan yang bernama Qusaybah. 

Bendungan ini memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter.  Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah.  Di masa kekhilafahan ‘Abbasiyyah, dibangun beberapa bendungan di Kota Baghdad, Irak.  Bendungan-bendungan itu terletak di sungai Tigris. 

Pada abad ke 13 Masehi, di Iran dibangun bendungan Kebar yang hingga kini masih bisa disaksikan.  Di wilayah Afghanistan, kini terdapat tiga buah bendungan yang dibangun oleh Sultan Mahmud Ghaznah (998-1030 Masehi). 

Satu di antara tiga bendungan itu dinamakan dengan Bendungan Mahmud, dengan tinggi 32 meter dan panjang 220 meter.  Bendungan ini terletak di 100 km dari Kabul.Model bendungan yang dibangun oleh insinyur Muslim pun beragam. 

Bahkan, model-model bendungan modern banyak mengadopsi model bendungan yang diciptakan oleh kaum Muslim

2. Memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain),  dan selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut; atau jika ada pendanaan yang cukup, pemerintah perlu membangun kanal-kanal baru atau resapan agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialihkan alirannya, atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal. 

Dengan cara ini, maka daerah-daerah dataran rendah bisa terhindar dari banjir atau genangan.  Adapun daerah-daerah pemukiman yang awalnya aman dari banjir dan genangan, namun karena sebab-sebab tertentu terjadi penurunan tanah, sehingga terkena genangan atau banjir.

Maka negara harus berusaha semaksimal mungkin menangani genangan itu, dan jika tidak mungkin negara akan mengevakuasi penduduk di daerah itu dan dipindahkan ke daerah lain dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada mereka.

3. Membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase, atau apa namanya untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air; atau untuk mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman. 

Pada masa Khilafah Islam, secara berkala, Khilafah mengeruk lumpur-lumpur di sungai, atau daerah aliran air, agar tidak terjadi pendangkalan. 

Tidak hanya itu saja, Khilafah juga akan melakukan penjagaan yang sangat ketat bagi kebersihan sungai, danau, dan kanal, dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengotori atau mencemari sungai, kanal, atau danau.

4. Membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu.  Sumur-sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air (mediaumat.com/www.globalmuslim.web.id)

Tentu saja, semua itu tak akan terwujud jika Islam tidak diterapkan secara kaffah dalam Institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Sulit jika kita masih berharap pada sistem demokrasi untuk merealisasikan program-program maslahat bagi rakyat karena sudut pandang yang digunakan bukanlah ri’ayah (mengurus) rakyat, tapi ‘deal-deal’ politik dan kepentingan antara penguasa dan pengusaha .

“Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan taqwa, pasti Kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka dustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka oleh perbuatannya” (QS al-A’râf [7]: 96).[MO/br]



Posting Komentar