Oleh: Ummu Shofa
(Aktivis Dakwah Islam)

Mediaoposisi.com- SDG’s? Barangkali banyak yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Tetapi bahwa SDG’s ini menjadi global goals 191 negara di bawah PBB, termasuk Indonesia. Hiruk pikuk tahun politik 2018 ini, seolah memberi kesimpulan ‘kebijakan pemerintah bergantung kepada siapa pemimpinnya’.

Yang perlu disadari, entah akan satu periode atau dua periode. Lanjut nawacita atau ganti cita yang lain. Siapapun presidennya, SDG’s global goals-nya.

Apa itu SDG’s?
SDG’s adalah Sustainable Development Goals, diterjemahkan sebagai TPB/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu  17 goal dengan 169 target yang terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi sampai periode tahun 2030.

SDG’s merupakan kelanjutan dari MDG’s yang berakhir tahun 2015 lalu. Ke-17 goals SDG’s adalah Dunia tanpa kemiskinan , tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak , energi bersih dan terjangkau , pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi , Industri, inovasi dan infrastruktur , berkurangnya kesenjangan , kota dan komunitas berkelanjutan , konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab , penanganan perubahan iklim , ekosistem laut , ekosistem daratan , perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh , kemitraan untuk mencapai tujuan.

Di Indonesia, proyek ini telah berkekuatan hukum dengan keluarnya Perpres nomor 59 tahun 2017. Dalam KTT G20 di Hamburg, Jerman. Presiden Jokowi menyampaikan, “Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDG’s, dan akan melaporkan implementasi agenda 2030 ini di PBB melalui Voluntary National Review.”

Sounds good?

SDG’s terdengar sebagai konsensus dunia yang sangat menjanjikan. Namun SDG’s bukan tanpa kritik. Majalah The Economist pada tahun 2015 mengemukakan bahwa 169 target SDG’s digambarkan terlalu banyak dan luas.

Majalah tersebut memperkirakan bahwa pengurangan kemiskinan dan pencapaian SDG’s  lainnya akan membutuhkan sekitar $ 2- $ 3 triliun USD per tahun selama 15 tahun ke depan yang mereka sebut sebagai "murni khayalan”

Terlebih ketika SDG’s dirancang dengan frame Barat yang sekuler kapitalistik.  PBB seolah mengabaikan situasi kaum muslimin yang tertindas.  Misalnya, kemiskinan tampak jelas di negara-negara yang sedang berkonflik, salah satunya Suriah.

Adalah kuasa PBB jika rezim Assad yang dzalim segera dihentikan sehingga suasana damai tercapai, tercipta kehidupan yang tenang dan sejahtera. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya, PBB dan dunia terus saja mengulur waktu kepemimpinan rezim Assad.



Begitu pula pada muslim Rohingya, tidak ada MDG’s untuk mereka. Maka miskin, lapar, terpinggirkan dan terintimidasi adalah dunia untuk mereka. Demikian juga dengan muslim palestina yang memperjuangkan wilayah yang diserobot oleh Israel.

Tidak ada pembelaan serius yang dilakukan dunia. Jika begitu, apakah SDG’s layak diperjuangkan? Sesungguhnya hanya pada Allah-lah, kita memohon pertolongan. Bukan kepada sihir SDG’s ala PBB yang berada dalam kuasa Barat yang sekuler kapitalistik.

Waspada Terhadap SDG’s

SDG’s dirancang oleh UNDP. Salah satu badan PBB yang pernah menjadi perbincangan ketika lembaga tersebut meluncurkan kampanye “Being LGBT in Asia” dengan pendanaan US$ 8 juta sari USAID pada bulan Desember 2014-September 2017. Indonesia menjadi salah satu kawasan kampanye program ini. Jika SDG’s dan kampanye “Being LBGT in Asia” berasal dari organisasi yang sama. Bukankah wajar jika ada kekhawatiran terhadap unsur liberalisme pada program SDG’s?
Perlu ditelaah lebih lanjut, apakah HARUS untuk menjadikan SDG’s sebagai global goals Indonesia bahkan dunia?

Apakah Nilai-nilai Yang Dibawa Dalam SDG’s Sesuai Dengan  Syariat?

Barangkali ada nilai yang sifatnya universal dalam 17 poin SDG’s, tapi sayangnya ada juga yang tidak.. Tampaknya tidak ada screening dalam pengadopsian SDG’s. Setidaknya begitu yang tercantum  dalam perpres.

Tidak dipilah mana yang bebas nilai, mana yang tidak. Diambil semua. Perpres ini menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.

Artinya, diterima bulat-bulat.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. [TQS Al Hujurat : 6].


Posting Komentar