Ilustrasi
Oleh: Suwarni, S.Pd

Mediaoposisi.com- Kapitalisme dibawa ke negeri  Islam membawa dampak buruk luar biasa. Kaum muslimin tidak lagi mengenal Islam sebagai aqidah siyasiyah (landasan politis) yang menjadikan politik sebagai bagian esensial dalam kehidupannya sebagaimana aqidah ruhiyah (landasan teologis).

Akibatnya kehidupan politik yang dipraktikkan di negeri-negeri muslim tidak berbeda jauh dengan Barat. Penerapan demokrasi menjadi harga mati, termasuk dalam mengukur kontribusi politik perempuan.

Perempuan baru dianggap memiliki kontribusi politik jika mereka berhasil duduk di tampuk kepemimpinan, baik di ranah legislatif maupun eksekutif.

Hal ini berbeda dengan Islam. Sebagai ideologi yang sempurna, Islam memiliki konsep dan mekanisme yang jelas dalam mengartikan kontribusi politik perempuan. Jika demokrasi harus merekayasa berbagai saluran demi mendudukkan perempuan dalam peran politiknya, Islam justru menjadikan aktivitas politik sebagai sesuatu yang lazim dilakukan perempuan.

Bahkan, berpolitik disebut Allah SWT sebagai aktivitas yang dilakukan oleh sebaik-baik umat (QS. Ali Imran ayat 110).

Dan tentu saja bukan aktivitas politik pragmatis yang penuh tipu daya sebagaimana yang dipraktikkan pada negara pemuja demokrasi.

Aktivitas politik dalam definisi syariat Islam adalah mekanisme yang menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap semua kebutuhan masyarakat. Tidak hanya mengejar posisi dalam sebuah kekuasaan.

Aktivitas politik perempuan yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah saat beliau membentuk sebuah “partai politik” yang bertujuan menegakkan kalimatullah di muka bumi. Beliau melakukan proses pembinaan  yang didahului dengan mengajak penduduk Makkah, termasuk perempuan untuk bergabung bersama.

Kelompok/ partai tersebut menghimpun kaum muslimin dalam pembinaan di rumah Arqom bin Abi al Arqom. Hasilnya, para muslimah yang tergabung dalam kelompok/ partai tersebut menjadi figur yang konsisten dalam menyuarakan kebenaran sekalipun nyawa mengancamnya.

Bisa kita lihat produk dari pembinaan yang dilakukan oleh Rosulullah Fatimah binti al Khaththab tidak berani menantang kakaknya, Umar bin Khaththab r.a  yang saat itu masih kafir dan bengis mungkin dunia tidak akan mengenalnya sebagai sosok Khalifah yang luar biasa.

Kalau saja Ummu Ammar, Sumayyah Khayyath, menyerah dalam mempertahankan sikap politiknya di hadapan pembesar Quraisy, bisa jadi kita tak akan mengenal kesaksisan pertama dalam perjuangan Islam.

Sejarah telah mencatat perempuan-perempuan tangguh yang sanggup melintasi gurun dan lautan demi menjalankan perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Ethiopia (Habasyah).

Pada tahap berikutnya, peran politik perempuan yang diarahkan Rasulullah ﷺ adalah saat Beliau memberi peluang bagi perempuan sebagai wakil dari kaumnya.

Peristiwa itu terjadi saat pengiriman jamaah haji dari Madinah datang dalam prosesi bai’at yang kedua di Aqobah. Rombongan 75 orang itu diikuti dua perempuan yakni Nusaibah binti Ka’ab (Ummu ‘Imaroh) dan Asma’ binti ‘Amru bin ‘Adiy (Ummu Mani’).

Kedua muslimah itu melakukan aktivitas politik yang amat penting, membicarakan strategi politik yang akan menentukan perjalanan politik Rasulullah berikutnya.

Ummu ‘Imaroh dan Ummu Mani’ menjadi saksi kunci dalam peristiwa Bai’at Aqobah II yang menentukan penegakan institusi pemerintahan Islam yang pertama, Negara Islam di Madinah Munawwaroh.

Ini membuktikan pada kita bahwa jika Islam mendiskriminasi perempuan seperti tuduhan keji yang dilontarkan para feminis, tentu Rasulullah menolak kehadiran keduanya dalam perundingan rahasia dan berisiko tinggi tersebut.

Namun, justru Rasulullah  melanjutkan keberpihakannya atas peran politik perempuan dengan meminta delegasi tersebut menunjuk 12 orang wakil tanpa membedakan jenis kelaminnya.

“Ajukanlah kepadaku dari kalian 12 orang wakil yang akan bertanggung jawab terhadap kaummya dalam segala urusan mereka.” Perintah Rasulullah tersebut bersifat umum.

Artinya, bisa saja delegasi tersebut menunjuk kedua muslimah itu sebagai wakilnya. Praktik ini menjadi keterwakilan perempuan dalam khazanah politik Khilafah Islam dan kemudian representasi mereka dilanjutkan dalam Majelis Umat.

Perjalanan peran politik perempuan dalam institusi ini menjadi penanda tentang kontribusi riil perempuan di bidang politik. Tak perlu pengarusutamaan gender karena pada hakikatnya syariat Islam telah menjadikan laki-laki dan perempuan setara dalam peran politiknya.

Khalifah Umar bin Khaththab mau merevisi kebijakannya hanya karena seorang perempuan Quraisy berani menjalankan peran politiknya.

Mengkritik penguasa, menjalankan ‘amar ma’ruf nahi munkar ketika Umar mengancam akan memangkas setiap kelebihan mahar yang diajukan para perempuan dan memasukkannya ke Baitul Mal.

Perempuan bisa berpolitik karena mendapat jaminan dalam ketentuan syariat. “Hendaknya ada diantara kalian sebuah jama’ah yang menyerukan kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar..” Bahkan para politisi tersebut diberi penghargaan sebagai “.. golongan yang beruntung” (Q.S Ali Imron :104).

Bagaimana tidak beruntung, jika mereka itu diserupakan dengan keberanian para syuhada yang lantang menentang kebijakan penguasa yang zalim.

“Penghulu para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muththalib, dan orang yang melawan penguasa kejam, ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh.” (Hadis Riwayat Al-Hakim).

Menjadi anggota partai politik, atau menjadi kelompok independen yang melakukan tekanan politik kepada penguasa justru menjadi kewajiban para perempuan.

Posisi politik perempuan dalam kelembagaan negara juga diperkenankan dalam syariat. Yakni keanggotaan mereka dalam Majelis Umat yang mewakili rakyat. Sebagai wakil rakyat, maka mereka harus dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk atau diangkat sekedar melanggengkan kekuasaan rezim tertentu. Sehingga, perempuan bisa dipilih karena mereka memang sebagai leader di dalam komunitasnya.

Majelis Umat sendiri memiliki wewenang, seperti memberikan masukan kepada negara terkait urusan penetapan hukum, politik dalam dan luar negeri, sekalipun tidak semua sarannya bersifat mengikat.

Mereka juga bisa mengoreksi kepala negara atas semua aktivitas praktis negara dan berhak menampakkan ketidakrelaannya terhadap para pejabat negara.

Demikianlah cara Islam memberi jaminan perempuan untuk berkontribusi dalam medan politik. Jadi, apapun yang sedang dilakukan dunia Islam saat ini melalui kampanye dan propaganda gender tentang keterwakilan perempuan 30 persen, penggunaan mekanisme zipper system atau penggalangan dukungan laki-laki dalam gerakan “He for She” adalah pekerjaan yang sia-sia.

Karena Islam tak butuh itu semua dan Islam telah memuliakan perempuan dalam peran politiknya.

Tanpa harus duduk dalam kekuasaan, perempuan-perempuan muslim masih tetap mampu menjalankan peran politiknya. Memastikan agar kemashlahatan kehidupan semua masyarakat tidak hanya kaumnya saja terpenuhi.

Memastikan agar keluarga mereka, anak-anak, dan kaum dhuafa dilindungi negara dari semua jenis eksploitasi.

Apalagi, Islam menjamin keterlibatan mereka dalam politik tidak akan mengganggu kehormatan dan harga dirinya. Dalam praktik politik Negara Islam, tidak akan ada ikhtilath atau lobi-lobi politik yang memanfaatkan sisi feminitasnya, apalagi menjerumuskan mereka dalam politik koruptif transaksional.

Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi pemerhati umat kecuali memilih Islam sebagai tuntunan kehidupan, termasuk dalam menjalankan peran politiknya.[MO]

Posting Komentar