Oleh : Rahma Nisa Hakim
(Lingkar Studi Perempuan Peradaban - LSPP)


Mediaoposisi.com- Bareskrim Tangkap 18 Penyebar Hoax dan Hate Speech Sepanjang 2018. (Liputan6.com, 21/02/2018).

Hingga saat ini, definisi ujaran kebencian atau hate speech telah banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat termasuk akademisi, pengamat politik, praktisi hukum, bahkan jurnalis. Mereka menilai batasan hate speech sangat multitafsir yang tak memiliki penjelasan memadai dan rawan disalah gunakan yang bisa memunculkan diskriminasi dan membungkam hak kebebasan berpendapat.

Sebagai contoh kasus Asma Dewi yang ditangkap dan dikaitkan dengan Saracen pada 2017 lalu, meski akhirnya hanya didakwa menyebar hate speech di akun media sosialnya terkait cuitan tentang vaksin dari china, daging mahal dan bahasa china.

Cuitan beliau sebetulnya ditujukan sebagai tanggapan spontan khas gerutuan emak-emak, akibat kekecewaan atas sikap dan komentar pejabat negara. Namun akhirnya berbuntut tuntutan 2 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah.

Banyak hal serupa terjadi, ujaran spontan di media sosial sebagai respon atas berbagai realita dan warna kebijakan penguasa. Artinya tak sedikit ujaran kebencian itu diujarkan sebagai reaksi-akibat yang dipicu sebuah sebab. Hanya sayangnya fokus penanganan cenderung pada 'reaksi'nya saja tanpa melihat pemicunya.

Publik cukup merekam dan mengingat ujaran beberapa pejabat pemerintah dalam merespon keluhan rakyat seperti saat TDL naik atau harga sembako naik. Banyak ujaran-ujaran yang justru tidak proporsional dan dianggap menyakiti hati rakyat.

Masih ingatkah ujaran tentang ‘Cabut saja meterannya” atau “Jangan banyak makan, dietlah sedikit tidak apa”? Termasuk mencuatnya pertanyaan publik akhir-akhir ini, “Bila pemerintah dan DPR ada pasal perendahan martabat dewan dan penghinaan presiden, lalu adakah pasal penghinaan rakyat?”. Hal itu merespon pasal perendahan martabat dewan dalam UU MD3 yang baru disahkan serta pembahasan pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP.

Publik juga menilai ada perbedaan penanganan aparat dalam kasus hate speech yang dilakukan oleh umat Islam dengan pihak lainnya. Seolah ada 'standar ganda'. Sebut saja kasus Alfian Tanjung, Jonru, Asma Dewi dibandingkan dengan Victor Laiskodat. Atau sikap aparat kepolisian atas sejumlah penyerangan pada ustadz dan ulama oleh orang gila yang terkesan terorganisir akhir-akhir ini, yang dengan segera diklaim sebagai hoax.

Berbeda dengan penanganan penyerangan gereja yang diumumkan bahwa pelakunya terpengaruh 'radikalisme'. Seolah setiap tindakan kriminal dari umat Islam disebabkan karena 'pemahaman agamanya' dan intoleransi. Meski pada akhirnya, Kabareskrim minta maaf.

Contoh lainnya adalah beredarnya postingan di IG Kemenkumham yang isinya justifikasi menyudutkan salah satu ormas yang dicabut legalitasnya tanpa proses peradilan. Ormas tersebut saat ini sedang menjalani sidang gugatan pada pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan hukum. Proses hukum masih sedang berlangsung dan belum ada satu pun putusan final dari PTUN akan hal ini. Apakah postingan itu juga bisa terkategori hate speech?

Mengapa Standar Ganda Terjadi ?

Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maka rakyat melalui wakilnya dipandang memiliki hak untuk membuat konstitusi, peraturan dan undang-undang apapun, sekaligus mereka pun berhak untuk membatalkannya.

Dalam demokrasi semua standar dikembalikan kepada keterbatasan akal manusia. Padahal faktanya, sehebat dan secerdas apapun manusia, tetaplah sebagai manusia yang lemah, serba kurang, terbatas dan butuh akan yang lain.

Fakta tersebut disadari oleh ahli hukum Barat sendiri, seperti Prof. Dr. Angelius (Wijs Gerige Ge Menschapsleer). Dia mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan mutlak membutuhkan sesamanya. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan manusia—termasuk hukum—pasti mengalami kekurangan dan kelemahan serta akan menimbulkan perbedaan, perselisihan dan pertentangan.

Saat manusia diberi kewenangan membuat hukum dan perundangan (termasuk persanksian), maka akan dibuat berdasarkan cara pandang tentang kemashlahatan (manfaat) para pembuatnya. Dengan asas manfaat itulah ditetapkan standar nilai baik (khair) dan buruk (syarr) serta standar terpuji/disukai (hasan) atau tercela/dibenci (qabih). Jika cara pandang mereka terhadap ‘manfaat’ berubah –biasanya karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi—maka hukum pun akhirnya berubah. Artinya ukuran ‘baik’ zaman old bisa berbeda dengan ukuran ‘baik’ zaman now.

Contoh: Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan dianggap tidak mencerminkan representative suara rakyat dan tidak demokratis (buruk/syarr), maka agar terwujud demokratisasi cara yang baik (khoir) adalah pemilu langsung kepala daerah.

Namun kemudian, fakta tingginya korupsi kepala daerah yang berkaitan dengan politik transaksional dan high cost proses pilkada langsung (buruk/syarr), mengubah paradigma sebelumnya. Hingga lahir keputusan Pilkada serentak untuk meminimalisir mahalnya cost politik. Begitu seterusnya.

Selain itu, manusia siapapun dia, cenderung selalu ingin diuntungkan dan tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu, jika manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum, sudah bisa dipastikan dia tidak akan membuat hukum yang akan merugikan dirinya sendiri.

Faktor kepentingan pribadi dan kelompok akan turut mempengaruhi. Inilah yang memunculkan standar ganda.

Tentu realita tersebut sangatlah berbahaya, mengingat ukuran penilaian terpuji-tercela, baik-buruk, pada diri manusia jelas berbeda-beda. Akhirnya nilai 'kebenaran' tidak memiliki standar pasti dan tetap. Bila standarnya saja tidak jelas maka sangat logis bila menyebabkan 'ketidak pastian' hukum, termasuk ketidak pastian batasan definisi dan penanganan. Yang akhirnya melahirkan penyalahgunaan.

Dengan gambaran diatas maka wajar sebagian orang menilai, sistem demokrasi ternyata tidak mampu melahirkan kehidupan demokratis yang sesungguhnya. Demokrasi pun bisa saja berpotensi melahirkan rezim represif dan otoriter. [MO]

Posting Komentar