Ilustrasi

Oleh: Firda Umayah

Mediaoposisi.com-Menjelang pemilihan capres 2019, survei elektabilitas marak dilakukan sejumlah lembaga survei. Hal ini bukanlah yang pertama kali dilakukan Sebab, pada pemilu 2014 lalupun diadakan berbagai survei terkait hal yang sama.

Sebagaimana yang pernah dilansir dalam Kompas.com dan CNN indonesia.com, survei elektabilitas diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat siapakah capres yang paling diinginkan oleh masyarakat.

Namun, tak jarang bahwa hasil survei tersebut berbeda-beda hasilnya. Lantas, validkah hasil survei tersebut? Perlukah diadakan survei tersebut?

Manipulasi Dan Propaganda

Kita dapat melihat dari beberapa hasil survei yang seakan-akan menonjolkan jagoan masing-masing. Seperti yang dilansir dalam news.okezone.com, hampir tiap capres yang hendak diusung memiliki posisi teratas dalam survei.

Sehingga, disinyalir bahwa survei ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat masyarakat percaya terhadap propaganda. 

Dan beberapa pihak  meragukan hasil survei tersebut. Sebab, hasil survei dilihat kurang objektif dan sarat mengandung unsur manipulasi.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam sistem demokrasi, pemilu adalah hal yang lumrah. Namun, pemilu kerap kali diwarnai dengan aksi suap dan manipulasi data.

Sebab, sistem demokrasi meniscayakan para pihak untuk memenangkan kontestasi dengan berbagai cara. Termasuk menjadikan survei sebagai alat penggiring opini publik. Survei juga bisa dijadikan sebagai alat menjatuhkan lawan politik.

Sekalipun dalam pandangan Islam boleh menggunakan pemilu dalam memilih calon pemimpin, namun hal itu tetap tidak boleh melanggar hukum syara.Sebab, seorang muslim harus memperhatikan karakter calon pemimpin yang hendak dipilih.

Pandangan Islam menilai bahwa sah tidaknya seseorang menjadi pemimpin negara harus dilihat dari terpenuhinya syarat in'iqad (syarat sah/legal). Ada 7 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kaum muslimin.

Yaitu muslim, laki-laki, berakal, baligh, adil, mampu dan merdeka. Terlepas dari itu, memilih pemimpin yang sesuai hukum syara adalah sebuah keharusan agar kehidupan masyarakat tetap terarah dengan pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Sebab, tugas utama seorang pemimpin adalah menerapkan semua hukum syara' dan mempertahankan keberadaannya.

Adapun terkait survei, maka masyarakat yang cerdas takkan mudah percaya terhadap survei-survei yang diadakan dalam sistem saat ini.

Mereka akan mencermati segala sikap dan fakta yang terjadi di lapangan dan tak mudah terpengaruh propaganda.

Pemberian edukasi terkait kepemimpinan dalam pandangan Islam juga penting untuk dilakukan. Sebab, masyarakat muslim saat ini membutuhkan pemimpin yang siap dibaiat untuk menerapkan semua hukum Allah sebagai konsekuensi keimanan mereka. Serta agar apa yang mereka harapkan dapat terwujud dengan baik.[MO]

Posting Komentar