Ilustrasi
Oleh: Endiyah Puji Tristanti S.Si 

Mediaoposisi.com-Menuju Agustus 2018 jadwal pendaftaran paslon capres-cawapres 2019 peta koalisi parpol mulai terlihat. Meski semuanya masih bisa berubah sampai ada pendaftaran di KPU namun setidaknya sudah ada peta koalisi yang mengarah kepada tiga poros yang mirip dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Jika dilihat lebih jauh, peta koalisi tersebut sangat mirip dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang juga terdiri dari tiga poros.

Bila tetap demikian, keberadaan poros koalisi partai Islam belum menunjukkan sinyalnya meski hanya sinyal lemah. Jika pada Pilkada DKI lalu isu besar yang mengemuka yakni Tolak Pemimpin Kafir dan Haram Pemimpin Kafir, justru pada Pilpres 2019 mendatang isu-isu terkait agama (aqidah) nyaris tak terdengar.

Kemungkinan adanya poros koalisi partai Islam sangat kecil. Hal ini disebabkan masing-masing dari partai tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, partai tersebut telah memiliki jalan masing-masing.

Faktor dominan tak lagi agama (aqidah) namun merosot jauh ke belakang sebatas faktor kepentingan, rapuh dan cair. Politik identitas menjadi tak begitu penting.

Pada Pilkada DKI harus diakui kemenangan Anis-Sandi merupakan berkah isu agama. Momentum 212 dianggap paling krusial dibandingkan Pilkada DKI itu sendiri dalam memberikan prosentase kemenangan.

Namun bila pada Pilpres mendatang justru isu-isu agama dihadang digantikan isu kebangsaan dan parpol Islam memilih untuk tunduk pada arus mainstream hasil rekayasa kekuasaan, atas dasar apa umat Islam menjatuhkan pilihan politiknya melalui jalan demokrasi?

Bila salah satu calon diblow-up sebagai pro China, bagaimana dengan calon yang lain akankah ada jaminan terbebas sebagai antekisasi Barat (AS)?

Kepada siapa tumpuan kemerdekaan hakiki untuk terbebas dari penjajahan politik, ekonomi dan budaya harus diberikan umat? Padahal jelas nama-nama calon yang selama ini menghiasi media mainstream pun sosial media tidak ada yang tegas menolak intervensi Barat (AS) di negeri ini!

Golput Sebuah Realitas

Golput di Indonesia sudah terjadi sejak masa orde baru pada pemilu 1971 (pemilu pertama) sampai dengan pemilu 1997 (pemilu terakhir). Alasan golput karena tidak setuju dengan sistem politik yang diterapkan pemerintah orde baru.

Namun pada pemerintahan reformasi pun golput tetap eksis pada pemilu 1999 meski golput pada pemilu kali ini hanya berkisar 11 persen, karena sistem politik sudah dianggap memberikan harapan baru. Setelah lima tahun berjalan, ternyata penguasa baru dinegeri ini (dari parpol) dinilai mengecewakan hingga jumlah golput pada pileg tahun 2004 melonjak sampai mencapai 23,34 persen.



Hal yang sama terjadi pada Pilpres secara langsung tahun 2004. Angka golput mencapai 23,47 persen pada putaran I dan 24,95 persen pada putaran II. Pada Pilpres 2009 partisipasi sebesar 71,17 persen yang berarti angka golput 28,83 persen. Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58 persen yakni angka golput sebesar 30,42 persen.

Pada Pilpres 2004 pasangan capres-cawapres pemenang meraih 60,62 persen suara dari 75,05 persen partisipan. Artinya pasangan ini hanya dikehendaki 45,49 persen rakyat. Lima tahun berikutnya tahun 2009 capres-cawapres pemenang 60,80 persen dari 71,17 persen partisipan (artinya dikehendaki 43,27 persen rakyat).

Lebih tragis lagi pada Pilpres 2014 capres-cawapres pemenang hanya dikehendaki oleh 36,98 persen rakyat karena hanya menang 53,15 persen dari 69,58 partisipan pemilih.

Lalu apakah pemimpin suatu negara yang hanya dipilih oleh sebagian  kecil rakyatnya (jauh di bawah 50 persen) bisa dianggap legitimate dalam kepemimpinan? Yang jelas golput adalah sebuah realitas.

Hilangnya Kepercayaan Rakyat kepada Pemimpin dan Sistem

Tingginya golput dari waktu ke waktu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab jika golput sebatas ketidakpercayaan terhadap sosok pemimpin, memang pemilu setiap 5 tahun sekali bisa saja dipandang sebagai jalan pergantian kepemimpinan.

Namun bila tingginya golput dikarenakan sikap skeptis dan pesimis terhadap sistem dalam memberikan jaminan perubahan yang lebih baik maka ini masalah besar bagi sebuah pemerintahan dan sistem.

Sibuk kampanye anti golput bukan solusi menghilangkan sikap skeptis dan pesimis rakyat. Atau bahkan sibuk mencari kambing hitam dakwah ideologis (baca: dakwah ekstra parlemen) sebagai penyebab tingginya golput justru akan merugikan pemerintahan dan sistem itu sendiri. Pasalnya pemerintah akan berpijak pada asumsi, menolak realitas.

Bahwa sesungguhnya ada problem sistemik yang mendera sebuah negara, atas ketidakmampuan menjamin hak-hak hidup rakyatnya. Seperti kemiskinan struktural, ketidakadilan hukum, kesenjangan pembangunan, korupsi, hilangnya jaminan rasa aman, kebodohan dsb. Sebab rakyat adalah entitas yang hidup yang melihat dan memperhatikan bahkan merasakan realitas hidup.

Artinya hilangnya kepercayaan rakyat pada pemerintahan dan sistem bisa disebabkan dua hal. Pertama kesadaran rakyat akan hadirnya sistem pengganti yang lebih baik. Bila kesadaran ini bersifat ideologis dan politis tentu akan mengarah pada perubahan sistem yang dikehendaki rakyat.

Kedua sikap pesimistis dan skeptis rakyat terhadap proses politik. Ini membawa rakyat pada sikap apatis, bahkan masa bodoh dengan semua proses politik.

Sikap ini bisa muncul sebagai hasil edukasi politik yang buruk dari negara dan partai politik. Apapun partainya dan siapapun pemimpinnya sama saja tak ada jaminan kehidupan yang lebih baik.

Sterilisasi kampus dari wacana politik pun turut menyumbang sikap apatis generasi muda. Ditambah lagi maraknya gaya hidup hedonisme, globalisasi, konsumerisme tinggi, teknologi canggih yang melenakan, dan banyak hal lain yang telah membudaya sebagai hasil pendidikan materialistis yang kering dari ruh pergerakan. Jadi golput salah siapa?

Ketika Dakwah Ekstra Parlemen Dan Pesimisme Golput Bertemu Di Satu Titik 

Pada dasarnya di negara manapun rakyat menginginkan jaminan kehidupan yang baik dari sistem dan penguasa penerap sistem. Kegagalan sistemik dalam menjamin hak-hak hidup rakyat baik berupa kebutuhan pokok berupa ketersediaan papan, sandang dan pangan yang terjangkau, maupun kebutuhan yang bersifat publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara alami.

Akan mengarahkan rakyat berpikir mencari sistem alternatif yang mampu memberikan jaminan kebutuhan mereka. Ini perkara yang pasti, namun cepat atau lambat bergantung tingkat kedzoliman.

Semakin dzolim sistem terhadap rakyat upaya perubahan yang dilakukan rakyat akan menggelinding semakin cepat.

Pada titik tertinggi kekecewaan (hopeless) rakyat terhadap sistem, siapa saja yang mampu hadir di tengah rakyat secara nyata memberikan tawaran konsep perubahan hakiki yang berbeda dari tawaran perubahan semu parpol-parpol dan rezim pengkhianat pasti akan disambut baik rakyat pada waktunya.

Meskipun pada awalnya tawaran perubahan ini dianggap otopis karena bahasa-bahasa dan makna-makna yang digunakan belum bisa dipahami secara utuh. Terlebih ketika rakyat telah memahami bahwa tawaran konsep perubahan ini berasal dari Dzat Penjamin Kehidupan mereka yakni Allah SWT.

Maka rakyat akan menerima bukan sebatas sebagai tawaran alternatif namun sebagai satu-satunya garansi keimanan mereka. Inilah jalan ekstra parlemen, jalan umat (thoriqoh umat).[MO]

Posting Komentar