Oleh : Dra. Irianti Aminatun
 (Ketua Forum Muslimah Peduli Umat, Anggota Akademi Menulis Kreatif)


Mediaoposisi.com- Menjelang Pilpres 2019, sejumlah partai politik mulai menata langkah untuk memposisikan dimana dukungan hendak berlabuh.

Setidaknya sampai saat ini ada dua poros yang sudah mengemuka. Poros Jokowi yang didukung oleh lima partai, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP dan Partai Hanura telah resmi mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi untuk maju kembali dikancah Pilpres 2019. Dan Poros Prabowo yang didukung oleh Gerindra dan PKS . Jika ditotal koalisi Jokowi yang paling gemuk dengan mengantongi 290 kursi atau 51,77 persen.

Sementara SBY dalam sambutannya di  Rapimnas Partai Demokrat Tahun 2018 menyampaikan kemungkinan partainya untuk bergabung dalam koalisi pemerintah dalam pilpres mendatang.

Lain koalisi partai lain pendapat rakyat. Reporter salah satu TV swasta mewawancarai masyarakat terkait siapa harapan mereka untuk menjadi Presiden. Dari ketiga orang yang diwawancara tidak ada satupun diantara mereka yang mendukung Jokowi menjabat kembali.

Bahkan Pak Budi, salah satu yang diwawancara mengatakan “Menurut pendapat saya setelah Pak Harto, semua presiden yang pernah menjabat telah gagal dalam mensejahterakan kami sebagai rakyat kecil.

Di DKI saja banyak rakyat miskin apalagi dipinggiran masih banyak lagi. Pembangunan memang berjalan, tapi pembangunan itu bukan untuk kami rakyat kecil” (Apa Kabar Indonesia TVOne 20/3/2018)

Pemilu bagi rakyat sejatinya adalah harapan perubahan kondisi mereka menuju lebih baik sebagaimana janji parpol maupun individu saat kampanye. Nyatanya Pemilu hanya digunakan sebagai ajang perebutan kursi jabatan dan kekuasaan.



Buktinya, belasan kali pemilu digelar dan 6 orang presiden berganti, harapan tinggal harapan. Perbaikan dan perubahan yang dijanjikan tak kunjung datang. Kesejahteraan rakyat masih sebatas angan-angan. Wakil rakyat datang silih berganti, setiap kali itu pula rakyat hanya dijadikan komoditi. Berkali-kali kepemimpinan berganti, sebanyak itu pula rakyat kecewa dan rugi.

Parlemen dan penguasa hasil Pemilu selama ini membuat harapan dan cita-cita umat terasa makin jauh dari kenyataan. Dari Parlemen dan Penguasa pilihan rakyat itu lahir banyak peraturan dan perundang-undangan yang justru merugikan rakyat.

Melalui mereka juga kepentingan asing masuk. Merekalah pelaku korupsi yang paling ganas di negeri ini. Mereka pula yang telah menjual aset berharga milik negara dan rakyat.

 Bukankah mereka yang menjual Indosat dan BUMN-BUMN lainnya, menjual murah bank-bank yang diselamatkan dengan ratusan triliun uang rakyat. Bukankah mereka yang memberikan kontrak Freeport dan Newmont dan swasta asing lainnya untuk menjarah tambang yang sejatinya milik rakyat. Bukankah penguasa pilihan rakyat hasil pemilu jugalah yang menyerahkan blok kaya minyak kepada Exxon Mobil, blok kaya migas kepada Total. Benar mereka semua adalah Parlemen dan penguasa hasil Pemilu

Parlemen dan penguasa hasil pemilu nyatanya telah menghasilkan berbagai UU yang merugikan rakyat dan membuka pintu bagi asing untuk menguasai kekayaan negeri ini. Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) no.1 tahun 1967 bahkan sengaja disahkan agar PT Freeport bisa segera  mengeksploitasi emas milik rakyat.

DPR hasil Pemilu pasca reformasi pun menghasilkan Undang-undang yang semakin menyempurnakan jalan penguasaan asing itu. Misal UU Penanaman Modal, UU Perbankan, UU Minerba, UU Migas, UU kelistrikan, UU Sumber Daya Air dll.



Pada sisi lain kiprah parpol sebagai entitas politik lebih mencitrakan sebagai sebuah satuan politik untuk mencapai kekuasaan atau bentuk-bentuk keuntungan materi lainnya daripada saluran kehendak umum.

Belum ditetapkannya siapa wakil yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang disinyalir juga terkait dengan “kegalauan” siapa yang harus dipilih berdasarkan pertimbangan kepentingan agar bisa mengakomodir seluruh kepentingan partai pendukungnya.

Bahkan seiring dengan era Pilkada, peran parpol yang asal mencari menang kian terlihat. Koalisi antarparpol yang berseberangan atau beradu kepentingan di tingkat pusat, pudar di daerah, menjadi kendaraan politik untuk memenangkan calon yang dimajukan.

Lebih menyedihkan lagi, peran parpol sejak tahap pengorganisasian internal, penyerapan dan pelaksanaan aspirasi masyarakat sampai dengan kemampuan mereka dalam mengambil jarak terhadap kebijakan Penguasa sebagai pengoreksi juga sangat rendah. Yang terjadi parpol malah menjadi pemberi stempel dengan melegitimasi kepentingan penguasa.

Pemilu nyatanya tidak memberikan perbaikan dan perubahan hakiki. Pemilu hanya memberikan pergantian rezim, sementara sistemnya tidak berubah. Sebab Pemilu dimanapun memang didesain hanya untuk rotasi dan pergantian orang, bukan perubahan sistem atau ideologi.

Karenanya meski sudah belasan kali pemilu digelar di negeri ini, sistem demokrasi yang memberikan hak pembuatan hukum kepada manusia tetap bercokol. Demokrasilah pintu lahirnya UU yang merugikan rakyat.

Jelas dari apa yang terjadi, tidak ada perubahan mendasar yang terjadi meski pemilu sudag digelar berulangkali. Indonesia tetap menerapkan sistem demokrasi yang menihilkan peran agama di ranah publik.

Jadilah negeri ini seperti sekarang ini, tak ada yang namanya kepentingan rakyat yang ada hanyalah kepentingan elit politik dan para kapitalis.



Sejarah panjang bangsa ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita bahwa tidak cukup hanya mengganti orang.

Berbagai masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti rezim. Sebelas kali Pemilu berlangsung, enam kali Presiden berganti, tidak ada yang berubah dari negeri ini. Bahkan negeri ini terpuruk hampir di semua lini.

Semua itu akibat terus mempertahankan sistem sekuler demokrasi kapitalis seraya berpaling dari sistem Illahi yang di bawa oleh Rasulullah SAW. Allah mengingatkan tentang hal ini “Barang siapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit” (TQS Thoha :124)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan: “Allah SWT berfirman, ‘Dan siapa yang berpaling dari peringatanKu’ yakni menyalahi perintah (ketetapan)-Ku dan apa yang Aku turunkan kepada RasulKu, berpaling darinya dan melupakannya serta mengambil yang lain sebagai petunjuknya ‘maka baginya kehidupan yang sempit di dunia”

Perubahan hakiki tidak cukup hanya mengganti rezim tapi juga harus disertai dengan merubah sistemnya secara mendasar dan menyeluruh. Bila kita menginginkan perubahan sistem, maka kita tidak bisa berharap melalui Pemilu, sebab Pemilu didesain justru untuk mempertahankan sistem demokrasi.

Keburukan yang menima negeri ini mulai dari lahirnya peraturan perundangan yang buruk, pemimpin yang buruk, wakil rakyat yang korup, pemimpin yang korup pangkalnya adalah demokrasi dan penerapan sistem sekuler. Karena itu selama dua hal ini ada, keburukan masih akan tetap ada.

Sebaik apapun yang terpilih dalam sistem demokrasi, hasilnya akan tetap buruk, karena yang membuat buruk adalah sistemnya itu sendiri. Karenanya jika kita ingin perubahan menuju lebih baik tak ada cara lain kecuali dengan membuang demokrasi dan menggantikan dengan sistem yang shoheh yang berasal dari Dzat Yang Maha Baik yaitu Sistem Islam.

Perubahan sistem dari sistem demokrasi ke sistem islam ini perlu diperjuangkan dengan perjuangan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu melalui dakwah yang sesuai dengan thariqah Rasulullah SAW dalam mewujudkan Daulah Islam di Madinah.



Perjuangan ini harus dilakukan secara terorganisir dan berjamaah dengan mendirikan partai Politik. Peran partai politik sangatlah vital yaitu :

Pertama Parpol wajib mengoreksi penguasa. Keberadaan parpol di dalam Islam memiliki tugas yang sudah ditentukan Allah SWT yakni mendakwahkan Islam dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar (lihat QS ali Imran ayat 3).

Di tangan Penguasalah puncak kema’rufan dan kemungkaran. Karena itu fungsi utama amar ma’ruf nahi munkar bersentuhan langsung dengan pihak penguasa. Jika dalam perjalanan keuasaaannya penguasa melakukan penyimpangan dari sistem  Islam maka parpol wajib meluruskannya agar sesuai dengan hukum Islam.

Fungsi perbaikan (ishlaah) hanya bisa diterapkan jika penguasa yang ada diangkat berdasarkan sistem Islam untuk menerapkan hukum Allah.

Namun jika penguasa diangkat berdasarkan sistem kufur untuk mengatur masyarakatnya maka yang dilakukan parpol adalah melakukan perubahan secara total (taghyiir).

Pada masa Rasulullah seluruh langkah parpol Rasulullah di kota Mekah adalah langkah yang bersifat taghyiir bukan ishlaah.

Kedua Parpol Islam harus membina kesadaran politik masyarakat. Pada hakikatnya situasi politik lokal, regional dan internasional terjadi mengikuti mainstream dari sebuah kebijakan politik. Umat Islam harus mengamati dan memahami semua kejadian tersebut dari sudut pandang Islam. Inilah yang disebut dengan kesadaran politik.

Pada masa lalu Rasulullah melakukan pembinaan umum kepada masyarakat dengan melontarkan opini umum tentang ajaran islam, merespon berbagai persoalan kemasyarakatan, membongkar persekongkolan dan rekayasa jahat orang-orang kafir terhadap ajaran islam.

Ketiga Parpol berupaya mewujudkan tegaknya sistem Islam. Sudah saatnya parpol tidak terbuai dengan wacana demokrasi dan pemilu yang terbukti hanya ilusi. Dalam konteks kekinian, aturan Islam tidak lagi diterapkan.

 Akibatnya kaum Muslim mendapatkan kemadharatan dan jauh dari kemaslahatan. Saat ini kaum Muslimin tidak memiliki institusi politik Islam (Khilafah) yang bisa menjaga kemuliaan mereka. Ketiadaan Khilafah ini mengakibatkan umat Islam mengalami penderitaan, kemiskinan, kezaliman dsb. Dalam kondisi semacam ini mewujudkan kembali Khilafah Islam adalah kewajiban.

Pada masa lalu Rasulullah dan para sahabatnya mendakwahkan islam sekaligus melakukan aktivitas politik yang bertujuan mendirikan Daulah Islam. Dengan aktivitas politik sistematis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, akhirnya berdiri Daulah Islam di Madinah.



Dengan tegaknya Daulah Islam di Madinah Islam menyebar keseluruh penjuru dunia dengan menebarkan rahmat dan kesejahteraan selama berabad abad, sebagaimana pengakuan Will Durant dalam The Story of Civilization yang menggambarkan bagaimana sistem islam mampu mensejahterakan bagi umat manusia, Muslim maupun non-Muslim.

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas.

 Fenomena seperti ini belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad”

Maka jika rakyat berharap sejahtera, hanya sistem Islam pilihannya, bukan demokrasi.[MO]


Posting Komentar