Oleh : Winda Sari 
(Mahasiswi Universitas Jember)

Mediaoposisi.com- Aksi 411 dan 212 membawa dampak yang begitu besar bagi persatuan umat. Umat bersatu dari segala penjuru Nusantara untuk Islam, beridiri dalam barisan membela agama Allah SWT. Akibatnya luar biasa, sampai-sampai menimbulkan ketakutan dan kegelisahan bagi penguasa dzalim negeri ini.

Pantaskah agama hanya dibawa ketika akan Pemilu, sedang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan amanah pemerintahan justru dipinggirkan ibarat tulang ikan yang disisihkan ketika seseorang makan dan hanya diambil dagingnya saja?

Aturan Islam hanya dipakai ketika sholat, zakat, puasa, sedangkan dalam urusan umat agama ditendang, seperti sudah tidak butuh dengan nasihat agama dan menganggap, apa pentingnya agama dalam urusan pemerintahan.

Pemilu sebentar lagi. Lagi dan lagi, isu SARA dibawa-bawa dalam urusan ini. Para pendukung rezim saat ini berupaya mencari jalan keluar untuk menepis isu ini. Mengingat isu ini membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Jokowi.

Akhirnya banyak yang menyarankan agar Jokowi nanti didampangi figur santri. Agar nanti bisa dipilih kembali, menjadi presiden untuk yang kedua kali. Tapi pepatah mengatakan, nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terlambat, mau bagaimana lagi umat sudah terlanjur kecewa akan tipu daya penguasa hari ini yang ingkar janji.

Saat mendekati pemilu memang isu SARA ini cocok untuk dipasangkan bagi mereka yang mendukung penguasa saat ini, dari Kompas.com [Jumat, 23 Maret 2018] mengungkapkan, penyebaran isu SARA dan hoaks diprediksi akan kembali marak pada Pemilu 2019.

Calon presiden (Capres) petahanan Jokowi diprediksi bakal menjadi sasaran empuk dua serangan tersebut. Karena itulah, Jokowi harus mampu menepis dua serangan tersebut jika ingin tampil sebagai kampiun.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad berpendapat, pada Pemilu 2019 isu yang dimainkan tidak jauh berbeda dengan pilkada, yakni isu SARA dan hoaks masih akan menjadi konsumsi publik. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari fase digital politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Saat ini, masyarakat lebih mudah terhubung dengan perangkat komunikasi tanpa bisa menyaring setiap informasi yang masuk. "Informasi yang masuk ke masyarakat secara langsung ada juga yang berupa isu SARA maupun hoaks, ini juga akan mewarnai Pemilu 2019," ujar Yasin, Jumat (23/3).

Memang peran media sosial sangat berpengaruh dalam penyampaian berita, ada yang hoaks dan ada yang fakta. Tetapi, rakyat tidak mudah untuk dibodohi, rakyat bisa membedakan antara yang hoaks dan yang bukan hoaks. Kesadaran rakyat semakin terbuka dan tahu bagaimana bentuk kedzaliman rezim hari ini.

Inilah gambaran jika penguasa tidak taat kepada Allah SWT, yang timbul bukan rasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, tetapi yang ditakutkan jika tidak terpilih lagi.

Pemikirannya bukan tentang bagaimana nasib bangsa ini, tetapi yang dipikirkan bagaimana nasib rezim yang didukung jika tidak terpilih lagi, yang dipikirkan bukan tentang bagaimana amanah sebagai pemimpin, tetapi tentang bagaimana caranya agar terpilih lagi, soal amanah itu belakangan, yang penting menang dulu.

Begitulah pemikiran orang-orang yang pro rezim saat ini. Menghendaki 2 periode, tetapi kinerjanya tidak karuan. Pemikiran yang sudah banyak dipengaruhi oleh eksistensi demokrasi yang membawa ke dalam kubangan kesesatan. Pemikiran yang muncul dibenak bahwa Jokowi harus didampingi figur santri agar isu SARA ini mereda merupakan bentuk pemikiran ala demokrasi.[MO]

Posting Komentar