PDIP & E-KTP
Oleh: Nasarudin Joha

Mediaoposisi.com- Ruar Biasah ! Kader PDIP disebut terlibat korupsi e KTP. Ganjar dan Puan disebut menerima duit e KTP. Ini keterangan di pengadilan, ini fakta persidangan, bukan hoax politik.

Kenyataan ini, dapat mengkonfirmasi beberapa dinamika politik yang patut diketahui :

Pertama, dalam politik tidak ada kawan abadi, begitu juga tidak ada musuh abadi, melainkan kawan kepentingan. Sepanjang kepentingan sama, persahabatan politik bisa mesra. Jika berbeda, menelikung dan saling mengumbar aib adalah hal yang biasa.

Novanto merasa, posisi kepentingan politiknya saat ini tidak memiliki kadar kesetimbangan. Ia merasa di paksa berjibaku di meja hijau, untuk sesuatu urusan yang dilakukan secara bersama.

Novanto telah melepaskan ikatan politik untuk saling melindungi, dan menggesernya pada ikatan kepentingan berbagi resiko. Makan bersama, cuci piring bersama.

Langkah Novanto ini bisa dipahami untuk sedikit memberikan pengertian publik bahwa dirinya bukanlah aktor dominan dan pelaku pemilik peran sentral. Novanto juga berharap, keterbukaan ini -sebagaimana komitmennya sebagai justice colaborator- untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan keringanan hukum atas ikhtiarnya membuka persoalan secara terang benderang.

Kedua, ini menunjukan lemahnya proses kanalisasi pertarungan politik. Novanto -setelah tidak diperlukan dalam koslisi kemitraan- didepak begitu saja, tetapi sang pendepak tidak membuat langkah rincian agar persoalan bisa terkanalisasi atau jika memungkinkan terisolasi hanya kepada Novanto.

Aktor politik yang bermain dibelakang kekuatan yang mendepak Novanto, tidak terlalu jernih memetakan situasi politik. Terkadang, justru terkesan hanya melakukan ejakulasi politik untuk melampiaskan syahwat kekuasaan sesaat.

Penindakan terhadap Novanto dapat mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan publik pada KPK, setelah sebelumnya KPK keok di praperadilan. Kepercayaan pada KPK berarti kepercayaan pada eksekutif, yang dianggap komitm terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Namun yang abai dipetakan dan di antisipasi, Novanto -meski dalam kapasitas pribadi- memiliki naluri mempertahankan diri (Survival Instink/Gharizatul Baqa). Naluri ini otomatis mendorong dirinya untuk melakukan dua tindakan : mencari perlindungan (bertahan) dan melakukan serangan balik.

Nampaknya, strategi Justice Colaborator yang diajukan Novanto adalah teknik hukum untuk menjalankan manuver politik : mempertahankan diri dan menyerang balik lawan politik.

Memang benar untuk menjurus langsung pada rezim, Novanto tidak memiliki tangga untuk dapat meraihnya. Namun Novanto paham, ada efek karambol atas setiap serangan politik.

Serangan politik pada individu PDIP (dalam hal ini yang paling kuat diarahkan kepada Puan dan Ganjar) akan berefek ada PDIP sebagai pimpinan koalisi dan tentu juga akan berefek pada Jokowi.

Serangan Novanto ini -meski tidak bisa dianggap sebagai pukulan yang mematikan- tetapi akan sangat mengganggu konsentrasi rezim dalam konstelasi gelaran Pilkada di tahun 2018.

Rezim yang diwakili PDIP menetapkan misi untuk memenangkan Cakada PDIP di gelaran Pilkada 2018, sebelum nanti berkonsentrasi memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Sekjen PDIP bahkan menyebut "Jika ingin Pak Jokowi menang Pilpres, menangkan  Pilkada 2018".

Dalam konteks Pilkada Jateng, serangan Novanto ini bisa membuyarkan konsentrasi Ganjar. Bahkan, jika ada proses penetapan tersangka oleh KPK, maka dipastikan PDIP akan kedodoran.

Belum lagi, situasi ini akan di akselerasi oleh tim Sudirman Said, untuk menggeser posisi Ganjar di Jateng. Jateng itu lagu wajib bagi PDIP, jika sampai PDIP keok di Pilkada Jateng, maka ini alamat pertanda kiamat PDIP di pemilu 2019.

Ketiga, dinamika kasus e KTP juga akan dioptimalkan bagi para pejuang Islam diluar sistem, untuk menjadikan bahan kampanye masif dalam proses mendelegitimasi sistem politik demokrasi.

Demokrasi hari ini tidak saja menunjukan kerusakan parsial dan individual. Dalam kasus e KTP, demokrasi telah secara sempurna menunjukan betapa kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem demokrasi ini bersifat kompleks, lintas kekuasaan (eksekutif dan legislatif), dilakukan secara kolektif kolegial (berjamaah sesama Gang triad), yang mustahil publik memahaminya sebagai kesalahan diluar sistem.

Kasus e KTP -jika digabungkan dengan kerusakan tata kelola pemerintahan lainnya- akan menyempurnakan bangunan rusak sistem demokrasi.

Situasi ini memungkinkan bibit persemaian sistem Islam yakni Khilafah, untuk dijadikan alternatif pengganti bagi sistem demokrasi yang rusak. Khilafah, selain berasal dari akidah umat, adalah sistem yang terbukti selama 13 abad memberikan kesejahteraan paripurna bagi umat manusia.

Bagi PDIP, kasus e KTP ini berat. Jika diambil dari sudut kamera yang pas, pastinya ini akan menjadi sebuah booming. Booming e KTP, bukan saja bisa menarik Ganjar dan Puan, namun bisa juga menenggelamkan PDIP dan Jokowi. [MO].

Posting Komentar