Jakarta| Mediaoposisi.com- Dikutip dari liputan6.com, gaji Presiden RI berpotensi mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai Rp6,6 miliar tahun atau kisaran Rp500 juta per bulan.

Hal itu bisa terjadi jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS disahkan.

Sesuai dalam materi RPP, gaji presiden senilai Rp533 juta. Adapun wakil presiden menerima penghasilan Rp 368,9 juta per bulan,

Usulan kenaikan gaji ini bila disahkan ditengarai tidak sesuai dengan polemik yang kerap terjadi selama rezim Jokowi.

Bukan rahasia lagi bila dalam rezim yang dipimpin oleh "Khalifah" Jokowi, terjadi berbagai kontroversi seperti kriminalisasi ulama, pembubaran ormas, pembiaran akun penyebar hoax, serta tidak tercapainya janji kampanye.

Sebelumnya, pada 2017 lalu Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) M. Tri Andika menegaskan bahwa masih banyak janji jokowi yang dilanggar.

Dikutip dari detik.com , janji-janji yang dilanggar seperti penerapan sistem e-Goverment hanya dalam dua pekan.

"Mungkin kawan-kawan masih ingat, ya?," katanya dalam diskusi 3 Tahun Jokowi-JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, (20/10/2017).

Janji lainnya yang diingkari adalah memilih menteri pendidikan dari kalangan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Faktanya, dalam tiga tahun pemerintahannya, Jokowi mengangkat Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy yang sebelumnya menjabat rektor universitas.

Hal lain yang tidak ditepati Jokowi-JK di bidang pendidikan adalah batal menghapus Ujian Nasional bagi siswa-siswa sekolah.

Jokowi-JK pun tidak menepati janjinya saat menyusun Kabinet Kerja yakni tidak akan membagi kursi menteri untuk partai pendukungnya. Sedangkan di bidang pertanian, Jokowi-JK dianggap gagal memenuhi janji swasembada pangan dalam tiga tahun.

"(Janji) Pertumbuhan ekonomi akan 7 persen masih jauh," ucap Andika miris.

Pantaskah Jokowi yang dianggap sebagai khalifah oleh Said Aqil Siradh ini mengalami kenaikan gaji ?[MO].

Posting Komentar