Oleh : Een Aenirahmah 

Mediaoposisi.com- Dalam waktu dekat ini BAWASLU ( Badan Pengawas Pemilu ) akan merampungkan materi khutbah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ), materi tersebut berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (  SARA) di Pilkada.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang anggota BAWASLU, Mochammad Afifudin di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 10/2/18 

Ia mengatakan bahwa : penyusunan materi khutbah ini melibatkan tokoh semua agama, yang kemudian akan disampaikan kepada masyarakat dari semua agama.

Pemberian materi khutbah ini merupakan sarana agar Pilkada tidak dipenuhi oleh politik uang dan politisasi SARA ( Republika CO.ID ) 

Kekejaman konflik SARA dalam Pilkada DKI Jakarta tahun lalu disinyalir menjadi barometer yang dipakai BAWASLU untuk melakukan upaya strategis dalam mengantisipasi panasnya suhu politik di tahun 2018-2019 dimana akan berlangsung pesta demokrasi dalam Pilkada, Pileg dan PilPres.

Rencana penyusunan materi khutbah oleh BAWASLU ini mengingatkan kita akan rentetan wacana program sertifikasi Khotib dan ulama yang pernah diusulkan BNPT dan Menteri Agama pada tahun lalu.

Pada saat itu menteri agama menyatakan bahwa materi khutbah harus mengarahkan pada ajaran Islam  Rahmatan Lil A'lamin  yang moderat, toleran, demokratis, rela menerima nilai-nilai liberal serta tidak menuntut pemberlakuan hukum Islam Secara legal - formal


Bila langkah yang diambil BAWASLU dalam menyusun materi khutbah kali ini juga diperuntukkan agar mampu membungkam mulut mulia para alim ulama supaya sesuai dengan kepentingan penguasa dan meracuni umat  supaya menerima sistem kufur demokrasi liberal jelas perlu di kritisi bahkan di tolak

Pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi meniscayakan adanya politik uang, besarnya dana pencalonan " mahar politik" sebagai kompensasi terhadap partai pendukung menjadi sebab lahirnya para pemimpin yang bermental korup dan menyalahgunakan wewenang kekuasaan ketika menjabat

Proses pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi sangat jauh berbeda dengan proses pemilihan kepala daerah dalam sistem pemerintahan Islam

Pengangkatan para kepala daerah setingkat Provinsi- Wali, dan setingkat Wilayah- Amir ditunjuk langsung oleh Khilafah, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah saat itu, beliau mengangkat para wali di berbagai negeri seperti Mu'adz bin Jabal sebagai wali di Janad, Ziyad bin Labid sebagai wali di Hadramaut.

Mereka adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas memegang urusan pemerintahan, berilmu, amanah dan dikenal ketaqwaannya.

Perlu dipahami, wali termasuk kategori penguasa maka setiap calon wali harus memenuhi syarat yakni harus seorang Muslim, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan ( Ajhizah ad Daulah 2005 : 73 )

Penunjukkan kepala daerah langsung oleh Khilafah akan menghemat uang negara dan mencegah praktik money politic serta korupsi.

Bahkan konflik yang selalu mewarnai setiap Pilkada akibat ketidakpuasan pihak yang kalah, kecil kemungkinan terjadi dalam sistem khilafah

Dengan demikian yang di butuhkan Indonesia saat ini bukan sekadar kampanye anti politik uang tetapi butuh sistem yang akan mampu menutup rapat praktik politik uang itulah sistem khilafah Islamiyyah.[MO]

Posting Komentar