Ilustrasi

Oleh Novia Norma Yunita 
(Kepala Divisi Humas An-Nisa LDK KMM STKS Bandung)


Mediaoposisi.com- Mulai dari awal tahun 2018  isu-isu politik semakin hangat diperbincangkan bahkan akan semakin memanas hingga nanti Pemilu tahun 2019. Pilkada serentak di 171 daerah,  17 provinsi termasuk  di tiga provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pun menambah riuhnya tahun politik negeri ini.

Bahkan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono dikutip dari Kompas.com mengatakan bahwa 85 persen pengguna hak pilih pada pemilu 2019 nanti merupakan pemilih di Pilkada serentak 2018.

Maka jangan salah jika tahun ini semua orang dengan bebas memberikan persepsinya terkait Pilkada serentak pun kaitannya dengan Pemilu 2019 nanti. Itu merupakan hal yang wajar karena “pesta demokrasi” yang digadang-gadang merupaka pesta seluruh rakyat Indonesia ini adalah untuk menentukan masa depan negeri tercinta.

Namun, hal sebaliknya terjadi pada mayoritas penduduk negeri ini, yakni umat muslim. Seakan tak habis mendiskriminasi tokoh-tokoh ulama, pun umat muslim dihimbau untuk memisahkan isu agama (islam) dengan politik.  Mengkaitkan isu politik dengan agama dianggap mencederai kesucian agama. Maka banyak umat muslim yang seakan meninggalkan agamanya untuk memberikan pandangannya tentang politik, agar ilmiah katanya.

Hal ini terjadi jelas karena sekulerisme yang dianut negeri ini, yakni pemisahan agama dari kehidupan, termasuk politik. Jika ingin taat, maka jauhi politik. Jika ingin politik, maka tinggalkan agama. Seperti minyak dan air yang mustahil untuk disatukan. Politik itu kotor dan agama adalah sesuatu yang harus dijaga kesuciannya.

Padahal, sebenarnya makna politik sebenarnya lah yang telah dinodai oleh oknum-oknum yang tidak lain dan tidak bukan adalah mereka para kapitalis. Makna politik sesungguhnya adalah periayahan terhadap umat—pengurusan terhadap umat yang jelas sangat berbeda dengan makna politik dalam pandangan kapitalisme yang berarti seni untuk mempertahankan kekuasaan.

Hal inilah yang melahirkan praktik politik yang sangat berbeda. Maka jangan salah mengapa banyak yang menghimbau agar isu politik tidak dikaitkan dengan agama, karena praktik politik saat ini lebih pada bagaimana mendapatkan dan mempertahankan suatu kekuasaan dibadingkan mengurusi umat.

Mulai dari kebijakan yang berpihak pada asing dan para pemilik modal, hingga kemiskinan yang tak pernah selesai merupakan sedikit dari sekian banyak fakta yang bisa kita indera dari kebobrokan politik saat ini.

Pada faktanya, menurut Ketum PBB yang dikutip dari voa-islam bahwa pemisahan agama dengan politik adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra melalui akun facebooknya pada September tahun lalu yang mengatakan bahwa hanya orang yang otak dan hatinya sekuler saja atau yang menganggap agama itu perkara sampingan saja, yang bisa memisahkan agama dengan politik. Selama seseorang itu sungguh-sungguh beriman dengan ajaran agamanya, maka mustahil baginya dapat memisahkan agama dengan politik.

Justru dalam hal ini, agama adalah pengokoh yang dapat memperbaiki praktek politik yang rusak dengan pemperkuat perilaku yang selalu terpaut pada ajaran agama. Islam pun demikian, bahkan islam adalah agama sekaligus ideologi yang dapat diterapkan di seluruh lini kehidupan dan bagi seluruh alam yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat termasuk non-islam.

Oleh karena itu, adalah hal yang salah jika umat muslim menjauhkan diri dari isu-isu politik saat ini. justru yang harus dilakukan adalah menganalisa setiap isu dan mengkaitkannya selalu dengan islam.[MO]

Posting Komentar