Ilustrasi

Oleh: Ummu Nadzifah, S. Si

Mediaoposisi.com- Baru sekitar dua bulan menapaki tahun 2018, kita sudah disuguhi dengan berita yang kurang mengenakkan. Sebut saja berita tentang rencana pemotongan gaji ASN sebesar 2,5 persen untuk dana zakat.

Presiden Jokowi berharap adanya perubahan pengelolaan dana zakat dan wakaf  bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Bukankah mengentaskan kemiskinan dan  mengurangi ketimpangan itu tanggung jawab Negara, kenapa dilimpahkan kepada rakyat?

Meski masih berupa wacana, hal ini memberi sinyal bahwa keuangan di negeri ini sedang tekor. Sebagaimana yang kita ketahui utang Indonesia yang jatuh tempo di tahun 2018-2019 mencapai Rp 810 Trilliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Wajar jika pemerintah lirik sana lirik sini untuk menutup defisit keuangan.

Kebijakan terbaru tapi sudah usang adalah kenaikan harga BBM. PT Pertamina (Persero) menetapkan harga baru (menaikkan harga) seluruh jenis BBM umum yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Menurut Rofi Munawar (Anggota Komisi VII DPR RI) kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi besaran APBN. (Okezone, Senin 26/2/2018).

Kondisi-kondisi diatas sebenarnya lagu lama, yang kita pun sudah bosan mendengarnya. Tidak ada sedikitpun kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Bukankah tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selama negeri ini masih menggunakan system ekonomi kapitalis akan sulit meraih kata sejahtera.

Dalam system ekonomi kapitalis Indikator yang paling banyak digunakan untuk memotret seberapa besar perekonomian suatu Negara adalah PDB (Produk Domestik Bruto). Apakah besarnya PDB suatu Negara mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyatnya? Tentu tidak.

Simon Kuznets (1934) dan diamini oleh banyak ekonom, menyatakan bahwa PDB hanya menghitung  nilai barang dan jasa yang dihasikan oleh suatu Negara dalam satu periode, bukan mengukur tingkat kesejahteraan. Pasalnya indikator ini tidak ‘peduli’ siapa yang menghasilkan nilai barang dan jasa tersebut.

Apakah segelintir pengusaha raksasa atau jutaan rakyat jelata. Indikator ini juga tidak menjelaskan bagaimana distribusi hasil kekayaan tersebut diantara penduduk.

Indonesia misalnya. Ternyata semakin besar PDB nya, justru kesenjangan pendapatan antar penduduk semakin tinggi. Pada tahun 1999 gini ratio Indonesia sebesar 0,31 dan melonjak menjadi 0,41 pada tahun 2012. Artinya ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin parah.

Berdasarkan data BPS September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta dengan garis kemiskinan pendapatan per kapita per bulan RP. 361.990. (kompas.com). Jika ditambah dengan jumlah penduduk yang rentan miskin yang jumlahnya terus bertambah, maka angka ini  jauh lebih besar.

Sementara berdasarkan data yang terdapat dalam situs forbes jumlah warga Indonesia yang terkategori milliader dunia ada 21 orang. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-20 sebagai Negara dengan populasi orang kaya terbanyak di dunia, dimana rangking 1,2, dan 3 adalah Amerika Serikat, China dan Jerman. Jika diakumulasi jumlah kekayaan mereka sebesar 49,8 milliar dolar atau sekitar 647,4 trilliun rupiah.

Paradok antara nilai kekayaan yang menumpuk di lapisan atas dan buruknya kualitas kesejahteraan masyarakat dalam jumlah yang fantastis merupakan bukti lemahnya sistem ekonomi kapitalis. Indikator yang tidak relevan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah lebih berpihak pada segelintir orang.

Bisakah kita berharap sejahtera dengan system ekonomi yang seperti ini.

Di dalam Islam, indikator kesejahteraan ekonomi sebuah Negara adalah terpenuhinya kebutuhan pokok individu secara ma’ruf.  Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya,memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia menjadi miliknya”

Maka  politik ekonomi Negara Islam adalah menjamin kebutuhan pokok setiap warga Negara yang meliputi sandang, pangan, papan serta jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Untuk pemenuhan sandang, pangan dan papan, Negara akan mewajibkan bekerja pada setiap laki-laki dewasa. Sementara untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan, Negara akan mengoptimalkan kekayaan yang di miliki negeri tersebut.

Negara pun memberikan kesempatan kepada warga Negaranya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dengan menciptakan iklim berproduksi yang kondusif. Inilah system ekonomi Islam, dimana peran Negara sangat dominan dalam memutar roda ekonomi dan tidak menyerahkan kepada pasar sebagaimana yang terjadi dalam system kapitalis. Masihkan berharap pada system kapitalis?[MO]



Posting Komentar