Oleh: Yulida Hasanah


Mediaoposisi.com-Di Tahun politik 2018 ini, umat islam di indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masalah-masalah politik yang terjadi.

Salah satu kasus yang sampai hari ini belum terkuak akar masalahnya oleh pihak yang berwenang yaitu Polri dan pemerintah adalah Kasus penyerangan Ulama dan tokoh agama secara berantai.

Dimana dalam dua pekan sejak akhir Januari yang lalu, penganiayaan terhadap ulama terus terjadi, khususnya di Jawa Barat. Pada tanggal 27 januari terjadi penyerangan (bogem mentah) terhadap KH. Umar bashri, Pimpinan ponpes Al hidayah Cicalengka, lalu  pada tanggal 2 februari, terjai lagi penyerangan terhadap ustad Prawoto Pimpinan Brigade PP persis, sampai meninggal dunia saat akan melaksanakan Shalat Subuh.

Kemudian  tanggal 11 februari 3 pemuda tak dikenal mengeroyok Ustadz Abdul Basit di depan rumah beliau palmerah Jakarta barat. 

Pemerintah dan Polri menyikapi Kasus Penyerangan terhadap Ulama 

Karena pelaku penyerangan terhadap para ulama ini dikalim oleh polisi adalah orang gila, maka tindakan polisi selanjutnya adalah melakukan razia terhadap orang gila yang memiliki tidak tanduk yang aneh terutama yang berada di sekitar masjid dan pondok pesantren.

Selain itu, polisi juga melakukan  penanganan dan menindak tegas pelaku penyebar berita-berita hoax terkait kasus penyerangan ulama.

Selain itu dari hasil penelusuran  Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 21 peristiwa kekerasan terhadap pemuka agama, yaitu di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan jawa barat,  “seluruh peristiwa itu murni kriminal biasa”.

Begitu pula sikap pemerintah Jokowi, Pemerintah meningkatkan kerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang kini langsung berada di bawah naungan presiden untuk mencari siapa Mr.X yang berada di balik kasus berantai penyerangan terhadap ulama tersebut.

Selain itu, Jokowi bertemu langsung dengan 39 ulama dari kepulauan Riau di kantor Presiden, Jakarta selasa 6 maret 2018.

Di dalam pertemuan itu juga sempat membahas soal maraknya kasus dugaan penyerangan ulama dan tokoh agama. Presiden berjanji akan menjaga para ulama dan tokoh agama dari tindak kekerasan (tribunnews.com).

Sikap yang diperlihatkan oleh pemerintah dan Polri terhadap kasus penyerangan ulama ini seakan-akan ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa “tidak ada apa-apa” dibalik kasus penyerangan terhadap ulama.
Padahal masalahnya adalah fakta “kejanggalan” dalam peristiwa tersebut jika dikaitkan dengan 2 hal yaitu pelaku  dan juga “sikap presiden” yang hadir sebagai pahlawan para ulama.

Apalagi kasus ini terjadi di tahun politik yang “Ulama dan Agama” laris bak kacang goreng menjadi objek politik yang sengaja “diperalat” dalam rangka melanggengkan dan mengokohkan kepemimpinan politik Demokrasi di tengah-tengah umat Islam khususnya di Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul, Apakah betul kasus yang menimpa Ulama ini ada hubungannya dg Politik Demokrasi yang sedang berkuasa di negeri ini?

Ulama, jangan terperdaya oleh Demokrasi !

Sangat masuk akal jika dalam sistem politik Demokrasi yang lahir dari pandangan hidup Sekulerisme (Pemisahan Agama dari urusan kehidupan), jalan politik (metode) dan cara politiknya tidak menggunakan standar Halal Haram dalam pelaksanaannya.

Maka, apapun bisa dilakukan oleh para penguasa dalam sistem politik demokrasi ini agar kekuasaannya tetap exis dan langgeng.

Maka tak heran dan wajar terjadi di negeri Demokrasi, koruptor pura-pura sakit ketika dipanggil KPK, Penguasa pura-pura tidak tau ketika harga BBM, TDL,dan Gas melonjak naik, termasuk pelaku penyerangan Ulama yang pura-pura gila. Dan semua itu bisa saja terjadi di negeri yang mengadopsi Demokrasi ini. 

Jika kita ikuti, selang beberapa waktu setelah gonjang ganjing kasus penyerangan ulama, presiden jokowi malah semakin ‘nempel’ dengan para ulama, termasuk Polri. Hal ini sebenarnya menjadi follow up agenda dari masalah kasus penyerangan ulama tersebut.

Juru Bicara HTI, ust. Ismail Yusanto mangaku tidak mengetahui apa yang terjadi di balik kasus penyerangan ulama yang beruntut itu.

Namun, banyak sentimen yang berkembang di masyarakat, diantaranya supaya aparat punya alasan untuk mengawasi dan menjaga Ulama, Kiai, Ustadz. Padahal, maksud sesungguhnya adalah untuk memonitor ceramah atau dakwah yang terkait pilkada.(Sumber: Media Umat)

Selain itu,indonesia terus menggiring Ulama dengan mensosialisasikan Islam damai ala Demokrasi, ini termasuk dari bagian program Dunia menjadikan Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar yang menjadi negara dengan penerapan Demokrasi terbaik di dunia.

Hal ini juga dibuktikan oleh presiden Jokowi yang menginisiasi Pertemuan Ulama Internasional tahun ini yang akan digelar 15-19 Maret.
Dalam pertemuan tersebut, diharapkan para Ulama bisa mengajarkan bahwa “Demokrasi dan Toleransi beragama” dapat berjalan beriringan secara harmonis. “Indonesia mengambil inisiatif pertemuan Ulama Internasional. Kenapa?

Karena ada satu keunikan di mana ada Islam dan Demokrasi”, terang Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Armanatha Nasir, di kantor Kemenlu, jakarta, Rabu & Maret 2018 (sumber: metrotvnews.com).

Dan di tahun 2018 ini pula, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia yg akan digelar di Bogor , Jawa Barat pada 1-3 Mei 2018 mendatang.
KTT ini akan membahas mengenai  Islam moderat. Menurut Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama  Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin, KTT ini akan menjadi ajang promosi mengenai Islam Moderat di Indonesia. (Sumber : Antaranews.com, 11 maret 2018)

Sungguh, apa yang terjadi pada Ulama kita hari sangatlah menyedihkan, di satu sisi mereka dijadikan “Tumbal” demi kepentingan penguasa dengan adanya kasus penyerangan Ulama.

Di sisi lain, para Ulama Umat Islam hari ini telah digiring menuju perjuangan yang bukan menjadi “fitrah” mereka sebagai ulama pewaris Nabi yaitu terjebak dalam perjuangan Islam Moderat yang lahir dari Politik Demokrasi[MO]






Posting Komentar