Alexsis

Oleh: Fitria Miftasani, M.Si
(Mahasiswa Program Doktor ITB)


Mediaoposisi.com- Ada pemandangan mencolok di depan Alexis, hotel penuh kontroversi dengan bisnis prostitusinya. Spanduk tersebut berisikan permohonan maaf kepada masyarakat, serta pengumuman bahwa Alexis tutup total mulai Rabu (28/3) ini. Rupanya segala upaya Alexis untuk memperpanjang izinnya tidak membuahkan hasil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh Alexis.

Bisnis prostitusi memang bisnis yang menjanjikan di dunia kapitalis ini, tak terkecuali Indonesia. Dari 15 besar negara yang banyak menghabiskan uang untuk prostitusi, Indonesia berada di urutan ke-12. Sebuah situs yang merilis informasi tentang pasar gelap dunia, Global Black Market Information, Havoscope, menyebut secara global pendapatan prostitusi mencapai 186 miliar dolar US, atau setara dengan Rp.2.501,7 T.

Angka yang fantastis! Menurut sumber yang sama, Indonesia menghasilkan 30,2T dalam setahun untuk bisnis ini.

Pemerintah daerah di Indonesia terlihat berupaya keras menyelesaikan persoalan prostitusi ini. Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah berhasil mengubah wajah kawasan Dolly, yang terkenal se-Asia Tenggara sebagai kawasan prostitusi terbesar menjadi kawasan produktif.

Upaya lainnya juga dilakukan oleh pemerintah kota Bandung yang menertibkan kawasan lokalisasi Saritem yang puluhan tahun berdiri tegak disana.

Masalah prostitusi sesungguhnya adalah perkara cabang yang merupakan hasil dari penerapan Ideologi Kapitalisme di dunia. Ideologi ini dengan jargon kebebasannya memberikan peluang besar tumbuh suburnya bisnis ini.

Ditambah lagi asas sekularisme yang memisahkan peran agama dalam kehidupan semakin melengkapi kemudahan dalam menjalankannya.

Sesungguhnya, Islam memiliki solusi efektif dalam mengatasi masalah prostitusi ini. Jika sistem Islam diterapkan, maka tiga pilar utama penyokong peradaban akan berfungsi dengan baik. Pilar pertama adalah ketakwaan individu.

Dalam Islam perzinahan atau hubungan suami istri diluar pernikahan adalah keharaman dan dikenakan hukuman yang berat. Sehingga setiap individu akan berupaya membentengi diri dari pergaulan bebas yang merupakan cikal bakal dari munculnya perzinahan.

Pilar kedua adalah kontrol dari masyarakat. Masyarakat yang Islami akan senantiasa menularkan kebaikannya kepada sekitar. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat akan dibentuk menjadi keluarga yang harmonis. Saling mengingatkan dalam kebaikan kepada sesama anggota masyarakat adalah hal yang biasa dalam Islam.

Pilar terpenting adalah penerapan hukum Islam oleh negara. Penerapan sistem pendidikan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memiliki keahlian khusus.

Pendidikan adalah kewajiban yang harus ditunaikan negara kepada warganya tanpa dipungut biaya. Kesempatan yang sama dalam pendidikan akan membuat setiap warga memiliki keahlian untuk berkarya di jalan yang halal.

Pendidikan Islam juga akan menanamkan nilai dasar tentang perbuatan baik dan buruk sesuai dengan hukum syara’. Sehingga meskipun mereka dalam keadaan sulit, mereka tidak akan memilih jalan pelacuran sebagai solusi karena hal tersebut dibenci Allah.

Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang luas kepada masyarakat. Sumber daya manusia dalam negeri perlu diutamakan sebelum mengimpor SDM dari luar negeri. Tidak seperti saat ini, dimana negara banyak mendatangkan pekerja asing disaat banyak pengangguran di negeri ini.

Hukum Islam yang tegas tentang perzinahan juga akan mencegah bisnis ini berkembang. Jika hukum Islam diterapkan prostitusi tidak lagi menjadi opsi untuk bertahan hidup. [MO/br]

Posting Komentar