Oleh : Sutiani, S.Pd

Mediaoposisi.com- Sejak awal bulan Januari lalu, seakan mengulang kejadian di tahun lalu, negeri ini mendapat kado awal tahun yakni kenaikan harga sebagian komoditas bahan pangan pokok. Harga beras yang naik bahkan dikisaran harga Rp. 13.000,- hingga Rp.16.000,- dipasaran. Meski berangsur turun namun harga dipasaran masih tinggi apalagi diterpa issue gagal panen di panen raya bulan maret-april akibat cuaca buruk dan gangguan hama.

Belum lagi kenaikan komoditas pangan lainnya. Bahkan, harga daging ayam di Garut, Jawa Barat, sempat meroket naik. Semula harganya hanya 28 ribu rupiah, harganya melonjak menjadi 40 hingga 50 ribu rupiah per kilogram (news.detik.com). 

Tidak hanya beras dan daging ayam, komoditas pangan seperti bawang putih, cabe keriting, juga mengalami kenaikkan harga yang cukup tinggi di bulan januari lalu.

Tidak dipungkiri, kenaikan harga pangan terutama beras cukup berimbas pada kehidupan masyarakat. Jika harga beras naik secara otomatis pengeluaran kebutuhan masyarakat akan bertambah karena beras merupakan kebutuhan konsumsi masyarakat yang tidak bisa dihindari.

Akibatnya, gejolak ditengah masyarakat pun tak bisa dihindari. Pengeluaran masyarakat akan terkonsentrasi untuk membeli beras karena terdesak kebutuhan. Jumlah kemiskinan akan bertambah karena berkurangnya daya beli masyarakat.

Disisi lain, kenaikan harga pangan terutama beras tidaklah membawa dampak meningkatnya kesejahteraan dan penghasilan bagi petani maupun pedagang. Apalagi jika diperhatikan kebanyakan dari petani kita adalah petani penggarap atau penyewa lahan yang hanya mendapat upah beras dari menggarap sawah atau harus membayar biaya sewa lahan yang tentu saja menambah cost pengeluaran dan mengurangi penghasilan mereka.

Sedangkan pendapatan para petani dari penjualan beras harus dibatasi oleh harga HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang dinilai banyak pihak sangat merugikan petani.

Belum lagi adanya mafia rente yang cenderung mengambil kesempatan dalam ketidakberdayaan para petani, mamatok harga murah dan sangat merugikan petani. Akibatnya pun berimbas pada para pedagang yang tidak mampu membeli beras dan menjualnya dengan harga yang tinggi.

Carut Marut Politik Pangan

Dalam sistem kapitalis naiknya harga pangan diakibatkan kurangnya ketersediaan bahan pangan komoditas tertentu tersebut. Hal ini dianggap sebagai masalah ekonomi karena harga ditentukan berdasarkan suplay dan demand terhadap barang tersebut.

Jika permintaan meningkat sedangkan pasokan bahan pangan terbatas (langka) atau berkurang maka harga akan naik. 

Belum lagi tidak tegasnya sikap dan tindakan pemerintah terhadap adanya tindakan licik perburuan rente yang menimbun bahan pangan hasil panen dan menjualnya kepasar jika terjadi kelangkaan dengan harga yang cukup tinggi, karena tergiur untung yang berlipat-lipat.

Ditambah lagi sikap instan pemerintah yang mengatasi kelangkaan bahan pangan dengan solusi dan kebijakan Impor. Kasus Impor 500 ribu ton beras di akhir Januari lalu yang dinilai tidak efektif dan dirasa aneh dan terburu-buru karena justru pada saat negeri ini menghadapi masa panen raya, padahal data dari Kementerian Pertanian mengklaim bahwa sampai Januari 2018 kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton.

Bahkan Rizal Ramli mengungkap keanehan sikap impor pemerintah ini karena fee yang didapat oleh importir beras berkisar 202 miliar untuk 500ribu ton beras (viva.co.id). Akibatnya, kebijakan impor ini hanya menguntungkan segelintir pihak mafia yang bermain di sektor impor, namun tetap tidak pernah berpihak pada rakyat, justru berdampak semakin terpuruknya kesejahteraan rakyat terutama petani.

Sayangnya, sikap impor pemerintah ini kabarnya akan berlanjut untuk komoditas lainnya. Di tahun 2018 ini pemerintah berencana mengimpor 450.000 ton bawang putih, 3,7 juta ton garam untuk kebutuhan industri serta gula mentah yang diperkirakan akan impor sebanyak 1,8 juta ton  dari kebutuhan sebanyak 3,6 juta ton.

Jadi, slogan swasembada pangan dinegeri ini hanya lah jargon pencitraan belaka, yang tidak terwujud. Buktinya, berbagai komoditas pangan pokok didapat dari impor.

Fenomena Kenaikan harga pangan yang  selalu berulang, adanya mafia pangan dan ketidak singkronan kebijakan impor dan data kementerian pertanian ini membuktikan kacaunya tata kelola pangan dan data pangan di negeri ini. Semua karena sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, dimana pihak penyelenggara pemerintah bermain pada ranah untung rugi bukan kesejahteraan rakyat.

Solusi Islam

Islam sebagai aqidah sempurna dan memiliki aturan, sejatinya punya solusi berbagai problematika kehidupan, termasuk masalah kenaikan harga pangan ini.

Kenaikan harga pangan bisa disebabkan karena langkanya ketersediaan bahan /komoditas pangan tertentu akibat gagal panen, serangan hama dan jadwal panen atau bisa juga karena faktor distribusi bahan pangan yang bisa terjadi karena kendala transportasi, infrastruktur jalan, dan cuaca buruk, atau bisa juga faktor keduanya sehingga menjadikan harga pangan melonjak.

Dalam Islam jika kenaikan harga yang terjadi disebabkan karena faktor ketersediaan bahan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat jumlahnya langka di dalam negeri maka dalam hal ini pemerintah boleh menetapkan kebijakan impor untuk menyeimbangkan antara kebutuhan permintaan dan ketersediaan bahan pangan, agar harga menjadi stabil.

Dengan catatan selama tidak merugikan petani lokal dan bukan semata mencari keuntungan lewat devisa dari impor.

Namun hal itu dilakukan  setelah memaksimalkan upaya dan antisipasi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pertanian. Pemerintah tidak boleh kosong dari riset dan penemuan baru di bidang pangan. Bahkan, pemerintah seharusnya memberikan perhatian dalam bidang pertanian, termasuk sarana dan prasarana nya.

Sebab, pertanian adalah salah satu pilar ekonomi negara, bahkan negara bisa goncang dan lemah jika pertanian dikuasai ataupun bergantung pada negara lain.

Lain halnya jika kenaikan harga disebabkan faktor distribusi semisal kendala cuaca, transportasi maupun infrastruktur jalan, permainan spekulan atau mafia rente atau kenaikan harga karena terkait dengan kebijakan pemerintah lainnya misalnya kenaikan harga BBM yang berakibat melambungnya harga - harga kebutuhan pokok masyarakat.

Maka dalam hal ini pemerintah bisa menjaga keseimbangan harga dengan melakukan operasi pasar untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat dan menjaga agar petani tetap mendapat keuntungan.

Operasi pasar dilakukan dengan membeli hasil panen petani dengan harga yang wajar, namun petani tetap mendapatkan keuntungan dan menjual kepada pedagang atau konsumen dengan harga yang lebih murah, dengan tidak mengambil keuntungan dari masyarakat. Sehingga haram hukumnya menetapkan HPP dalam Islam karena dinilai akan merugikan para petani.

Pemerintah/Daulah akan memberikan perhatian terhadap sarana dan prasarana yang menunjang distribusi hasil pertanian misalnya penyediaan alat transportasi yang memadai, dan perbaikan infrastruktur jalan.

Pemerintah juga akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak mafia rente yang melakukan kecurangan dan tindakan gharar dalam perdagangan tanpa pilih kasih.

Demikianlah solusi Islam dalam bidang pangan yang tentu saja akan terkait dengan kebijakan lain semisal perdagangan dan perindustrian, sehingga realisasinya harus komprehensif dan mencakup hukum keseluruhan yang tidak akan kita jumpai kecuali dalam Sistem Islam, Khilafah Islam, yang telah terbukti memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.[MO]


Posting Komentar