Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com- Koalisi partai dalam pencapresan memiliki 2 (dua) fungsi. Pertama, berfungsi sebagai tiket pencapresan. UU pemilu mewajibkan Pasangan Capres dan Cawapres diusung oleh partai yang setidaknya minimal memiliki 20 % kursi atau 25 % suara hasil pemilu. Kedua, partai berfungsi sebagai mesin politik untuk memboster elektabilitas calon melalui mekanisme partai.

Pada fungsi pertama, mutlak setiap capres dan cawapres membutuhkan tiket politik dari partai untuk bisa maju dalam laga Pilpres. Mustahil, pasangan capres dan cawapres bisa mengikuti Pilpres tanpa dukungan partai. Dukungan ini juga wajib memenuhi batas minimum kursi atau minimum perolehan suara.

Koalisi yang dibentuk Jokowi -jika saja koalisi ini permanen hingga menjelang hari pencoblosan Pilpres- adalah koslisi gemuk yang tidak efektif. Kesimpulan ini ditilik dari beberapa argumentasi, yakni :

Pertama, tiket pencalonan capres cawapres, sebenarnya bisa dipenuhi oleh perolehan suara beberapa partai saja. Dalam konteks koalisi Jokowi, sebenarnya suara PDIP dan partai Golkar, sudah memenuhi bahkan lebih dari cukup untuk menjadi tiket pencapresan Jokowi.

Kehadiran partai Hanura, Nasdem, PPP, PKB, bahkan partai PSI tidak berpengaruh bahkan tidak memiliki posisi sama sekali sebagai dasar dan pertimbangan untuk memperoleh tiket dan pencapresan.

Padahal, berhimpunnya partai Hanura, Nasdem, PPP, PKB, bahkan partai PSI pasti bukan sumbangan sukarela dalam barisan Jokowi. Partai-partai berhimpun, pasti memiliki motif politik.

Melihat preseden koalisi pencapresan Jokowi di tahun 2014, awalnya Jokowi dan mitra koalisi mengklaim membangun koalisi tanpa bagi-bagi kursi, tanpa bagi-bagi menteri.

Realitas politik menunjukan lain. Semua menteri dan jabatan strategis hingga posisi jaksa Agung, semuanya berasal dari kader partai koalisi Jokowi. Tidak ada satupun menteri yang berasal dari Gerindra atau PKS yang memang sedari awal mengambil posisi diseberang Jokowi.

Adapun porsi menteri dari PAN, diberikan Jokowi saat reshufle kabinet setelah PAN merapat ke partai penguasa. Realitas politik ini menunjukan, koalisi tidak mungkin dibangun tanpa kepentingan. Motif politik (baca: kekuasan) akan menjadi alasan paling kuat partai berhimpun dalam koalisi.

Banyaknya partai yang berhimpun di koalisi Jokowi -jika saja konsisten hingga Pilpres 2019- akan sangat menyulitkan Jokowi berkonsentrasi pada pemenangan kontestasi. Dialektika internal mitra koalisi yang paling panas adalah memperdebatkan konsensus kompensasi politik atas sejumlah menteri dan jabatan strategis bagi partai.

Dialektika ini semakin pelik, karena banyaknya partai yang berhimpun dan terbatasnya jumlah porsi kursi menteri dan jabatan strategis. Pada tataran memilih Cawapres pendamping Jokowi saja, terlihat di permukaan publik bagaimana internal mitra koalisi Jokowi begitu "keras" mengajukan proposal RI 2 kepada Jokowi.

Diskursus bagi-bagi kursi dan bagi-bagi menteri ini harus sudah tuntas sebelum pencapresan. Sebab, partai mitra koalisi tidak mau mendapatkan Chek kosong. Harus ada "Bank Garansi" untuk menjamin kader mereka duduk di kursi kekuasan sebagai kompensasi dukungan pencapresan.

Jika partai tidak mampu memperoleh bank garansi, maka posisi partai di kemitraan koalisi hanyalah partai penggembira. Sekedar pemandu sorak saja. Dan ini tentu tidak mungkin diterima oleh partai.

Maka boleh jadi, koalisi yang dibangun Jokowi bisa pecah sebelum pencapresan. Pecahnya koalisi dipicu pada ketidakadilan pembagian jatah kekuasaan. Ketimbang hanya menjadi partai penggembira, partai yang tidak mendapat jatah politik pasti akan menyeberang untuk mendapatkan kompensasi kekuasaan yang lebih realistis.

Kedua, sesungguhnya dalam pemilu dan Pilpres yang dilaksanakan secara langsung, mesin partai tidak akan efektif untuk mendongkrak elektabilitas capres. Kader partai, Pasti akan lebih sibuk menggolkan caleg dan partainya ketimbang mengkampanyekan capres.

Apalagi, jika di daerah ada sentimen politik kuat yang membelah partai. Contohnya saja, jika kader PKB dan PPP di daerah diminta konsituen untuk tidak mendukung Jokowi, jika tidak konsituen akan menghukum caleg mereka karena dianggap pro Jokowi maka partai di daerah akan lebih realistis.

Jika ada pilihan antara kader partai atau capres, partai di daerah akan lebih mengoptimalkan menggolkan caleg ketimbang capres. Mengingat, kompensasi politik pencapresan hanya dinikmati oleh elit partai di Jakarta.

Dalam konteks itulah, Jokowi sebenarnya bisa lebih banyak berharap pada relawan. Sebab, relawan pasti bekerja fokus untuk pencapresan dan tidak tergerus oleh kepentingan partai dan caleg. Posisi relawan, bagi Jokowi akan lebih memberikan dampak signifikan untuk mendongkrak elektabilitas pencapresan ketimbang mesin partai.

Namun, kehadiran relawan - relawanan ini akan dipandang sebagai duri politik bagi partai. Partai yang merasa memiliki otoritas tiket pencapresan, akan merasa terusik posisinya oleh relawan-relawanan.

Kondisi ini pernah dialami PDIP yang merasa di-anaktiri-kan oleh Jokowi, pada saat pra Pilkada DKI Jakarta. Saat itu, geng Luhut, Rini Sumarno dan Andi Wijayanto, dianggap lebih banyak menyetir Jokowi ketimbang PDIP.

Setelah bermanuver, Andi Wijayanto terlempar dari kabinet digantikan Pramono Anung. Namun, posisi Luhut dan Rini masih digdaya dan berat bagi PDIP.

Friksi relawan vs partai ini, semakin memperuncing friksi antara partai pengusung, akan menjadikan koalisi gemuk Jokowi -jika saja tetap dengan komposisi yang ada- tidak akan efektif untuk memenangkan pencapresan Jokowi.

Belum lagi, dalam kontestasi politik Jokowi tidak hanya akan berhadapan dengan Capres rival. Ada kelompok politik diluar partai -sebagaimana terjadi di Pilkada DKI jakarta- yang berpotensi menjadi "Ancaman Politik" bagi Jokowi.

Sampai disini, penulis tidak dapat menutup ekspektasi mimpi buruk bagi Jokowi yang tidak disadari partai, sehingga partai sampai hari ini masih berjibaku mendekat dan berjibaku mengusung Jokowi. [MO].

Posting Komentar