Neoliberal
Oleh : Aruum rumiatun, S.Pd.
( Anggota Komunitas Penulis Perindu Jannah)

Mediaoposisi.com- Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah memasuki bulan ketiga tahun 2018 yang dinyatakan  tembus Rp 4.000 triliun dianggap belum sepenuhnya tercatat secara keseluruhan. Utang pemerintah diproyeksikan tembus Rp 7.000 triliun jika dihitung dari utang pemerintah dan swasta.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati yang mengatakan total utang pemerintah Indonesia yang sebesar Rp 4.034,8 triliun belum termasuk dengan utang swasta dan BUMN.

"Total utang atau outstanding Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun, terdiri dari total utang pemerintah dan swasta," kata Enny di kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Berdasarkan data yang dimilikinya, total utang pemerintah dalam APBN 2018 nilainya mencapai Rp 4.772 triliun. Hal itu dilihat dari surat berharga negara (SBN) posisi per September sudah mencapai Rp 3.128 triliun terdiri dari denominasi rupiah Rp 2.279 triliun dan valuta asing atau valas Rp 849 triliun.

Sedangkan utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 177 miliar atau setara dengan Rp 2.322 triliun (dengan kurs rata-rata Rp 13.500 per US$).

Sementara itu, data berbeda mengenai ULN (Utang Luar Negeri) dicatat Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

Terlepas dari perbedaan data yang beredar di masyarakat yang jelas Utang Luar Negeri Indonesia meningkat, setidaknya sampai 10 persen lebih dibanding Desember 2017. Jika kita menggunakan data dari  BI per Januari 2018 peningkatan ULN mencapai 10,3 persen (yoy).

Jika dipetakan dengan jumlah seluruh peduduk Indonesia, maka setiap orang menanggung utang, tak terkecuali bayi yang baru lahir sekitar Rp 13 jutaan. Benar-benar jumlah yang cukup fantastis.

Akun IG tsaqafah-ID mengutip pernyataan menarik Prof Dr.Ing H.Fahmi Amhar dalam menganalogikan Utang Luar Negeri Indonesia. Dengan asusmsi utang pemerintah sebanyak 4200 triliyun diibaratkan jika 1 truck Container mampu memuat sekitar 20 meter kubik, maka diperlukan 2000 truk untuk mengangkut seluruh uang itu.

Jika dalam pecahan Rp 1.000.000 maka tentu jadi 200.000 truk. Bila 1 truk panjangnya 10 meter, maka menjadi 2.000.000 m atau 2.000 km alias 2 kali panjang Pulau Jawa.  Demikian pernyataan yang sangat menarik dan membuat kita semakin paham seberapa besar angka 4 triliyun itu.

Meningkatnya Utang Luar negeri ini membuat kita sebagai rakyat Indonesia bertanya-tanya, mengapa hari demi hari, bulan, tahun berganti Utang Luar Negeri Indonesia semakin meningkat? Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaaan sumber Daya Alam yang sangat melimpah.

Jebakan Sistem Ekonomi Neoliberal

Berbicara mengenai Utang Luar Negeri tentu erat hubungannya dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sebuah sistem ekonomi diturunkan oleh ideologi tertentu.

Dan jika melihat pengaturan perekonomian Indonesia, Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini diturunkan oleh ideologi kapitalisme.



Menurut wikipedia, sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Dalam hal ini, para pemiliki modal melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan  sebesar-besarnya.

Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia kita bisa melihat banyak sekali badan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta. Misalnya, listrik, air, minyak bumi, kesehatan bahkan pendidikan hampir sebagian besar telah diprivatisasi atau diswastanisasi.

Sumber pendapatan utama dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme berasal dari pajak. Sehingga tidak aneh pula, banyak sekali praktik penarikan pajak di masyarakat.

Termasuk mencuatnya penerapan tax amnesty beberapa tahun lalu meruapakan salah satu langkah untuk menambah pendapatan negara. Selain pajak, sumber pendapatan yang lain berasal dari hutang. Dalam hal ini adalah hutang luar negeri.

Dengan masuknya era globalisasi yang dikuatkan dengan bergabungnya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sistem ekonomi Indonesia semakin mengarah kepada sistem ekonomi kapitalisme neoliberal.

Dalam praktiknya akan mengutamakan perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan BUMN, regulasi/penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Sehingga adalah wajar jika Indonesia tidak dapat mengelola secara mandiri akan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara. Jeratan ekonomi neoliberal lah yang menyebabkan liberalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam ini.

Menurut Din Syamsudin Ketua Wantim MUI, sekitar 79 persen Sumber Daya Alam Indonesia dikuasai Asing dengan 43 persen yang  menguasai adalah Chevron, Rabu 21/03/2018 di MUSI Pusat, Jakarta. Akibatnya keuntungan pengelolaan SDA lebih tersedot masuk ke pihak swasta dan asing daripada kepada APBN negara.

Sementar, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terus mengalami peningkatan modal. Akhirnya, tidak ada pilihan lain  untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam negeri Indonesia kecuali dengan harus berhutang.

Selain itu, Utang Luar Negeri  juga dapat dikatakan sebagai jebakan sistem ekonomi neoliberal. Bagaimana tidak, pembangunan dalam sistem ekonomi ini berbasis riba dan sekaligus sebagai penyangga perekonomian sebuah negara.

Dengan berhutangnya Indonesia ke luar negeri , maka secara tidak langsung akan menjadikan ketidakmandirian ekonomi dalam negaranya. Pengaturan ekonomi dalam negara akan dicampur tangani oleh swasta dan asing.



Dan untuk keluar dari pusaran hutang tersebut sangatlah sulit. Yang ada hanyalah tambah dan terus menambah jumlah hutang yang ada dikarenakan negara sudah tidak mampu lagi membayar pokok hutang ditambah dengan bunganya karena benar-benar telah terjebak.

Jika begini, apa yang harus dilakukan. Akankah Indonesia akan terus terjerat dalam Utang? Tidakkah kita ingin membebaskan negara tercinta kita ini dari jeratan utang?

Sementara dengan jumlah besaran hutan yang ada juga tidak berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Ekonomi Islam Solusi Hutang

Telah dikatakan bahwa sistem ekonomi diturunkan sebuah ideologi. Jika sistem ekonomi kapitalisme neoliberal diturunkan dari ideologi kapitalisme. Maka ada sistem ekonomi islam yang diturunkan dari ideologi Islam.

Sistem ekonomi Islam ini merupakan sistem yang bersumber dari Dzat Yang Maha Besar, Allah SWT. Karena sistem ekonomi ini mengatur pengelolaan ekonomi sebuah negara dengan berdasarkan Al-Qur’an dan as-sunah, tolok ukur keberanan yang tak terbantahkan sepanjang zaman.

Sehingga, dapat dipastikan hanya dengan sistem inilah yang akan mampu membebaskan serta memandirikan sebuah negara dari Utang Luar negeri.

Sumber pendapatan dalam sistem ekonomi Islam tidak bertumpu pada utang dan pajak. Melainkan sumber uatama pendapatan (Baitul Mal) berasal dari tiga sumber yaitu sektor kepemilikan individu seperti sedekah, hibah, zakat dan sejenisnya.

Sumber yang kedua dari kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi, gas, perairan, dan hasil hutan. Sumber yang ketiga dari sektor kepemilikan negara, seperti jizyah, kharajm ghanimah, fa’i dan sejenisnya.

Khusus berkaitan dengan sumber pendapatan yang kedua, sektor kepemilikan umum tampak negara akan mengelola Sumber Daya Alam yang ada secara mandiri. Tidak akan pernah menyerahkannya kepada pihak swasta atau asing.

Sehingga dapat kita pastikan bahwa Sumber daya Alam yang menguasai hajat hidup orang banyak akan benar-benar dirasakan kemudahannya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ditanmbah dengan pemasukan kedua sektor kepemilikan lainya akan semakin membuat negara mandiri dalam hal ekonomi dan tentunya mampu membawa masyarakat dalam kesejahteraan.

Sistem ekonomi Islam ini telah terbukti selama kurang lebih 13 abad pernah mensejahterakan masyarakat dunia yang berada dalam naungannya. Dikisahkan bahwa ketika pada masa kekhilafahan Umar Bin Al-Khattab ra., bahwa tidak rakyat yang layak untuk menerima zakat dikarenakan kondisi masyarakat yang telah jauh tercukupi dan sejahtera.

MasyaAllah. Jika zakat saja tidak ada yang layak menerima, dengan kata lain ghorim(orang yang tak sanggup membayar hutangnya) pun bisa dipastikan tidak ada.

Dan tentunya tidak akan ada istilah Utang Luar Negeri karena negara telah mandiri jika pengelolaan ekonominya dengan  menggunakan sistem ekonomi islam. Tidakkah kita menginginkan kondisi yang demikian? [MO]




Posting Komentar