Oleh : Novia Listiani 
(Aktivitas Muslimah Peduli Umat )

Mediaoposisi.com- Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat terkadang membuat sebagian orang rela untuk berhutang demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan Indonesia, yang hutangnya setiap tahun meningkat. Seperti yang dilansir dalam Kompas.com, peneliti Institute Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama, mengungkapkan bahwa hutang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Bahkan hingga saat ini hutang luar negeri Indonesia mencapai Rp. 7000 triliun. Jumlah tersebut merupakan total hutang pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah hutang tersebut digunakan untuk menambal defisit anggaran pemerintah. Sedangkan hutang swasta dilakukan oleh korporasi dan BUMN.

Selain itu ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, menyoroti hutang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya saat ini pemerintah terlalu mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh asing dalam mata uang asing.

Namun berbeda halnya dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait hutang luar negeri Indonesia. Menurutnya, kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap hutang luar negeri Indonesia. Karena hal ini masih dalam batas kewajaran. Hutang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.

Menurutnya kebijakan hutang dalam APBN ditunjukkan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi hutang tidak hanya sebagai alat untuk menambal defisit belanja pemerintah. Namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia.

Karena dengan banyaknya investor akan mempertebal pasar keuangan kita sehingga akan menjadi salah satu pilar untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu hutang bukan satu-satunya instrumen kebijakan.

Ada instrumen lain yang sangat penting seperti pajak dan cukai serta penerimaan bukan pajak, instrumen belanja dan alokasinya, kebijakan perdagangan dan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu demi pencapaian tujuan pembangunan dan menciptakan keadilan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan, karena pemerintah sadar bahwa pajak merupakan tulang punggung negara.

Sedangkan dalam kutipan Republika.com, oleh Dr. Fuad Bawazier, hutang pemerintah selama tiga tahun naik sekitar Rp. 1200 triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar hutang.

Namun pemerintah selalu berdalih bahwa hutang yang kini berjumlah Rp. 4000 triliun sekitar 29,5% dari PDB masih jauh dibawah ketentuan Undang Undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB dan jauh pula dari hutang negara-negara lain. Seolah-olah pemerintah merasa aman dan tenang terkait hutang yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Banyaknya hutang luar negeri Indonesia sangat memperihatinkan. Salah satunya hutang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Menurut peneliti di Institute Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa ada beberapa negara yang telah menggunakan hutang untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti Jepang, China, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka. Akan tetapi pembiayaan infrastruktur melalui hutang luar negeri tidak berjalan mulus dan ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.

Seperti Zimbabwe yang memiliki hutang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi tak mampu membayar, sehingga harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan hutang. Kemudian Nigeria yang melakukan perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang.

Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar China untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria. Kemudian Sri Lanka sampai harus melepaskan Pelabuhan Hambatota sebesar Rp. 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada BUMN China. Dengan demikian pemerintah harus lebih berhati-hati dan cermat dalam mengelola hutang luar negeri terutama yang berkaitan untuk pembangunan infrastruktur.

Tercatat, pada akhir 2014, hutang pemerintah mencapai Rp 2.609 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB. Sedangkan hingga akhir 2017, hutang pemerintah mencapai Rp 3.942 triliun dengan rasio 29,4 persen.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) hutang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun hutang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

Dari uraian diatas kita mengetahui dan merasakan bagaimana keadaan ekonomi negara kita saat ini. Indonesia mempunyai banyak hutang luar negeri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Melihat fakta yang terjadi dengan negara-negara yang telilit hutang luar negeri mengakibatkan lemahnya suatu negara.

Selain itu hutang luar negeri dijadikan sebagai alat untuk menjajah negara peminjam. Sehingga dapat dilihat bahwa dengan adanya hutang luar negeri menjadikan negara tidak memiliki kemandirian. Negara akan mengandalkan hutang saja tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya.

Seperti halnya Indonesia yang notabenenya adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dari pertambangan, migas, batubara, kelautan, kehutanan, dan masih banyak sumber daya alam yang melimpah. Jika pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan secara efisien, Indonesia adalah negara yang kaya raya dan Indonesia tidak perlu lagi berhutang.

Namun faktanya sumber daya alam justru menjadi ajang rebutan negara-negara asing. Kekayaan yang melimpah yang seharusnya menjadi hak rakyat justru dijarah oleh negara-negara penjajah. Yang pada kenyataannya tidak memberikan manfaat kepada rakyatnya. Alhasil jalan yang ditempuh demi kelangsungan perekonomian negara adalah dengan hutang luar negeri.

Selain itu hutang yang berbasis riba sebagai buah dari penerapan kapitalisme ini bukan untuk kemajuan, tetapi justru mengakibatkan kehancuran suatu negara. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, namun terbukti negara-negara seperti Zimbabwe, Nigeria, dan Sri Lanka aset negara terjual demi untuk menutup hutang. Inilah salah satu dampak dari hutang luar negeri. Yang dampaknya sudah bisa kita rasakan saat ini.

Negara dan rakyatnya terus-menerus dibelit hutang yang semakin lama semakin membesar, bukan mengecil. Selain beban hutang, rakyat pun harus menanggung pajak yang semakin lama semakin banyak ragam itemnya.

Seperti dalam uraian diatas bahwa pajak merupakan tulang punggung negara. Itu artinya pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Oleh karena itu beban rakyat semakin berat, karena subsidi yang menjadi hak mereka terus-menerus dikurangi, seperti subsidi listrik, BBM, kesehatan dengan adanya BPJS, pendidikan.

Di dalam Islam memberikan pandangan yang jelas dan tegas terhadap hutang dan pajak. Dalam pandangan Islam hutang boleh dilakukan oleh negara ketika ada kebutuhan mendesak yang dibenarkan oleh syariat.

Dengan catatan, tidak boleh berbentuk riba, disertai syarat-syarat yang melanggar hukum syariat seperti liberalisasi ekonomi, pencabutan subsidi, pembukaan investasi asing dan sebagainya. Juga tidak membahayakan negara dan rakyatnya. Selain itu juga tidak diperbolehkan berhutang kepada negara kafir seperti Amerika, Inggris, Rusia, Cina, Australia dan sebagainya.

Demikian pula dengan pajak, pajak bukanlah sumber utama pendapatan negara. Karena pajak boleh dipungut hanya dalam kondisi terpaksa, khusus diambil dari kaum Muslim dari kelebihan harta mereka. Dan sebatas untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak lebih.

Maka dari itu sudah saatnya kita menggagas sistem penganggaran yang tidak lagi menjadikan hutang luar negeri dan pajak sebagai sumber pendapatan utama dan penyeimbang neraca negara.

Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma dasar pengaturan ekonomi rakyat, dari paradigma kapitalis yang serba liberal dan individual, menjadi paradigma Islam, yang menjadikan negara sebagai pengelola tunggal aset-aset umum untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, serta menghapuskan pajak yang sangat membebani rakyat, kecuali dalam keadaan darurat.

Pemerintah hendaknya harus tegas menolak hutang baru, dengan mencari alternatif pembiayaan lain yang tidak membawa dampak buruk bagi perekonomian dan politik rakyat Indonesia. Maka hanya dengan Islam seluruh problematika yang terjadi di negara ini dapat diselesaikan.[MO]

Posting Komentar