Illustrasi
Oleh: Heni Ummu Ghooziyah

Mediaoposisi.com-Kran pinjaman hutang, Alirkan hutang hingga tujuh turunan.Gelembung hutang Indonesia terus bertambah.

Seperti dilansir Kompas melaporkan, bahwa Utang Luar Negeri (ULN) yang merupakan total utang, yang terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta di Indonesia naik 10 persen, mencapai RP 4.915 Triliun.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS). 

Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk S.H. Cahyono menyebutkan, pertumbuhan utang luar negeri itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.

Serta berbagai kegiatan lainnya. "Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8 persen serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7 persen ," ujar Tutuk, seperti dilaporkan Kompas, Kamis (15/3/2018).

Di tengah keterbatasan likuiditas perbankan dan pasar modal domestik sebagai sumber pembiayaan, instrumen utang luar negeri (ULN) menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam negeri.

Agresivitas pemerintah dalam menambah porsi utang tentu bukanlah barang baru. Pembangunan proyek infrastruktur yang masif, defisit APBN yang terus berlanjut, serta besarnya kebutuhan dana oleh korporasi untuk modal kerja dan investasi menjadi alasan pemerintah mengapa ULN masih dibutuhkan.  

Hutang Masih Dalam Batas Aman

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penambahan jumlah utang pemerintah yang sudah menyentuh angka 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

Menurut Misbakhun, tambahan utang itu sudah melalui persetujuan DPR dan digunakan untuk hal-hal produktif. "Posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. 

Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, di antaranya pembangunan infrastruktur," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (20/3/2018).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jumlah utang pemerintah juga masih dalam level normal.

Selain itu, Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang. Karena itu, Misbakhun meyakini penambahan utang yang masih dalam batas aman tak akan mengganggu kinerja pemerintah. 

"Justru karena utang digunakan untuk sektor sektor produktif maka dalam jangka panjang akan menyejahterakan masyarakat," kata dia.

Misbakhun menambahkan, pemerintah bisa menggenjot pembangunan infrastruktur karena menggunakan utang untuk kegiatan produktif.

Dengan kata lain, pemerintah menggunakan dana utangan agar bisa membangun infrastruktur lebih cepat ketimbang menunggu uang sendiri.

"Jika harus menunggu terlalu lama. Sementara pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sudah terlambat," ujar dia (Kompas).

Yang lebih menarik, ternyata pendapat Misbakhun tersebut mirip, bahkan sama dengan pendapat Tutuk yang mengatakan bahwa ULN Indonesia masih terbilang aman.

Indikasinya, dibandingkan dengan negara-negara yang memilki kapabilitas ekonomi setara dengan Indonesia atau negara-negara peers.

Tutuk menjelaskan, hal itu dapat dilihat berdasarkan rasio ULN Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 34,7 persen.

Ini jika dibandingkan dengan negara-negara peers lainnya terhitung masih dalam zona aman, dimana Malaysia mencapai 68 persen, Turki 54,2 persen, serta Thailand yang memang sedikit lebih rendah sebesar 33,9 persen.

"Jadi ULN memang naik, tapi penerimaan kita juga meningkat. Sehingga peningkatan dalam transaksi berjalan lebih besar dibanding kenaikan ULN.

Ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan penghasilan valas dalam menanggung kewajiban ULN," ujar Tutuk di Gedung BI, 15 Maret 2018.

Kejamnya Kapitalis, Rentenir Global

Kita sebaiknya memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi dalam arah perekonomian global dan kondisi internasional dewasa ini serta jebakan krisis yang tengah dihadapi oleh dunia sebelum menilai pencapaian pemerintah selama periode tiga tahun anggaran.

Analisis internasional akan membantu kita dalam memahami apa dan siapa dibalik seluruh agenda yang dijalankan oleh pemerintah.

Peningkatan utang secara global, baik utang negara maupun swasta menandai situasi internasional. Yakni dalam sektor properti dan infrastruktur sebagai konsekuensi atas krisis over produksi dalam oil, gas, eksraktif dan industry manufaktur terlihat semakin meningkat tajam.

Pergeseran arah pembangunan global pada infrastruktur dan properti menciptakan gelembung ekonomi yang makin tak terkendali.

Hingga saat ini utang global yang terbentuk mencapai 226 triliun dolar, atau mencapai rata-rata 324 persen dari Gross Domestic Produk (GDP) yang saat ini hanya sebesar 60 triliun dollar AS, Institute of International Finance (IIF).

Global debt telah meningkat 26 triliun dolar dalam kurun waktu dua tahun. Sebuah peningkatan yang sungguh luar biasa.

Sedangkan utang perusahaan properti global sendiri saat ini mencapai tingkat esktrim, jauh melebihi gelembung krisis keuangan pra-Lehman (Institute of International Finance di Washington, 2015). 

Disebutkan utang perusahaan properti mencapai 25 triliun dolar, separuh dari utang global yang terbentuk. Sungguh luar biasa bukan?

Ditengah krisis sektor properti kini muncul agenda baru yakni pembangunan infrastruktur. Tentu saja alasannya karena dunia mengalami kelangkaan infrastruktur yang parah. 

Bahkan McKinsey dalam studi pada bulan Juni 2016 lalu memperkirakan sekitar 3,3 triliun dolar AS atau sekitar RP 44.550 triliun diperlukan dalam investasi infrastruktur hingga 2030 nanti untuk mendorong pertumbuhan global.

Hal itu menegaskan bahwa target global infrastruktur tersebut akan menjadi prioritas ekspansi rezim keuangan global ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Demikianlah fakta yang ada hingga mampu menegaskan bahwa program pemerintahan saat ini yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai prioritas sama sekali bukan murni ide dari pemerintah itu sendiri.

Sebab pembangunan mega proyek raksasa infrastruktur tersebut adalah ide yang bersumber dari rezim keuangan (rentenir) global dalam rangka menciptakan pasar utang, sungguh sangat miris. 

Kebijakan pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi utang, barang modal, jasa global dalam berbagai mega proyek infrastruktur yang bernilai ribuan triliun, telah membawa konsekuensi semakin memburuknya situasi ekonomi di Indonesia.

Dan semakin diperparah dengan adanya kebijakan fiscal pemerintah dalam APBN yang mengalokasikannya untuk mega proyek dengan mengorbankan kesejahteraan publik.

Hal ini mengakibatkan dampak yang cukup buruk bagi perekonomian Indonesia yang terlihat semakin loyo.

Pertumbuhan ekonomi nasional cenderung stagnan dan rendah, hal ini diketahuai dari penurunan mencapai 4,9 persen (2015) dari rata-rata distas 6 persen pada periode sebelumnya.

Ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen pada tahun 2016 dan hanya tumbuh 5,06 persen pada kwartal ketiga tahun 2017 dibandingkan kwartal yang sama pada tahun sebelumnya.

Tak hanya itu eskpor Indonesia juga dirasakan makin menurun dari tahun ke tahun. Nilai ekspor dirasakan kian merosot, eskpor Indonesia sebesar 173,75 miliar dolar pada tahun 2014, di tahun 2017 hanya tersisa sebesar 164,89 miliar dolar.

Defisit yang berkepanjangan dalam neraca Internasional Indonesia juga telah berhasil mendorong pemerintah untuk terus menumpuk utang baru.

Akibatnya utang luar negeri (ULN) mengalami peningkatan yang amat tajam. Begitulah selama kita masih hidup dalam sistem kapitalis.

Dimana pemilik modal berhak menentukan berbagai macam kebijakan dan harga untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya maka bisa dipastikan rakyat tidak akan pernah hidup sejahtera.

BUMN Jadi Barang Gadai

Salah satu strategi pembiayaan pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah adalah bersumber dari keuangan BUMN.

Sumber keuangan BUMN sendiri disuntik oleh APBN dan menginstruksikan BUMN agar mencari utang dan menjual aset-aset BUMN.

Sementara saat ini utang BUMN sebenarnya semakin memburuk dan telah berada pada level yang cukup mengkhawatirkan, terutama BUMN yang berkaitan erat dengan pemenuhan hajat hidup masyarakat banyak.

Hingga bulan July 2017 total utang dari empat BUMN infrastruktur yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dan PT PP (Persero) Tbk meningkat Rp. 42,9 triliun atau meningkat 134 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni hanya 18,3 triliun.

Disisi lain kemampuan keuangan ke empat perusahaan BUMN tersebut kian sempit.

Diketahui sumber keuangan yang ada hanya cukup untuk membayar bunga utang. BUMN sektor Energi menghadapi masalah yang hampir sama, utang Perusahaan Gas Negara (PGN).

Sudah sangat besar yakni mencapai RP. 38,511 triliun. Sementara penguasaan swasta atas PGN saat ini telah mencapai 43 persen dari aset perusahaan.

Begitupun dengan utang Pertamina yang juga cukup lumayan besar. 

BUMN energi yang tak kalah parah menjadi bancakan adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebuah perusahaan yang dijadikan bancakan sangat empuk dewasa ini.

Perusahaan dipaksa memenuhi ambisi pemerintah membangun mega proyek 35 ribu megawatt. Sebuah mega proyek yang menjadi bancakan asing dan taipan.

Darimana sumber dananya?Tidak lain dari utang, baik melalui tangan PLN langsung maupun menggunakan tangan Negara.

Utang PLN telah mencapai Rp. 500,175 triliun. Belum termasuk liability lainnya seperti utang energi primer, begitulah yang disampaikan dalam keterangan pers beberapa bulan yang lalu .

Ini merupakan perusahaan dengan rekor tertinggi dalam mengambil utang. Total utang PLN sebelum revaluasi asset telah lebih dari 100 % dari total asset.

Hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak semakin membebani keuangan PLN hingga akhirnya rakyat pula yang akan menjadi korban lewat kenaikan tarif listrik.

Sementara laba bersih PLN berdasarkan laporan keuangan mereka di tahun 2016 sebesar Rp 10,5 triliun. Pencapaian tersebut turun dibandingkan laba bersih 2015 yang sebesar Rp 15,6 triliun. 

Pertanyaannya sampai kapan perusahaan ini dapat membayar utangnya?. Meskipun keseluruhan keuntungannya digunakan untuk membayar utang, maka dalam tempo 50 tahun belum tentu bisa lunas.

Agenda pembangunan nasional saat ini termasuk di dalamnya rancangan APBN, defisit APBN, rencana utang pemerintah dan utang BUMN.

Rencana pembangunan infrastruktur, serta rencana penjualan sebagian atau keseluruhan BUMN, sama sekali bukanlah merupakan agenda yang lahir dari pemikiran pemerintah dan aparaturnya.

Namun merupakan rencana dari rezim keuangan (rentenir) global dalam rangka menjarah kekayaan ekonomi nasional.

Sementara beberapa oknum memperoleh peluang sangat besar menggunakan kesempatan tersebut dalam rangka memburu sumber keuangan dalam memperkaya diri pribadi.

Keluarga dan kelompoknya. Pembangunan mega proyek infrastruktur pasti akan disertai dengan mega korupsi yang besar.

Namun hal ini dapat dipastikan tidak akan dapat diusut, karena terlindung dibalik dinding kuasa kegelapan.

Buktinya hingga saat ini sama sekali tidak ada korupsi dalam mega proyek infrastruktur. Bahkan KPK pun tak ahli soal korupsi di sektor paling sedap ini.

Sehingga besarnya utang BUMN tersebut akan semakin membuat BUMN terbutakan akan kewajibannya untuk mengabdi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

BUMN hanya akan sibuk mengurusi meningkatnya kewajiban utang yang harus segera dibayar. Hingga mendorongnya melakukan berbagai macam cara yang justru semakin mencekik masyarakat

Dengan meningkatkan harga pelayanan publik, menaikkan harga tarif listrik, manaikkan tarif jalan tol, menaikkan harga BBM, serta mencekik rakyat dengan bunga tinggi.

Sementara di sisi lain pemerintah memerintahkan agar BUMN menjual asetnya sambil menyuntikkan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan langkah pamungkas untuk menjadikan BUMN sebagai bancakan asing, para taipan dan oligarki penguasa.

Suntikan dana kepada BUMN dilakukan dengan mengorbankan subsidi kepada rakyat. Seluruh subsidi listrik, bbm dan layanan umum lainnya dihapuskan oleh pemerintah.

Kenaikan utang sebagai biaya infrastruktur untuk mensejahterakan rakyat ini juga dirasakan kurang tepat sebab nyatanya kesempatan atau peluang kerja bagi rakyat tidak sebanding dengan utang yang diambil pemerintah.

Untuk mensejahterakan rakyat, buktinya masih banyak rakyat yang kurang sejahtera akibat kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan.

Ekonomi Islam Mensejahterakan

Islam datang sebagai agama kaffah yang mengatur setiap sendi kehidupan umatnya. Allah Ta’ala telah memilih Islam sebagai agama yang rahmatallil'alamin, lentera bagi seluruh umat manusia.

Tujuan hidup manusia menurut Islam tidak hanya sekedar mencari kebahagiaan di dunia dengan mencari materi sebanyak-banyaknya tetapi juga mencari kebahagiaan abadi di akhirat.

Sehingga tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya termasuk dalam bidang  ekonomi adalah untuk kemaslahatan dan kemuliaan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini.

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyariatkan oleh Allah Ta’ala yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan.

Terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahkannya.


Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka.

Dan meng­hapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan sebagai hasil samping atas proses sosial dan ekonomi yang penting.

Islam Juga Mengatur Hak Kepemilikan,apalagi terkait sumber daya alam (SDA) bahwa Sumber daya alam merupakan kepemilikan umum bukan kepemilikan negara ataupun individu.

Jadi baik individu maupun negara tidak boleh memiliki sumber daya alam,bahkan tidak berhak pula untuk menjual ataupun menggadaikan yang jelas-jelas bukan  milik mereka melainkan hak masyarakat.

Sungguh sangat miris, kisah diatas sangat jauh berbeda dengan keadaan yang ada sekarang.Dimana rakyat bahkan menjadi obyek penguasa untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya.[MO]




Posting Komentar